www.halloriau.com
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
14:00 - Kecelakaan Maut Terjadi Lagi di Tol Pekanbaru-Dumai, 5 Orang Tewas 2 Luka Berat | 13:28 - Riau Akan Distribusikan 15.240 Vaksin Covid-19 untuk 3 Daerah Ini | 12:32 - Abaikan Prokes Covid-19, Kerumunan Warga Penerima BLT Dibubarkan | 18:21 - Kadiskes Riau: Rapid Test Antigen Swab Syarat Perjalanan Keluar Daerah | 18:21 - Penahanan Yan Prana, Kejati Beralasan Tersangka Menghilangkan Barang Bukti | 16:00 - Setdaprov Riau, Yan Prana Jaya ditahan Jaksa Penyidik Pidsus Kejati Riau
 
Banyak Timbulkan Protes, Ini 7 Poin UU Cipta Kerja yang Rugikan Pekerja dan Buruh
Selasa, 06 Oktober 2020 - 07:07:13 WIB
Massa menolak UU Cipta Kerja. Foto: Tribun
Massa menolak UU Cipta Kerja. Foto: Tribun

JAKARTA - Sidang Paripurna DPR RI kemarin resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU), Senin (5/10/2020).

Sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Azis mengetok palu tanda persetujuan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan mayoritas anggota DPR RI dalam forum rapat paripurna tersebut. 

Dengan demikian, pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja telah tuntas diselesaikan DPR dan pemerintah. 

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Dua fraksi tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat.

Kedua Fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

Sebelumnya, saat RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik. Regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Setidaknya ada tujuh item krusial dalam UU Cipta Kerja yang amat merugikan buruh seperti dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal.

Apa saja? Berikut rinciannya dikutip dari tribunnews:

1. UMK Bersyarat dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Dihapus

Said Iqbal menyatakan buruh menolak keras kesepakatan ini, lantaran UMK  tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada.

Dimana UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa tidak benar jika UMK di Indonesia lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Hal itu lantaran jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia disebutnya jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

UMSK ditegaskan harus tetap ada, dimana jalan tengahnya ialah penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja.

Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, agar ada fairness.

Sedangkan perundingan nilai UMSK dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional.

Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut.

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” ujar Said Iqbal.

2. Pengurangan Pesangon Jadi 25 Kali Upah Bulanan

Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan.

Di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

3. Perjanjian PKWT

Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dimana disebut Said Iqbal kontrak seumur hidup yang tidak ada batas waktu kontrak.

Buruh disebut Said menolak PKWT seumur hidup.

4. Sistem Outsourcing

Said Iqbal menilai, tanpa adanya batas jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing.

Padahal sebelumnya, outsourcing dibatasi hanya untuk 5 jenis pekerjaan.

Menurut Said Iqbal, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup menjadi masalah serius bagi buruh.

“Sekarang saja jumlah karyawan kontrak dan outsourcing berkisar 70 % sampai 80 % dari total buruh yang bekerja di sektor formal."

"Dengan disahkannya omnibus law, apakah mau dibikin 5% hingga 15% saja jumlah karyawan tetap? No job security untuk buruh Indonesia, apa ini tujuan investasi?," tegas Said Iqbal.

Said Iqbal mempertanyakan, siapa nantinya yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

5. Cuti Haid dan Melahirkan Hilang

Para buruh menolak jam kerja yang eksploitatif. Keenam, menolak hak cuti hilang dan hak upah atas cuti hilang.

Dia menjelaskan, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang.

6. Hak Cuti Panjang Dihilangkan

Kemudian cuti panjang dan hak cuti panjang juga disampaikan hilang. "Yang hilang saat cuti haid dan hamil, upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay."

"Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut."

"Dengan kata lain, otomatis peraturan baru di Omnibus law tentang cuti haid dan hamil hilang," imbuhnya.

Aturan tersebut dinilai bertentangan dengan konvensi International Labour Organization (ILO) yang mengatur bahwa buruh yang mengambil hak cuti maka harus dibayarkan upahnya.

"Dalam peraturan yang lama di UU No 13/2003 dikatakan buruh yang menggunakan cuti haid, hamil, dan cuti lainnya dibayar upahnya," kata Said Iqbal.

7. Status Outsourcing Seumur Hidup

Alasan buruh menolak RUU Cipta Kerja ialah Karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

“Dari tujuh isu hasil kesepakatan tersebut, buruh menolak keras."

"Karena itulah, sebanyak 2 juta buruh sudah terkonfirmasi akan melakukan mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing,” tegas Said Iqbal.

32 Federasi Serikat Buruh Menolak

KSPI dan buruh indonesia beserta 32 Federasi serikat buruh lainnya menyatakan Menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Mereka akan menggelar aksi Mogok Nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 sesuai mekanisme UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Said Iqbal menambahkan, dasar hukum lainnya untuk mogok nasional ini adalah UU no 21/2000 utamanya pada pasal 4.

Selain itu juga dipakai UU tentang HAM dan UU tentang hak sipil dan politik masyarakat.

Mogok Nasional nanti diklaim akan diikuti sekitar 2 juta buruh.

Bahkan diungkap Said Iqbal, rencananya diikuti 5 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10.000 perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh Indonesia.

Seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi, dan lainnya.

“Dari 10 isu yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, KSPI mencermati, katanya tiga  isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003,” kata Said Iqbal. (*)

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Ketua FPK Provinsi Riau, Ir. H. AZ Fachri Yasin, M. Agr menyampaikan pernyataan sikap FPK terkait maraknya penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020) di Pekanbaru.Ramai Penolakan UU Cipta Kerja, FPK Riau Minta Pendemo Tidak Destruktif, Aparat Tidak Represif, dan DPR agar Lebih Arif
Mahasiswa di Pekanbaru kembali unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Kembali Digelar Mahasiswa di Kantor Gubri
Demo tolak UU Cipta Kerja di Riau kemarin.Demo Besar-besaran Tolak UU Cipta Kerja di Riau Ditunda
  Mahasiswa kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur Riau menolak UU Cipta Kerja.Mahasiswa Minta Gubri Tegas Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Aparat siaga di kantor Gubernur Riau.Jelang Demo Tolak UU Cipta Kerja, Barakuda dan Water Canon Siaga di Kantor Gubri
Demo tolak UU Cipta Kerja di Riau kemarin.Siang Ini, Sekitar 2.500 Massa di Riau akan Kembali Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

BERITA LAINNYA    
Kegiatan donor darah IKA 4968 di Mal SKA. IKA 4968 Gelar Acara Donor Darah di Mal SKA
Ilustrasi penerimaan PPPK tahun 2021 (foto int)Tak Ada Anggaran, Pemkab Kepulauan Meranti Terpaksa Batalkan Perekrutan PPPK 2021
IlustrasiDinas Pendidikan Riau Dilema soal Sekolah Tatap Muka
  Foto bersama.Lurah dan TNI Polri Gabung Bersihkan Gundukan Sampah di Rumpes
Ketua KPU Dumai Darwis (kanan) tengah berbincang dengan Plh Walikota Dumai Herdi Salioso dan Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudisthira usai coffe morning baru-baru ini.KPU Tetapkan Pemenang Pilkada Dumai 20 Januari
Kadiskes Riau Mimi Yuliani NazirTerus Meningkat, Pasien Sembuh dari Covid-19 di Riau Sudah 25.014 Orang
Komentar Anda :

 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved