JAKARTA – Perdagangan karbon dinilai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menekan emisi gas rumah kaca, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan dengan hutan dan ekosistem penyerap karbon.
Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal, mengatakan potensi ekonomi dari perdagangan karbon masih belum banyak dipahami masyarakat. Padahal, berbagai aktivitas seperti menjaga kawasan hutan, memantau area konservasi, hingga memastikan cadangan karbon tetap terpelihara dapat menciptakan peluang kerja baru.
"Kalau kita bikin misalnya ada potensi carbon trading ini, jadi sederhananya, ini orang kita bayar cuma buat nungguin pohon aja. Ngopi-ngopi sambil ngerokok, ngeliat pohon di depannya, itu aja. Dibayar UMR," ujar Fitra dalam acara Kompas.com Talk di Palmerah, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurutnya, ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan karbon tidak selalu identik dengan pekerjaan berteknologi tinggi atau hanya melibatkan perusahaan besar. Sebaliknya, masyarakat desa juga dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung melalui aktivitas pelestarian lingkungan.
"Potensi carbon trading ini bisa membuat masyarakat tidak lagi terpusat di kota besar, tetapi kembali ke desa dan kampung halamannya," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk "Urgensi Reformasi Subsidi Energi demi Stabilitas Fiskal dan Percepatan Transisi Energi" yang digelar Kompas.com.
Berpotensi Menekan Urbanisasi
Fitra menilai, berkembangnya perdagangan karbon juga berpotensi mengurangi laju urbanisasi. Selama ini, keterbatasan lapangan pekerjaan di pedesaan mendorong masyarakat berpindah ke kota untuk mencari penghasilan.
Apabila aktivitas menjaga hutan dan ekosistem karbon memiliki nilai ekonomi, menurutnya, masyarakat akan memiliki alasan untuk tetap tinggal dan bekerja di daerah asal.
Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan teori Lewis Dual Sector Model, yang menjelaskan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional di pedesaan menuju sektor modern di perkotaan.
"Kalau misalnya kita bisa menghasilkan, lagi-lagi Asta Cita nomor enam, membangunnya dari desa. Membangunnya secara hijau dan berkesinambungan," ujarnya.
Investasi Hijau Terus Meningkat
Lebih lanjut, Fitra mengatakan peluang tersebut semakin terbuka seiring meningkatnya minat investor terhadap proyek-proyek berbasis ekonomi hijau.
Berdasarkan kajian yang pernah disusunnya saat terlibat dalam program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT), kebutuhan investasi nasional untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai Rp10.300 triliun.
Investasi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan, pusat data ramah lingkungan, transportasi, sanitasi, sumber daya air, hingga perumahan.
Sekitar 30 persen kebutuhan investasi diperkirakan berasal dari dalam negeri, sedangkan 70 persen diharapkan berasal dari investor asing.
"Karena kita melihat dunia itu appetite investasinya adalah investasi-investasi yang berbau hijau. Dunia sudah berubah," kata Fitra.
Ia menambahkan, investasi berbasis lingkungan kini menjadi daya tarik utama bagi investor global.
"Hal-hal yang terkait dengan hijau ini sebenarnya menjadi daya tarik utama investor luar negeri," ujarnya.
Perubahan tren tersebut, lanjut Fitra, juga mulai terlihat pada kebutuhan sumber daya manusia. Bidang ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang sebelumnya kurang diminati kini justru memiliki prospek yang semakin besar.
"Dulu mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu selalu kita tinggalkan. Sekarang orang-orang yang dulu ngambil SDAL, sekarang itu proyeknya banyak," pungkasnya.
