JAKARTA – Pemerintah memastikan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026 besok lusa.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2026).
Sidang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta dihadiri tim Hisab dan Rukyat, perwakilan ormas Islam, dan para duta besar negara sahabat.
Dalam konferensi pers usai sidang, Nasaruddin menegaskan bahwa secara astronomi posisi hilal belum memenuhi parameter yang disepakati negara-negara Asia Tenggara.
“Secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria hilal MABIMS. Disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin Umar.
Penetapan awal Ramadan merujuk pada kriteria imkanur rukyat yang disepakati Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Standar tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Berdasarkan pemantauan di ratusan titik rukyatulhilal di seluruh Indonesia, posisi bulan belum mencapai batas minimal tersebut. Karena itu, bulan Syakban disempurnakan (istikmal) menjadi 30 hari.
Sidang isbat berlangsung dalam tiga tahapan utama:
1. Pemaparan Data Hisab
Tim Hisab dan Rukyat Kemenag menyampaikan hasil perhitungan astronomi posisi hilal mulai pukul 17.00 WIB.
2. Sidang Tertutup
Digelar setelah salat Magrib, membahas hasil hisab dan laporan rukyatulhilal dari berbagai daerah.
3. Pengumuman Resmi
Menteri Agama menyampaikan keputusan kepada publik melalui konferensi pers.
Dengan keputusan ini, umat Islam di Indonesia akan mulai melaksanakan salat Tarawih pada Rabu malam (18/2/2026), dan ibadah puasa dimulai Kamis (19/2/2026).
Penetapan ini memberikan kepastian bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci.
Pemerintah juga mengimbau seluruh umat Islam menjaga ukhuwah dan menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat persatuan.
Keputusan sidang isbat menjadi rujukan resmi nasional dalam menentukan awal Ramadan, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah menjaga keselarasan antara pendekatan ilmiah (hisab) dan pengamatan langsung (rukyat).
