JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan Rp 600 ribu/bulan mulai September hingga Desember 2020. Bantuan ini diberikan kepada pegawai swasta dan tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai badan usaha milik negara (BUMN).
Namun untuk pegawai pemerintah non PNS alias honorer, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan juga bakal mendapatkan subsidi gaji Rp 600 ribu. Itu lah kenapa pemerintah menambah jumlah penerima bantuan yang semula hanya 13.870.496 orang menjadi 15.725.232 orang.
"Pada awalnya kami hanya mendesain untuk 13 sekian juta sekarang kita perluas menjadi 15 juta lebih. Itu karena kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman pegawai pemerintah non PNS," kata Ida dalam acara dialog dengan komunitas pariwisata di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/8/2020) dikutip dari detik.
Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka bekerja di instansi pemerintahan namun tidak tergolong sebagai PNS, dan mereka tidak mendapatkan gaji ke-13 sebagaimana yang diperoleh oleh pegawai negeri sipil. "Meskipun dia pegawai pemerintah, dia bekerja di instansi pemerintah tapi dia bukan PNS," sebutnya.
Mereka juga tetap akan mengikuti persyaratan bahwa yang bisa menerima subsidi Rp 600 ribu adalah yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Seiring dengan itu maka anggaran bantuan Rp 600 ribu pemerintah untuk subsidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula 33,1 triliun.
"Mereka juga upahnya di bawah Rp 5 juta, kebanyakan mereka upahnya UMP (upah minimum provinsi). Ini juga akan kami beri kesempatan. Jadi kami perluas, kalau awalnya 13 juta lebih, sekarang menjadi 15 juta karena kami ingin memperluas manfaatnya," tambahnya.
Ida mengatakan, hal itu dilakukan agar program-program bantuan dari pemerintah merata dirasakan lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
"Apakah bisa yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja mendapatkan juga program subsidi gaji? saya kira begini ya, bagaimana sebisanya semua masyarakat itu bisa mendapatkan, merasakan manfaat kehadiran negara," kata Ida.
Atas dasar itu maka pemerintah memutuskan bahwa mereka yang sudah ikut program Kartu Pra Kerja tidak lagi mendapatkan subsidi gaji. Dengan begitu maka beragam program bantuan pemerintah tidak bertumpuk pada orang yang itu-itu saja, alias menjadi lebih merata.
"Sementara kita mengambil langkah agar pemerataan itu terjadi maka yang sudah penerima program Kartu Pra Kerja ya tidak mengambil manfaat dari subsidi gaji," sebutnya.
Mereka yang mengikuti program Kartu Pra Kerja pun mendapatkan insentif berupa uang tunai Rp 600 ribu selama 4 bulan. Nilai yang mereka dapatkan sama seperti penerima subsidi gaji dengan total Rp 2,4 juta.
"Kita merasa karena yang harus dibantu itu banyak, alangkah baiknya tidak bertumpuk pada 1-2 orang. Jadi yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja ya berikan kesempatan itu kepada yang lainnya," tambah Ida. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
