JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kementerian dan Lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dilarang merekrut tenaga honorer.    

Menpanrb Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen yang sembarangan akan merusak penghitungan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN). Hal ini juga akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak sesuai dengan kriteria pemerintah.

"Teman-teman di daerah tidak boleh lagi merekrut sembarangan, kan sudah tidak boleh ini. Sumbernya ini, sebenarnya, salah satunya selain pusat ada di daerah," kata Anas, dikutip dari Antara, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

"Rekrutmen honorer yang sebagian secara serampangan, inilah kemudian berdampak pada jumlah dan kualitas," jelasnya.

Kemenpan RB diharapkan dapat menjadi birokrasi berkelas dunia. Sementara itu, dari sisi rekrutmen ASN-nya sendiri masih ditemukan yang tidak sesuai dengan standar.

Untuk itu, pihaknya akan segera melakukan percepatan penyelesaian Undang-Undang ASN. Adapun larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer tersebut juga telah diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

"Sekali dayung, kami akan menyelesaikan banyak hal. Sekarang lagi percepatan penyelesaian UU ASN, PP-nya akan kami buat," ucap Anas.

Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anas menargetkan tenaga honorer bisa selesai pada tanggal 28 November 2023, seperti diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Dalam PP tersebut juga diatur bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan itu berlaku.

"Insya Allah sebelum batas waktu 28 November 2023, kami sudah akan bisa selesaikan terkait dengan tenaga-tenaga honorer," pungkasnya, seperti yang dilansir dari okezone. (*)

BERITA LAINNYA
Setelah Diarak Reog dan Barongsai, Kini Masrul Kasmy Diiringi Tabuh-Tabuhan Kompang Antar Formulir Penjaringan Bupati Meranti ke Parpol XL Axiata Pastikan Jaringan 4G Siap untuk World Water Forum ke-10 di Bali Longsor di Sitinjau Lauik Sempat Timbulkan Kemacetan Total, Kini Lalu Lintas Sudah Normal Syamsuar Berharap Ulang Kesuksesan Bersama PKS untuk Pilgubri 2024 Rugikan Negara Rp593 Juta, Kejati Riau Tahan Direktur BUMDes di Kuansing		Desa Kundur Jadi Desa Satu-Satunya di Kepulauan Meranti yang Aktif Layanan Siaga Kesehatan 24 Jam Taja Cinta Pekanbaru, Muflihun Ajak Masyarakat Rutin Goro CFD Pekanbaru Kembali Digelar Minggu 19 Mei 2024 Masa Lalu Syamsuar dan PAN Disinggung, Sahidin: Yang Lalu Biarlah Berlalu Hadir di Mall Pekanbaru, GC Korean BBQ & Hotpot-Cols Froyo Sudah Bersertifikat Halal