www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Riau Masih Nihil, Hotspot Sumatera Paling Banyak Muncul di Sumatera Selatan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Tolak RUU Penyiaran, Dewan Pers: Ancaman Independensi dan Profesionalisme
Selasa, 14 Mei 2024 - 21:06:05 WIB

PEKANBARU - Dewan Pers dan seluruh komunitas pers dengan tegas menolak isi draf Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran, yang merupakan inisiatif DPR dan direncanakan untuk menggantikan UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Kami menolak RUU penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU penyiaran tetapi mempertanyakan mengapa UU pers nomor 40 tahun 1999 justru tidak dimasukkan dalam konsideran RUU penyiaran," kata Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu dilansir mcr, Selasa (14/5/2024).

Suara senada dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika.

"Jika tetap ngotot untuk memberlakukan RUU itu, maka senayan akan berhadapan dengan masyarakat pers," tegas Wahyu.

Ninik mengungkapkan, jika RUU Penyiaran tersebut diberlakukan, independensi pers akan hilang dan profesionalisme pers akan terancam.

Dia juga mengkritik penyusunan RUU yang tidak melibatkan Dewan Pers sejak awal proses pembuatannya.

"Dalam ketentuan proses penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna (meaningful participation) dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU penyiaran," ungkap Ninik.

Selain itu, larangan penayangan jurnalisme investigasi dalam draf RUU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.

Ninik menekankan, larangan ini akan membungkam kemerdekaan pers.

"Fungsi dewan pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, sesuai pasal 15 ayat (2) huruf a," ujarnya.

Ninik juga menyoroti masalah penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran, menegaskan bahwa sesuai UU Pers, itu adalah kewenangan Dewan Pers, bukan KPI.

"KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers," katanya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menyatakan, upaya menggembosi kemerdekaan pers sudah lima kali dilakukan pemerintah maupun legislatif, termasuk melalui UU Pemilu, peraturan KPU, pasal dalam UU Cipta Kerja, KUHP dan kini RUU Penyiaran.

"RUU penyiaran ini secara frontal mengekang kemerdekaan pers," ujar Yadi.

Penolakan juga datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kamsul Hasan dari PWI menyebutkan, RUU Penyiaran jelas bertentangan dengan UU Pers dan meminta agar draf RUU yang bertolak belakang dengan UU Pers itu dicabut.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan meminta agar draf RUU tersebut dicabut karena akan merugikan publik secara luas.

"RUU ini harus disusun kembali sejak awal dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan," ujarnya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menolak RUU Penyiaran. Ketua Umum AJI, Nani Afrida menyatakan, jurnalisme investigatif merupakan strata tertinggi dari karya jurnalistik dan jika dilarang, maka akan menghilangkan kualitas jurnalistik.

Penolakan juga disampaikan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan semua konstituen Dewan Pers.

Dengan berbagai penolakan ini, komunitas pers berharap agar DPR dan pemerintah dapat mempertimbangkan ulang isi draf RUU Penyiaran untuk memastikan kebebasan dan independensi pers tetap terjaga.(*)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ilustrasi hotspot masih menyala di Pulau Sumatera (foto/int)Riau Masih Nihil, Hotspot Sumatera Paling Banyak Muncul di Sumatera Selatan
ilustrasi NPWP.Cara Cek NIK Sudah Padan dengan NPWP atau Belum
Syamsuar, Edy Natar dan Muhammad Nasir.Deretan Calon Gubernur Riau Sudah Temukan Duetnya di Pilkada 2024
Kapolda ajak Bupati Sintong dan Wabup Sulaiman salam damai.Sempat Nyaris Adu Jotos, Bupati-Wabup Rohil Didamaikan Kapolda Riau
Bakar tongkang di Bagansiapiapi, Rohil.(foto: mcr)Puluhan Ribu Wisatawan Meriahkan Festival Bakar Tongkang di Bagansiapiapi
  (ki-ka) Bakal Calon Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, Ida Yulita, dan mantan Pj Wako Muflihun (foto/int)Adu Elektabilitas Jelang Pilwako: Agung Nugroho dan Ida Teratas, Muflihun Ungguli Dr Ikhsan
Pelebaran Jalan Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.Pelebaran Jalan SSK, Pagar Mesjid Annur dan Tiang Listrik di Median Sudah Dibongkar
ilustrasi.PDI Perjuangan Belum Bocorkan Sosok Didukung di Pilgub Riau, Apakah SF Hariyanto-Wahid ?
Program TMC di Riau.(foto: mcr)Tahap Kedua TMC di Riau, Sudah 6.400 Kg Garam Disemai
Rektor Umri, Saidul Amin.(foto: mcr)Umri Rayakan Milad Ke-16 dengan Serangkaian Acara Penting
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Salad Idul Adha di Masjid Awaluddin
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved