JAKARTA - Pemerintah berencana menggantikan gas melon alias LPG 3 kg dengan kompor induksi 1.000 watt. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah juga telah melakukan uji coba konversi kompor LPG menjadi kompor listrik di tiga kota.

Di sisi lain, hal ini menuai berbagai kritik dari kalangan masyarakat apalagi para pengguna yang mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto menekankan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut.

" Kompor induksi itu memerlukan kajian-kajian yang mendalam, satu yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting namanya rasio elektrifikasi," kata Sugeng saat di temui dalam acara Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta Convention Center, Rabu (21/9/2022).

Menurut dia, saat ini pemerintah baru saja melakukan pendekatan pada level desa. Sedangkan untuk menjalankan program ini, perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga.

"Kalau sudah tercukupi seluruh warga, sudah teraliri listrik, baru kita bicara yang kedua, kehandalannya. Apakah dari sisi dayanya turun naik atau enggak. Karena ini menyangkut barang elektronik loh," tambahnya, seperti yang dilansir dari sindonews.

Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji perkara konversi kompor LPG. Salah satu aspek teknis lainnya di luar yang telah disebutkan di atas yakni, apakah kompor tersebut kompatible dengan penggunanya.

"Ingat, kompatible atau nggak kompor listrik itu dengan rata-rata alat masak rumah tangga. Itu kan penting juga. Kompornya ada, ingat, kompornya ceper. Bagaimana dengan wajannya, bisa nggak? Nah ini," katanya.

Selain perkara listrik, kata Sugeng, akan ada permasalahan-permasalahan kecil lainnya yang perlu diselesaikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya telah menyarankan study lanjutan.

"Akhirnya kita menyarankan dibikin semacam study yang comprehensive menyangkut beberapa hal tadi, kedua juga harus ada yang namanya uji coba di daerah-daerah tertentu. Jangan dulu dilakukan uji coba nasional, karena apa? satu menambah beban masyarakat miskin atau tidak," kata Sugeng.

Dia menambahkan, pemerintah tetap perlu memberikan subsidi lanjutan bagi masyarakat miskin nantinya dengan harapan program tidak akan membebani.

"Artinya apa kenaikan daya untuk masyarakat miskin tidak boleh mengeluarkan jadi beban baik itu perubahan data maupun nantinya ketika dipasangi dengan kompor listrik. Tetap ada subsidi masyarakat tidak mampu," katanya. *

BERITA LAINNYA
Jatuh Tempo Bebas Denda Berakhir, Bapenda Pekanbaru Imbau WP Segera Lunasi PBB TNI Expo 2023, Pamerkan Alutsista di Taman Bukit Gelanggang Dumai BPBD Pekanbaru Bersama TNI-Polri Patroli di Daerah Rawan Karhutla Minimalisir Kerugian Daerah, Pemko Pekanbaru Luncurkan Aplikasi Sirkuda XL Axiata Memperkuat Jaringan 4G di Aceh, Layani Ribuan Desa dan Pulau Terpencil		NTP Riau September 2023 Naik 0,53 Persen, Ini Sektor Pendukungnya Pj Wako Pekanbaru Gandeng KPK Tindak Pengembang Perumahan Tak Bangun PSU Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Biodiesel Udara Pekanbaru Tidak Sehat, Pj Wako: Jika Memburuk, Sekolah Diliburkan PT Arara Abadi-APP Sinar Mas Serahkan Bantuan Sambunesia Nozle untuk BPBD Siak