JAKARTA - Pemerintah berencana menggantikan gas melon alias LPG 3 kg dengan kompor induksi 1.000 watt. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga telah melakukan uji coba konversi kompor LPG menjadi kompor listrik di tiga kota.

Di sisi lain, hal ini menuai berbagai kritik dari kalangan masyarakat apalagi para pengguna yang mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menekankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut.

" Kompor induksi itu memerlukan kajian-kajian yang mendalam, satu yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting namanya rasio elektrifikasi," kata Sugeng saat di temui dalam acara Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/9/2022).

Menurut dia, saat ini pemerintah baru saja melakukan pendekatan pada level desa. Sedangkan untuk menjalankan program ini, perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga.

"Kalau sudah tercukupi seluruh warga, sudah teraliri listrik, baru kita bicara yang kedua, kehandalannya. Apakah dari sisi dayanya turun naik atau enggak. Karena ini menyangkut barang elektronik loh," tambahnya, seperti yang dilansir dari sindonews.

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji perkara konversi kompor LPG. Salah satu aspek teknis lainnya di luar yang telah disebutkan di atas yakni, apakah kompor tersebut kompatible dengan penggunanya.

"Ingat, kompatible atau nggak kompor listrik itu dengan rata-rata alat masak rumah tangga. Itu kan penting juga. Kompornya ada, ingat, kompornya ceper. Bagaimana dengan wajannya, bisa nggak? Nah ini," katanya.

Selain perkara listrik, kata Sugeng, akan ada permasalahan-permasalahan kecil lainnya yang perlu diselesaikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyarankan study lanjutan.

"Akhirnya kita menyarankan dibikin semacam study yang comprehensive menyangkut beberapa hal tadi, kedua juga harus ada yang namanya uji coba di daerah-daerah tertentu. Jangan dulu dilakukan uji coba nasional, karena apa? satu menambah beban masyarakat miskin atau tidak," kata Sugeng.

Dia menambahkan, pemerintah tetap perlu memberikan subsidi lanjutan bagi masyarakat miskin nantinya dengan harapan program tidak akan membebani.

"Artinya apa kenaikan daya untuk masyarakat miskin tidak boleh mengeluarkan jadi beban baik itu perubahan data maupun nantinya ketika dipasangi dengan kompor listrik. Tetap ada subsidi masyarakat tidak mampu," katanya. *

BERITA LAINNYA
DLHK Pekanbaru Intensifkan Penegakan Jam Buang Sampah 8 Tips Biar Lantai Rumah Kamu Wangi Abis Lebaran Mantap, Kafilah Siak Masuk Final 8 Cabang Lomba MTQ ke-42 Riau DPRD Ajak Masyarakat Dukung Kafilah Kota Pekanbaru di MTQ ke-42 Riau di Dumai New Carry, Ikon Angkot Indonesia Rayakan Hari Angkutan Nasional		Berhadiah Rp55 Juta, KPU Riau Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilgubri 2024 Disdik Pekanbaru Gandeng 3 OPD dalam PPDB 2024/2025 Isu Gelombang Lanjutan Pejabat Pemprov Riau Mundur Berjamaah, Anggota DPRD Riau: Ada yang Tidak Beres Kadisdik Pekanbaru Imbau Sekolah Tak Lakukan Perpisahan di Hotel Diskes Siap Fasilitasi Pelayanan Kesehatan KPU Bengkalis Selama Pilkada 2024