JAKARTA- Massa buruh menggelar demonstrasi tolak kebijakan pemerintah naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Massa menolak pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM yang berdampak sejumlah sektor.

Dikutip dari Tribunnews.com, massa tiba di depan Gedung DPR RI sejak pukul 10.50 WIB. Ada juga massa yang membawa foto Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan 'Tolak Kenaikan BBM'.

Pada foto tersebut, Puan Maharani sedang menangis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang  menaikkan harga BBM pada tahun 2008 lalu.

Ketika era pemerintahan SBY itu, Puan Maharani masih menjadi anggota DPR RI.

Massa yang demontrasi yaitu Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal tegas menolak  kenaikan harga BBM bersubsidi yang resmi diteken pada Sabtu (3/9/2022). Iqbal menyebut demonstrasi akan diikuti ribuan orang yang dipusatkan di DPR RI.

"Rencana akan diikuti 3.000-5.000 orang. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," sebut Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Berdasarkan rencana, aksi yang akan diikuti oleh dominan para buruh di Jabotabek ini akan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang bakal disampaikan oleh kaum buruh termasuk juga soal desakan menaikkan gaji para buruh.

"Mengusung 3 (tiga) tuntutan, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," bebernya.

Tak hanya di Jabodetabek, aksi serupa juga akan digelar di beberapa daerah dengan tuntutan yang sama.

Setidaknya total akan melibatkan puluhan ribu buruh di berbagai daerah di Indonesia.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," sebutnya.

Untuk yang berada di daerah, para buruh bakal menggelar aksi di depan kantor Gubernur wilayah masing-masing. Mereka meminta pimpinan daerah mendengar aspirasi, sehingga memberikan masukan ke Presiden hingga anggota DPR untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," sebutnya. (*)

BERITA LAINNYA
Serius Maju Pilkada Siak 2024, Afni Daftar ke PDIP DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi Disdik Riau Buka Seleksi Guru SMAN Plus Gelombang Kedua, Ini Jadwalnya Jangan Lupa Saksikan Atraksi TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin 28 April		Pj Gubernur Riau Melayat ke Rumah Duka Mantan Bupati Inhil Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit Disnakertrans Riau Tuntaskan 28 Pengaduan Pembayaran THR Idulfitri 1445 Hijriyah Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 14 Persen di Kuartal Pertama 2024