JAKARTA - Pemerintah kembali kucurkan anggaran Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja atau buruh. Adapun BSU di 2022 ini didesain untuk pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.

Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta.

Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan BSU memberikan perlindungan bagi para pekerja atau buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, tren kasus positif dan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia telah mengalami penurunan secara signifikan. Meski begitu, dampak ekonomi dari pandemi masih terasa.

Selain itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak telah menekan laju pemulihan ekonomi global hingga berimbas pada inflasi global.

Kenaikan harga-harga komoditas dan energi pun memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi nasional. Kondisi ini berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan.

"Oleh karena itu, tujuan dari BSU ini selain melindungi dan mempertahankan kemampuan ekonomi pekerja/buruh, juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mengungkit pertumbuhan ekonomi," kata Ida, dikutip dari Okezone, Minggu (10/4/2022).

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengelola BSU pada 2020 dan 2021 dengan beberapa ketentuan kriteria penerima dan jumlah bantuan yang diberikan.

BSU 2020 difokuskan pada pekerja atau buruh yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.

Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimum nya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku.

Adapun di tahun ini, lanjut Ida, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, Kemnaker tengah mempersiapkan seluruh instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Ida menjelaskan, BSU dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja.

"Sedangkan akurat didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan akuntabel sesuai dengan tata kelola yang benar," katanya.

Selain itu, pihaknya juga tengah menyiapkan beberapa hal antara lain merampungkan regulasi teknis BSU 2020, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenkeu.

"Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku Bank Penyalur," ungkapnya. (*)

BERITA LAINNYA
Dari 12 Kabupaten/Kota di Riau Hanya Siak yang Punya Bacalon Bupati Independen Tragedi Banjir 'Galodo' di Sumbar Renggut 37 Nyawa Ada 5 Hotspot di Riau Terdeteksi Pagi ini, Titik Api Nihil Pj Gubri SF Hariyanto Dijadwalkan Melepas Calon Jemaah Haji Riau di Batam BSI Berangkatkan 83 Persen Jamaah Haji Indonesia Tahun 2024		Hari ini JCH Pekanbaru Pertama dari Riau Berangkat ke Arab Saudi Sempat Putus Total 8 Jam Akibat Longsor, Akses Sumbar-Riau di Kelok 9 Mulai Normal Waspada Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Riau Sepanjang Hari ini Longsor di Sitinjau Lauik, Gubernur Sumbar Nyaris Jadi Korban Banjir Lahar Landa Sumbar, BMKG Rekomendasikan Teknologi Modifikasi Cuaca