www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Dipanggil Hearing, DLHK Pekanbaru Ajukan Kekurangan Anggaran Sampah
 
Hanya Dalam Satu Malam, 2.941 Warga Langgar Protokol Kesehatan Covid-19
Kamis, 17 September 2020 - 13:43:48 WIB
Petugas mendata pelanggar protokol kesehatan. FOTO: merdeka.com.
Petugas mendata pelanggar protokol kesehatan. FOTO: merdeka.com.

SEBANYAK dua ribu lebih orang dihukum bekerja sosial di fasilitas umum (Fasum) lantaran melanggar protokol kesehatan dalam semalam. Para pelanggar tersebut terjaring dalam operasi yustisi yang digelar oleh Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19.

Dari data Biro Operasi Polda Jatim, operasi yustisi tersebut digelar secara serentak pada Rabu (18/9/2/2020) hingga Kamis (19/9/2020) sejak pukul 17.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib, di 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan melibatkan personel gabungan yang didukung oleh 39 Polres se Jatim.

Masih dari sumber data tersebut, ada sekitar 2.941 orang pelanggar yang kedapatan melanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker, yang dihukum bekerja sosial di fasilitas umum seperti menyapu jalan dan pekerjaan sosial lainnya.

"Ada 2.941 orang pelanggar protokol kesehatan yang harus menjalani sanksi bekerja sosial di fasilitas umum," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kamis (17/9/2020).

Selain itu, dalam operasi yustisi ini para pelanggar juga dikenakan sanksi lain seperti, teguran lisan, teguran tertulis dan denda administrasi. Dari denda administrasi saja, terkumpul dana sebanyak Rp63,8 juta.

"Selain itu, kita juga kenakan sanksi berupa penyitaan KTP (kartu tanda penduduk). Dalam operasi semalam, ada sekitar 475 orang yang kita sita dokumen KTP nya," tegasnya.

Sementara itu, dikutip merdeka.com, Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran mengatakan, sasaran operasi yustisi ada yang mobile ada yang stasioner. Yang stasioner adalah bagi mereka yang menggunakan ruang publik khususnya jalan. Yang mobile hunter ini buat mereka yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan seperti masyarakat yang sering berkerumun.

Hukumannya sesuai dengan yang tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2020. Ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Untuk sanksi pidana berupa denda maksimum Rp. 500 ribu bagi individu, sedangkan bagi persero atau perusahaan sanksinya maksimum Rp. 50 juta.

“Kita berharap setelah masyarakat diedukasi, sosialisasi, difasilitasi dengan menyiapkan masker, tempat cuci tangan. Sudah saatnya masyarakat kita berikan upaya-upaya penegakan hukum, agar mereka lebih taat kepada protokol kesehatan," tandasnya. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Petugas mendata pelanggar protokol kesehatan. FOTO: merdeka.com.Hanya Dalam Satu Malam, 2.941 Warga Langgar Protokol Kesehatan Covid-19
IAF sosialisasi pentingnya memakai masker untuk mengurangi laju penularan Covid-19 di Indonesia. IAF Besama Gerakan Pakai Masker Dukung Pemerintah Kurangi Laju Penularan Covid-19
IlustrasiTak Pakai Masker di Sumsel Bakal Kena Denda Rp 500.000
  Pemkab Sidoarjo terapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.Kedapatan Tak Pakai Masker Dihukum Penjara 3 Hari
Warga terjaring razia tak pakai masker.Banyak Warga Tak Jalankan Protokol Kesehatan Penyebab Kasus Covid-19 Masih Tinggi
KSAD Jenderal Andika Perkasa (nomor 3 dari kiri) dan istrinya, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Hendropriyono (dua ari kiri)./Youtube @TNIADHeboh Masker Unik Istri KSAD yang Harganya Sampai Rp25 Juta

 
Berita Lainnya :
  • Dipanggil Hearing, DLHK Pekanbaru Ajukan Kekurangan Anggaran Sampah
  • Malam Ini, Mitsubishi Indonesia Siap Luncurkan Xpander Baru
  • Kasus Suap DAK Kota Dumai, KPK Panggil Dua Saksi
  • Polresta Pekanbaru Ringkus Remaja 17 Tahun Pengedar Narkoba
  • Mandiri Syariah Dipercaya dan Ditunjuk BPKH Sebagai Pemberi Layanan Kustodian Rp5,5 Triliun
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    AFFCO Riau Lepas Finalis KBANNOVATION 2109
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved