JAKARTA- Massa buruh menggelar demonstrasi tolak kebijakan pemerintah naikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Massa menolak pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM yang berdampak sejumlah sektor.

Dikutip dari Tribunnews.com, massa tiba di depan Gedung DPR RI sejak pukul 10.50 WIB. Ada juga massa yang membawa foto Ketua DPR RI Puan Maharani bertuliskan 'Tolak Kenaikan BBM'.

Pada foto tersebut, Puan Maharani sedang menangis saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang  menaikkan harga BBM pada tahun 2008 lalu.

Ketika era pemerintahan SBY itu, Puan Maharani masih menjadi anggota DPR RI.

Massa yang demontrasi yaitu Partai Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal tegas menolak  kenaikan harga BBM bersubsidi yang resmi diteken pada Sabtu (3/9/2022). Iqbal menyebut demonstrasi akan diikuti ribuan orang yang dipusatkan di DPR RI.

"Rencana akan diikuti 3.000-5.000 orang. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," sebut Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/9/2022).

Berdasarkan rencana, aksi yang akan diikuti oleh dominan para buruh di Jabotabek ini akan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB.

Setidaknya ada tiga tuntutan yang bakal disampaikan oleh kaum buruh termasuk juga soal desakan menaikkan gaji para buruh.

"Mengusung 3 (tiga) tuntutan, tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan naikkan UMK 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," bebernya.

Tak hanya di Jabodetabek, aksi serupa juga akan digelar di beberapa daerah dengan tuntutan yang sama.

Setidaknya total akan melibatkan puluhan ribu buruh di berbagai daerah di Indonesia.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi," sebutnya.

Untuk yang berada di daerah, para buruh bakal menggelar aksi di depan kantor Gubernur wilayah masing-masing. Mereka meminta pimpinan daerah mendengar aspirasi, sehingga memberikan masukan ke Presiden hingga anggota DPR untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM," sebutnya. (*)

BERITA LAINNYA
Angkutan Sampah 2024 Tetap Lelang, Pj Wako Pekanbaru Sebut Lebih Hemat Biaya NOAH Band Vakum 2024, Alleia Masih Bingung Mau Liburan Kemana Bareng Ariel Drone Hizbullah Sekutu Hamas Serang dan Lukai Tentara Israel di Perbatasan Lebanon KPU Sumbar Coret 6 Caleg dari DCT, Ini Daftar Namanya Bupati Inhu Apresiasi MTB Race Rantau Langsat 2023 Diramaikan Biker Riau, Jambi Hingga Sumbar		Pendapatan APBN di Riau Capai 90,93 Persen, Realisasi Belanja 87,51 Persen Pemprov Riau Raih Alokasi Transfer ke Daerah 2024 Terbesar Capai Rp3,9 T KLB Provinsi XVI PWI Riau Resmi Dibuka Harga Emas Antam Turun Rp 38 Ribu, Menarik Minat Investor di Pekanbaru Program JKN Iurannya Terjangkau, Pelayanan Memuaskan