www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Security PT SLS Juara 3 Lomba PBB se-Pelalawan Sempena HUT ke-43 Satpam
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Bawaslu: Mulai Agustus 2023 Kepala Daerah Tidak Boleh Mutasi ASN
Senin, 31 Juli 2023 - 07:21:20 WIB

MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mengingatkan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota terkait aturan larangan melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Enam bulan sebelum penetapan masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024.

"Aturannya jelas, mulai Agustus 2023 tidak diperbolehkan (mutasi). Proses tahapan Pilkada kan mulai Februari 2024," ujar Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli di Makassar, Ahad 30 Juli 2023.

Aturan tersebut sesuai ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, bupati, dan wali kota yang tertuang dalam pasal 71 ayat 2.

Disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Baca Juga:6 Fakta Viral Oknum Dokter Aniaya Balita Gegara Catur: Pelaku Pensiunan ASN dan Petinggi RS

Meski demikian, mutasi ASN masih bisa dilakukan pada akhir Juli 2023 karena merupakan hak dari kepala daerah dengan melihat dari indikator kinerja ASN, namun setelah masuk Agustus 2023 sudah tidak diperbolehkan.

Selain itu, khusus bagi petahana juga tidak diperkenankan menggunakan wewenang, program maupun kegiatan yang diduga menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon lainnya saat proses tahapan pilkada baik di daerahnya maupun daerah lain.

Dan, apabila nantinya terbukti menggunakan pengaruhnya menggerakkan atau memobilisasi ASN, maka Bawaslu tidak segan-segan mengeluarkan rekomendasi tegas yakni mendiskualifikasi atau pembatalan status calonnya sebagai peserta pilkada.

"Bisa juga dikenakan saksi pidana. Ini yang kita mesti waspadai. Jadi, saya berharap media turut membantu pengawasan," tutur mantan anggota KPU Sulsel ini menegaskan.

Berdasarkan data KPU jumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun pada 27 November 2024 sebanyak 548 daerah. Rinciannya, 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota se-Indonesia.

Baca Juga:Kemendagri Minta Seluruh Pemda Pastikan Non ASN Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Untuk di Provinsi Sulawesi Selatan ada 11 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak masing-masing Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, Sinjai, Bantaeng, Jeneponto, Enrekang, Sidrap, Wajo, Luwu, dan Pinrang, seperti yang dilansir dari antara. (*)

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Security PT SLS Juara 3 Lomba PBB HUT ke-43 Satpam.(foto: andi/halloriau.com)Security PT SLS Juara 3 Lomba PBB se-Pelalawan Sempena HUT ke-43 Satpam
Mendagri Tito Karnavian melantik Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Gedung Kemendagri, Jakarta (foto/Mg1)Resmi Jabat Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto Siap Emban Amanah dan Berikan Contoh Baik
Karhutla.(ilustrasi/int)BPBD Pekanbaru Ingatkan Masyarakat Bahaya Karhutla
Bupati Pelalawan H Zukri bersama Apindo berdiskusi mengenai upaya pencegahan stunting (foto/Andy)Diskusi Penanganan Stunting, Bupati Pelalawan Ajak Apindo Bersinergi
Telkomsel dan ZTE menandatangani sebuah Strategic Partnership Agreement di Mobile World Conference 2024 Barcelona, Selasa (27/2/2024). Foto IstTelkomsel dan ZTE Perkuat Kolaborasi Strategis di MWC 2024 Barcelona
  Baznas Provinsi Riau borong 3 kategori penghargaan di Baznas Award 2024 (foto/Mg1)Baznas Riau Borong 3 Penghargaan di Baznas Award 2024
BBPOM Pekanbaru sita 4.007 pcs produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan kedaluwarsa (foto/Mg2)BPOM Pekanbaru Sita 4.007 Kosmetik Ilegal Berbahaya Senilai Rp 128 Juta
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi soroti anggaran Pemko yang terbatas (foto/int)Dewan Soroti Anggaran Penanganan Jalan Rusak dan Banjir Pekanbaru Selalu Defisit
ICDX Group Journalist Class untuk edukasi masyarakat (foto/ist)ICDX Gandeng Media Massa Edukasi ke Masyarakat Soal Perdagangan Berjangka Komoditi
Mendagri Tito Karnavian melantik Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto (foto/ist)Mendagri Ingatkan Kinerja Pj Gubernur Riau SF Hariyanto Dievaluasi Tiap 3 Bulan
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
SF Hariyanto Resmi Jabat Pj Gubernur Riau
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2022 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved