JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Charles Honoris, mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah guna melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program yang belakangan disorot karena dugaan pemborosan anggaran dan berbagai persoalan di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan Charles menanggapi pengakuan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang mengungkap adanya pembengkakan ribuan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli titik.

"Ini bukan persoalan kecil. Pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Jika benar terjadi pembengkakan yang berpotensi menimbulkan pemborosan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan, maka negara tidak boleh tinggal diam dan menganggapnya sebagai persoalan administratif biasa," kata Charles kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan program yang selama ini menyedot anggaran sangat besar dari APBN.

Charles menegaskan momentum libur sekolah harus dimanfaatkan pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG dan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh sistem yang berjalan.

"Libur sekolah adalah waktu yang tepat untuk melakukan moratorium sementara pelaksanaan program MBG. Pemerintah harus berani melakukan evaluasi total, bukan sekadar tambal sulam atau perbaikan kosmetik. Semua aspek harus dibedah secara menyeluruh agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," tegasnya.

Ia menilai evaluasi tidak boleh hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat atau capaian penyerapan anggaran, melainkan harus menyentuh kualitas pelaksanaan program di lapangan.

Komisi IX DPR, lanjut Charles, meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi di berbagai daerah.

"Audit harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga proses pengadaan dan penunjukan pengelola dapur. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Semua harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Charles juga menyoroti tingginya kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program MBG. Menurutnya, keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi mengejar target kuantitas program.

"Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa lebih dari 40 ribu anak telah menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Ini bukan angka kecil. Ini menyangkut keselamatan generasi bangsa. Dapur-dapur yang terbukti bermasalah tidak cukup hanya diberi teguran. Jika berulang kali menyebabkan insiden, harus ditutup permanen," katanya.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pencitraan angka-angka besar tanpa memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

"Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari berapa juta penerima manfaat atau berapa triliun anggaran yang dihabiskan. Yang lebih penting adalah apakah program ini benar-benar memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia dan dijalankan secara aman serta akuntabel," ujarnya.

Charles menegaskan pemerintah harus menjadikan masa libur sekolah sebagai momentum pembenahan besar-besaran agar program MBG tidak terus dibayangi persoalan yang berulang.

"Jangan sampai ambisi mengejar target kuantitas justru mengorbankan kualitas pelayanan, keamanan pangan, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Program yang baik adalah program yang memberikan manfaat nyata, bukan sekadar menghasilkan angka yang terlihat besar di atas kertas," pungkasnya.