JAKARTA - Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) kini dipertanyakan oleh sebagian dosen yang ikut berjuang sejak awal pembentukannya. Ketua FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto, dinilai lebih mementingkan kepentingannya sendiri dan gagal mengemban amanah perjuangan beasiswa ongoing setelah energi organisasi lebih banyak diarahkan pada pelantikan, sementara perjuangan beasiswa belum selesai. Para pejuang juga meminta jabatan Ketua FKDSI ditinjau ulang karena mereka menyatakan tidak pernah ada keputusan rapat anggota yang secara khusus memilih dan menetapkan Herenal sebagai Ketua FKDSI. Persoalan ini semakin sensitif karena FKDSI bukan dibangun dari kerja maupun pembiayaan pribadi satu orang, melainkan dari keringat, kontribusi, dan kerja kolektif para pejuang.
Rencana pelantikan FKDSI pada 2–3 Oktober 2026 kemudian menuai kritik dari sejumlah dosen pejuang beasiswa ongoing. Mereka meminta pelantikan dipertimbangkan ulang dan didahului evaluasi serta musyawarah, terutama karena September hingga Oktober menjadi momentum penting untuk mengejar peluang penambahan kuota dan optimalisasi anggaran bantuan studi.
Para pejuang mengingatkan bahwa perjalanan FKDSI tidak dapat dilepaskan dari perjuangan beasiswa ongoing. Dosen pejuang ikut mendukung proses konsolidasi kepengurusan, pembentukan organisasi, hingga pengurusan legalitas FKDSI. Dukungan tersebut mencakup waktu, tenaga, jaringan, pemikiran, serta kontribusi pembiayaan selama proses perjuangan dan pembentukan organisasi.
Karena itu, mereka mempertanyakan mengapa pelantikan justru menjadi prioritas ketika perjuangan yang ikut melahirkan dan membesarkan FKDSI belum selesai.
Permintaan evaluasi telah disampaikan kepada Ketua FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto dari Universitas DIPA Makassar. Evaluasi dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan yang berkembang, termasuk strategi perjuangan beasiswa, komunikasi internal, proses penetapan kepemimpinan, perubahan sejumlah nama dalam kepengurusan yang dipersoalkan karena disebut dilakukan tanpa komunikasi dan musyawarah yang memadai, serta pertanggungjawaban donasi apabila diminta oleh para pejuang.
Namun, menurut keterangan dosen pejuang, respons Herenal terhadap usulan penundaan tersebut adalah, “Saya tetap adakan pelantikan.” Selain itu, terdapat informasi bahwa pelaksanaan pelantikan segera merupakan permintaan Dewan Pembina FKDSI, Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Muh. Elia Wasono Mastoko, S.H., M.M., Adv. Para pejuang meminta informasi dan pertimbangan tersebut dijelaskan secara terbuka.
Sikap tersebut memunculkan kekecewaan karena para pejuang sebelumnya meminta persoalan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Mereka menilai organisasi nasional semestinya membuka ruang terhadap kritik, menjelaskan keputusan secara transparan, dan merangkul kembali orang orang yang telah bekerja bersama selama sekitar satu tahun.
Sekretaris Jenderal FKDSI, Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si. dari Universitas Mulawarman, juga disebut telah diminta membantu menjembatani persoalan tersebut dan menyampaikan usulan penundaan pelantikan kepada Dewan Pembina. Namun, hingga kini para pejuang menyatakan belum menerima informasi mengenai hasil komunikasi tersebut.
Prof. Esti juga telah diminta mendampingi perjuangan, termasuk dalam agenda audiensi. Namun, menurut keterangan para pejuang, hingga audiensi terlaksana mereka tidak memperoleh kepastian mengenai pendampingan tersebut.
Persoalan semakin menguat karena sebelumnya Herenal disebut menyampaikan bahwa pelantikan dan perjuangan beasiswa ongoing akan dijalankan secara bersamaan. Namun, para pejuang menilai apa yang terjadi tidak menunjukkan keseimbangan tersebut. Menurut mereka, aktivitas organisasi belakangan lebih banyak diarahkan pada persiapan pelantikan, sementara komunikasi Ketua FKDSI dengan kelompok pejuang telah terhenti. Herenal juga disebut telah keluar dari grup WhatsApp perjuangan. Ia dan beberapa orang pengurus menyebut bahwa agenda perjuangan tidak berkaitan dengan agenda perjuangan FKDSI, dan persoalan ongoing bukan prioritas FKDSI namun ada banyak isu lain yang harus di cari. Bahkan ditengah isu perjuangan yang belum selesai, justru mereka malah mencari isu-isu lain yang akan di advokasi.
Kondisi inilah yang membuat sebagian pejuang menilai Herenal lebih memprioritaskan kepentingan pelantikan dan agenda lain dibanding amanah perjuangan beasiswa yang sebelumnya menjadi basis konsolidasi bersama. Bagi mereka, komitmen menjalankan dua agenda secara bersamaan sulit dipertahankan apabila komunikasi dengan kelompok pejuang justru dihentikan ketika momentum advokasi masih berlangsung.
Salah seorang dosen yang ikut dalam perjuangan beasiswa ongoing, Yolma Hendra, mahasiswa Program Doktoral (S3) Universitas Andalas sekaligus dosen swasta di Riau, turut menyampaikan pandangannya terkait kondisi tersebut. Yolma yang merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dan menjadi tulang punggung keluarga, mengatakan perjuangan untuk memperoleh kepastian pembiayaan studi masih membutuhkan langkah dan komunikasi yang maksimal.
“Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas dari Pak Herenal mengenai strategi atau langkah konkret berikutnya. Informasi terakhir yang kita terima adalah masih menunggu Pak Budi. Sementara itu, kita sedang berpacu dengan waktu, khususnya momentum September dan Oktober, karena masih terdapat kemungkinan adanya optimasi anggaran maupun penambahan kuota,” ujar salah seorang dosen pejuang.
Menurutnya, menunggu satu jalur komunikasi belum cukup. “Pertemuan dengan Pak Budi pun tentu belum dapat menjadi jaminan keberhasilan. Karena itu, selama masih ada peluang dan jalan yang dapat ditempuh, kita perlu terus berusaha melalui berbagai jalur yang memungkinkan agar perjuangan ini tidak berhenti di tengah jalan.”
Di tengah persoalan tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai legitimasi kepemimpinan FKDSI. Berdasarkan proses yang diketahui para pejuang, Herenal sebelumnya merupakan ketua dalam perjuangan beasiswa ongoing. Para pejuang menyatakan tidak pernah ada keputusan rapat anggota yang secara khusus memilih dan menetapkan Herenal sebagai Ketua FKDSI.
Bagi mereka, posisi ketua perjuangan beasiswa dan Ketua FKDSI merupakan dua mandat berbeda. Mandat sebagai ketua perjuangan tidak serta merta dapat dianggap sebagai mandat untuk memimpin organisasi nasional yang kemudian terbentuk. Karena itu, mereka meminta jabatan Ketua FKDSI ditinjau ulang dan dijelaskan bagaimana Ketua ditetapkan, melalui forum apa keputusan dibuat, siapa yang memberikan mandat, serta mekanisme organisasi apa yang menjadi dasar penetapan tersebut.
Pertanyaan tersebut dianggap penting karena FKDSI tidak dibangun dari sumber daya pribadi satu orang. Menurut para pejuang, terdapat kontribusi kolektif dalam proses perjuangan, konsolidasi kepengurusan, pembentukan organisasi, pengurusan legalitas, hingga pembiayaan yang berasal dari dukungan para pejuang.
Kondisi tersebut akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai arah dan prioritas FKDSI. Para pejuang khawatir organisasi yang terbentuk dan berkembang melalui dukungan perjuangan beasiswa ongoing justru semakin menjauh dari orang orang yang ikut membangun fondasinya setelah struktur kepengurusan dan legalitas organisasi terbentuk.
Tanpa evaluasi dan penjelasan yang terbuka, kondisi tersebut berisiko memperkuat kecurigaan bahwa perjuangan beasiswa ongoing hanya menjadi kendaraan konsolidasi pada fase awal pembentukan organisasi, sementara orang orang yang menggerakkan perjuangan mulai kehilangan ruang setelah FKDSI memiliki struktur dan legalitas.
Para pejuang tidak ingin sejarah FKDSI ditulis ulang seolah organisasi tersebut terbentuk tanpa kontribusi mereka. Mereka mengingatkan bahwa ada kerja kolektif, waktu, tenaga, jaringan, pembiayaan, dan dukungan para dosen pejuang yang menyertai perjalanan konsolidasi organisasi hingga pengurusan legalitasnya.
Karena itu, para pejuang meminta pimpinan dan Dewan Pembina FKDSI membuka evaluasi, meninjau kembali legitimasi jabatan Ketua FKDSI, menjelaskan proses perubahan kepengurusan, membuka pertanggungjawaban organisasi apabila diminta, serta kembali membangun komunikasi dengan kelompok pejuang.
Bagi para dosen tersebut, persoalan utamanya bukan sekadar apakah pelantikan dilaksanakan atau ditunda. Persoalannya adalah ke mana FKDSI sedang diarahkan, siapa yang memperoleh mandat untuk mengarahkannya, dan apakah organisasi masih menjalankan amanah perjuangan yang ikut melahirkannya.
Selama peluang penambahan kuota dan pembiayaan masih terbuka, mereka meminta FKDSI kembali menentukan prioritasnya: fokus pada perjuangan beasiswa ongoing, membuka kembali komunikasi dengan para pejuang, menggunakan jaringan organisasi secara maksimal, dan menuntaskan ikhtiar bagi dosen yang hingga kini masih menunggu kepastian pembiayaan studi.(Rls)
