www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
8 ASN Diskan Bengkalis Positif Covid-19, Kadis Pertimbangkan untuk WFH Sebagian ASN
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Kiprah BPOM di Era Pandemi, Tak Loloskan Vaksin Nusantara hingga Ivermectin
Kamis, 22 Juli 2021 - 07:20:37 WIB
Kepala BPOM Penny K Lukito
Kepala BPOM Penny K Lukito

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi salah satu lembaga yang punya andil besar di masa pandemi COVID-19. Peredaran dan penggunaan obat di Indonesia hingga persetujuan obat dan vaksin untuk COVID-19 harus selalu melewati izin BPOM.

Sementara, sejak wabah COVID-19 merebak, tak sedikit pihak yang mengklaim obat tertentu sebagai obat 'mujarab' untuk COVID-19. Misalnya, teranyar, Ivermectin atau obat antiparasit yang terdaftar izin edarnya sebagai obat cacing.

Jauh sebelum itu, 'obat' COVID-19 Universitas Airlangga juga sempat viral lantaran diklaim ampuh tangkal COVID-19, hingga akhirnya BPOM menemukan critical finding dalam riset mereka. Tak lama setelahnya, BPOM kembali menegaskan belum ada obat yang disetujui sebagai obat COVID-19.

"Namun, sampai saat ini belum ada produk yang disetujui secara global, dengan indikasi sebagai obat COVID-19," kata Penny dalam temu media daring, Rabu (21/10/2020).

Mulai dari temuan produk ilegal hingga uji klinis vaksin yang tak sesuai standar prosedur, begini sepak terjang BPOM di masa pandemi COVID-19.

1. Vaksin Nusantara
Nama eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan vaksin dendritik besutan dirinya sempat jadi sorotan publik. BPOM mengungkap, uji klinis vaksin dendritik besutan Terawan tidak menjalani penelitian sesuai kaidah klinis.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI April lalu, Penny juga menegaskan bahan-bahan yang dipakai saat uji klinis sangat berisiko. Sementara, BPOM terus didesak Komisi IX DPR RI untuk segera menyetujui kelanjutan uji klinis vaksin Nusantara dengan dalih karya anak bangsa.

Menepis klaim tersebut, BPOM melaporkan komponen utama vaksin Nusantara seluruhnya berasal dari Aivita Biomedical Inc, perusahaan Amerika Serikat yang menyokong riset vaksin Nusantara. Sejumlah klaim vaksin besutan Terawan dalam laporan uji klinis mereka, dipastikan BPOM tak bisa menjadi acuan kelanjutan uji klinis, selama catatan-catatan atau critical finding BPOM terkait riset vaksin dendritik tak kunjung diperbaiki.

Karenanya, BPOM menuai tudingan dari anggota Komisi IX DPR RI, dianggap pilih kasih, tidak independen, hingga bermain politik. Sejumlah tokoh 'pendukung' vaksin Nusantara pada akhirnya ikut buka suara. Salah satunya, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Dan ingat kata-kata saya. Dua tahun yang akan datang, di seluruh dunia pasti menggunakan cara seperti ini. Mudah-mudahan benar," kata Gatot, Rabu (14/4/2021).

BPOM membuka hearing bersama para peneliti, tetapi tidak kunjung ada perbaikan riset. Drama tak kunjung usai, pada akhirnya, nasib vaksin Nusantara kini hanya berbasis penelitian. Artinya, tidak untuk dimintakan izin edar, sesuai dengan nota kesepahaman bersama Kemenkes, BPOM RI, dan TNI.

Setelahnya, eks Menkes Terawan kembali muncul di DPR, kali ini menunjukkan proses pembuatan vaksin dendritik di hadapan Komisi VII DPR RI. Komisi VII DPR RI juga kemudian menyetujui kelanjutan uji klinis vaksin, kewenangan yang seharusnya hanya bisa diberikan BPOM. Sementara Penny sudah tak mau banyak berkomentar dan menganggap polemik vaksin Nusantara sudah selesai, yaitu berada di ranah Kementerian Kesehatan RI, karena hanya sebatas penelitian.

2. Ivermectin
Ivermectin, obat antiparasit yang terdaftar sebagai obat cacing konon dinilai sukses menyembuhkan pasien COVID-19. Namun, BPOM menegaskan hingga kini belum ada bukti manfaat dan khasiat dari Ivermectin untuk COVID-19, sehingga perlu riset lebih lanjut.

BPOM memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) untuk Ivermectin pada 28 Juni 2021. Ivermectin masih bisa digunakan di luar uji klinis asalkan mendapat pengawasan dokter, dan digunakan dalam kondisi darurat serta distribusinya hanya di fasilitas kesehatan tertentu.

Penegasan BPOM datang usai sejumlah pihak termasuk pejabat mengklaim efektivitas Ivermectin untuk terapi COVID-19. Salah satunya, Menteri BUMN Erick Thohir yang mengklaim Ivermectin bisa membantu mencegah penularan COVID-19.

Lalu, Ketua Umum HKTI Moeldoko bahkan sengaja membagikan obat Ivermectin ke Kudus, Depok, hingga Bekasi karena dinilai ampuh menyembuhkan infeksi COVID-19 berdasarkan pemakaian di sejumlah negara meski tahu obat tersebut terdaftar di BPOM sebagai obat cacing. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku Ivermectin efektif digunakan untuk infeksi COVID-19.

Adapula PT Harsen Laboratories, salah satu produsen Ivermectin yang melakukan promosi terkait terapi COVID-19 dalam sebuah webinar, hingga belakangan meminta maaf terkait klaim-klaim yang diutarakan.

Pada akhirnya, BPOM dengan tegas meminta semua pihak tidak mempromosikan Ivermectin karena termasuk obat keras.

"Mengingat Ivermectin ini adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan izin edar, maka ditekankan kepada Industri Farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak manapun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat," jelas BPOM dalam rilis resmi yang diterima detikcom Rabu (21/7/2021).

3. 'Obat' COVID-19 Unair
'Obat' COVID-19 Universitas Airlangga juga tak kalah heboh jadi perbincangan. Mulanya, obat TNI AD dan BIN ini juga diklaim bisa mengobati infeksi COVID-19.

Penny lagi-lagi mengungkap temuan uji klinis yang tak sesuai prosedur. Berdasarkan inspeksi BPOM di 28 Juli tahun lalu, riset yang dilakukan rupanya melibatkan subjek pasien Corona tanpa gejala dan sampel subjek tidak merepresentasikan warga Indonesia.

"Inspeksi pertama kita 28 Juli, menemukan critical finding dalam hal randomisation. Suatu riset kan harus acak supaya merepresentasikan masyarakat Indonesia, jadi subjek uji klinis harus acak," kata Penny dalam siaran Youtube BPOM, Rabu (19/8/2021).

"Kemudian juga ada OTG yang diberikan terapi obat, padahal kan tidak perlu diberikan obat. Kita mengarah pada pasien penyakit ringan, sedang, berat," katanya.

Temuan-temuan lainnya yang diungkap BPOM menyimpulkan 'obat' COVID-19 Unair belum terbukti memberikan manfaat dan khasiat atau efektif menyembuhkan infeksi Corona. Terapi yang digunakan juga tidak memiliki suatu kebaruan, dan efeknya tidak terlalu besar.

4. Obat 'antibodi' Hadi Pranoto
Dari begitu banyak klaim 'obat' COVID-19, nama 'profesor' Hadi Pranoto juga tak asing. Terlebih soal klaimnya terkait produk herbal 'antibodi' yang disebutnya bisa menyembuhkan COVID-19.

Rupanya, produk Bio Nuswa yang dimaksud terdaftar di BPOM untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, bukan untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Demikian pernyataan resmi pemilik izin edar produk herbal yang belakangan ternyata buatan Bio Nuswa tersebut.

Bantahan tersebut juga dipertegas Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM, Dra Togi Junice Hutadjulu.

"Sampai saat ini, pengembangan obat pun belum ada yang bisa diklaim atau diindikasikan untuk obat COVID-19. Sedangkan herbal juga belum," jelas dia dalam siaran pers BNPB, Rabu (5/8/2020).

5. Obat Herbal Lianhua
Obat herbal lain yang sempat populer selama pandemi dengan klaim manjur mengobati COVID-19 adalah Lianhua Qingwen Capsules (LQC). Ada dua produk yang beredar, yakni LQC dengan izin edar TI144348471 dan Lianhua Qingwen Capsules Donasi (LQC Donasi).

Dalam pernyataan resmi pada Mei 2021, BPOM menyatakan dengan tegas bahwa LQC Donasi mengandung Ephedra yang dilarang penggunaannya dalam obat trafisional. Salah satu efeknya adalah membahayakan sistem kardiovaskilar dan sistem saraf pusat.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan aspek risiko-manfaat terhadap produk LQC Donasi tersebut, Badan POM memutuskan tidak lagi memberikan rekomendasi terhadap produk LQC Donasi tersebut melalui layanan perizinan tanggap darurat, mengingat risikonya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya," tulis BPOM. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
Dinas Perikanan Bengkalis8 ASN Diskan Bengkalis Positif Covid-19, Kadis Pertimbangkan untuk WFH Sebagian ASN
Kepala Rutan Rengat Refin Tua Simanullang FGD Kanwil Kemenkumham Riau, Kepala Rutan Rengat: Kami Rutin Razia
Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19. Mereka sempat berkerumun, namun sempat dibubarkan petugasAntusias, Vaksinasi Massal di Kepulauan Meranti Menimbulkan Kerumunan
IlustrasiCerita Pasien Kritis Covid-19 Selamat dari Kematian Setelah Bersedekah Tiap Hari
Polres Inhu Patroli Skala Besar Sosialisasikan PPKM
  (foto: cnn indonesia) Dokter: Setelah Isoman 10 Hari Tak Perlu Lagi Tes Covid-19, Virus Sudah Mati
Polsek Bangko adakan patroli gabungan berskala besar pada Jumat (23/7/2021) malam. Polsek Bangko Patroli Gabungan PPKM dan Bagikan Semboko ke Warga yang Isoman
(Istimewa) Terpapar Covid-19 Saat Hamil, Dokter di Surabaya Meninggal, Bayinya Selamat
Rakor Camat Bunut dengan kades dan lurah. Rakor Bersama Kades, Camat Bunut: Tak Ada Alasan Tolak Vaksin
IlustrasiSejumlah Wilayah Riau Masih Berpotensi Hujan Hari Ini
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Balai PPW Riau Monev Program Pamsimas dan IPAL Pesantren di Bengkalis
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved