PEKANBARU - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan adanya pengawasan berlapis untuk memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng tepat sasaran.

Pengawasan akan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan.

"Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs CekBansos. di dalamnya ada data penerima PKH (program keluarga harapan) dan BPNT (bantuan pangan nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT minyak goreng," ujar Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, dikutip dari MCR melalui laman Kemensos, senin (11/04/2022).

Harry menambahkan, laman CekBansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu "usul" dan "sanggah".

"Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan)," ujarnya.

Lebih lanjut harry menyampaikan, Kemensos juga menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. teknologi ini memungkinkan diperoleh gambar tampak depan dari rumah penerima bantuan.

"Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh pejuang muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," ujarnya.

Dalam pernyataannya, harry juga mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan pemerintah seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau sp4n lapor! yang dapat melalui tautan www.lapor.go.id.

"Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait," ujarnya.

Harry menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini," pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA
Indonesia Finish Keempat di Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Kritik Kinerja Wasit Lancang Kuning Carnival, Gebyar BBI-BBWI Dimulai Hari ini Permintaan Layanan Bengkel Siaga Suzuki 2024 Meningkat 56 Persen Konser Sua Pemuda Meriah, Pj Wako Pekanbaru: Ajang Kolaborasi, Diskusi dan Dialog Hujan dan Cuaca Ekstrem Masih Ancam Sejumlah Daerah di Riau Hari ini		Jangan Lewatkan, Ini Serangkaian Event Menarik Selama Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival 2024 Rugikan Negara Rp500 Juta, Kejati Riau Amankan DPO Tipikor Hayati Gani Pj Gubernur Riau Kucurkan Rp19 Miliar APBD untuk Bonus Atlet dan Pelatih Berprestasi Pekanbaru Jadi Tuan Rumah Sua Pemuda Komwil I APEKSI Pasokan Gas Pipa Susut, PGN Terapkan Kuota Volume ke Pelanggan