JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta negara-negara anggota G20 bersiap-siap menghadapi krisis yang akan terjadi selanjutnya.

Bendahara negara ini mengatakan, Covid-19 bukan krisis maupun pandemi yang terakhir di dunia. Dilihat dari polanya, krisis selalu berulang tiap beberapa tahun sekali.

Oleh karena itu dia beranggapan, kerja sama antar Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan sangat penting.

Dikutip dari Kompas.com, Indonesia sudah menggelontorkan dana hingga 45,9 miliar dollar AS atau setara dengan Rp656,3 triliun untuk pemulihan krisis kesehatan yang bertransformasi menjadi krisis ekonomi dan sosial ini.

"Pandemi ini tidak akan menjadi yang pertama dan terakhir. Kita juga perlu mempersiapkan diri tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global tentang bagaimana kita akan dapat merespons dengan lebih baik untuk pandemi di masa depan," kata Sri Mulyani dalam rangkaian side event presidensi G20 Indonesia menuju 1st FMCBG, Rabu (16/2/2022).

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, kerja sama negara anggota G20 untuk lebih siap menangani krisis selanjutnya bisa dilakukan dengan membentuk gugus tugas bersama.

Menurutnya, kerja sama diperlukan lantaran pandemi tidak bisa diatasi sendirian oleh negara manapun. Koordinasi dan kerja sama merupakan syarat mutlak bagi dunia untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan selanjutnya.

"Kami berharap kerja sama antara menteri keuangan dan menteri kesehatan dapat memperkuat kemampuan dunia untuk mempersiapkan diri dari guncangan pandemi di masa depan," ucap Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lalu menceritakan beberapa langkah yang diambil Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Langkah tersebut yakni membuat pembiayaan khusus antara menteri keuangan dengan gubernur Bank Indonesia. Lewat instrumen khusus, BI diizinkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana dengan beberapa mekanisme. Pembiayaan khusus ini dikenal dengan skema tanggung renteng alias berbagi beban (burden sharing).

"Indonesia menerapkan hubungan keuangan khusus antara bank sentral dan pemerintah yang membuat kami dapat menyediakan pembiayaan dengan biaya rendah dari peningkatan pengeluaran karena pandemi," tutur dia.

Selama krisis, pemerintah juga melanjutkan reformasi fiskal, di antaranya reformasi perpajakan dengan mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Reformasi yang mengharmonisasi seluruh peraturan perpajakan itu dilakukan untuk menciptakan dasar pemungutan pajak yang lebih kuat, memperbaiki rasio pajak, sekaligus menciptakan keadilan bagi tiap elemen pendapatan.

"Indonesia juga berbenah melalui kebijakan penanggulangan agar kita dapat mengatasi masalah tersebut, tidak hanya dari Covid-19, tetapi juga dari program pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani. (*)

BERITA LAINNYA
BRK Syariah Silaturahmi dan Beri Bimbingan untuk Nasabah JCH Hasil Survei Pilgubri 2024: Ustaz Abdul Somad 'Singkirkan' Para Kandidat Hingga Petahana Hadiri Pengukuhan DPP Orahua Nias Nusantara Periode 2023-2027, Ini Harapan Pj Gubri Marc Marquez Raih Pole Position MotoGP Spanyol 2024 KONI Riau Berambisi Atlet Bisa Raih Emas di PON XXI Aceh-Sumut		KONI Riau Optimis Venue PON XII 2024 di Aceh-Sumut Siap Tepat Waktu BI Launching Riau Sharia Week 2024: Perkuat Ekonomi Syariah dengan Sinergi Bupati Pelalawan Dorong Keberadaan NU di Tengah-tengah Masyarakat LLMB Riau Komit Dukung Dr Afni Maju Pilkada Siak 2024 Sambut Hari Raya Tri Suci Waisak dan Hari Kartini, PSMTI Riau Gelar Aksi Donor Darah