www.halloriau.com
HalloSawit
BREAKING NEWS :
Helikopter Militer Jatuh dan Terbakar di Kendal, 6 Orang Sempat Menyelamatkan Diri
 
BPK Ungkap Rentetan Masalah di Pengelolaan Lahan Sawit Indonesia
Jumat, 23 Agustus 2019 - 15:05:24 WIB
BPK RI.
BPK RI.

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengundang sejumlah menteri untuk memberikan laporan pemeriksaan mengenai perizinan, sertifikasi, dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Hasilnya, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ada sejumlah masalah yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah terkait hal itu.

"Pertama terkait hak guna usaha (HGU) yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibuat," kata Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil di kantornya, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Selanjutnya, adalah terkait tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan. Masalah itu juga dinilai perlu untuk dibenahi.

"Keempat, ada beberapa perkebunan yang menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya ia budi dayakan atau usahakan. Jadi di luar izin yang diberikan pemerintah," katanya.

Selain masalah-masalah itu, kata Rizal, ada juga perusahaan yang melaksanakan usaha perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung, bahkan taman nasional. Hal itu juga menjadi salah satu persoalan.

Meski begitu, dirinya tak mau menyebut perusahaan mana yang melakukan praktik tersebut. Rizal hanya merekomendasikan agar pihak hukum turut dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut.

"Tapi saya usulkan untuk melibatkan Kapolri dan Kejaksaan karena ada UU Kehutanan dan Perkebunan yang terkait dengan pidana. Saya berharap penyelesaian ini, dua hal, tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi nanti ada masalah di belakang," jelasnya di detik.

Pembenahan masalah pengelolaan sawit ini penting dilakukan pemerintah. Sebab, kata Rizal, sawit memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara, bahkan melebihi minyak dan gas (migas).

"Pada saat ini penerimaan negara kita, posisi penerimaan dari CPO atau kelapa sawit ini sudah melampaui migas. Jadi kelapa sawit merupakan penyumbang devisa negara yang signifikan. Ia sudah melampaui migas. Dalam proses pelaksanaan perkebunan yang tahun 80-an sampai sekarang, bermacam permasalahan yang harus kita selesaikan," tutur Rizal.  (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiHarga TBS Kelapa Sawit di Riau Naik Jadi Rp 1.421,71/Kg
IlustrasiHarga TBS Kelapa Sawit di Riau Turun Jadi Rp1.401,53/Kg
IlustrasiHarga TBS Kelapa Sawit di Riau Pekan Ini Turun Jadi Rp1.660,62/Kg
  IlustrasiAkibat Kampanye Negatif, Pengusaha Sawit Kesulitan Dapat Kredit Bank
TBS Sawit.Periode Ini, Harga TBS Sawit Riau Kian Anjlok
TBS Sawit.Stok Melimpah Sementara Permintaan Turun, Harga Sawit Riau Ikut Turun

 
Berita Lainnya :
  • Helikopter Militer Jatuh dan Terbakar di Kendal, 6 Orang Sempat Menyelamatkan Diri
  • Warga Natuna Pasien Positif Corona di Riau Sempat Keliling Pekanbaru, Akan Dilakukan Tracing Kontak
  • 25 Surat Kesehatan Diduga Palsu, Dinkes Kepulauan Meranti Akui Gandakan Surat Tersebut
  • Tiga Ribu Pasien Corona di RS Wisma Atlet Sembuh Pakai Klorokuin
  • Menguak Rahasia Lolos XL Future Leaders, Mahasiswa Berbagi Tips Ikut Seleksi Secara Online
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved