www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
KBI Catat Pendapatan Rp81,4 Miliar Semester I 2020
 
KPK Temukan Masalah Kartu Prakerja, Istana Enggan Berkomentar
Jumat, 19 Juni 2020 - 14:29:19 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan enggan mengomentari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sejumlah masalah dalam program Kartu Prakerja.

Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono meminta temuan KPK tersebut ditanyakan langsung kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian atau Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja.

"Untuk isu Kartu Prakerja jangan ke saya. Langsung ke Kemenko Perekonomian saja. Atau ke Direktur Programnya langsung," kata Dini kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2020) dikutip dari kompas.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga enggan menanggapi temuan KPK atas program yang dijanjikan Presiden Jokowi pada masa kampanye pilpres 2019 lalu.

Ia beralasan permasalahan itu terlalu teknis, sehingga meminta wartawan bertanya langsung ke PMO Kartu Prakerja.

"Problemnya sudah sangat teknis, terkait kementerian/lembaga terkait, mohon untuk Kartu Prakerja ke Ibu Denni Purbasari Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja," kata dia.

Diberitakan, KPK melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.

Aspek pertama yang mendapat sorotan yakni proses pendaftaran. Ada 1,7 juta pekerja terdampak (whitelist) sesuai data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, faktanya, hanya sebagian kecil dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu 143.000 orang.

"Sedangkan, sebagian besar peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (18/6/2020).

Kedua, KPK menemukan kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam hal ini, KPK mendorong agar pemerintah meminta legal opinion kepada Kejaksaan Agung tentang kerja sama delapan platform digital dalam program  Kartu Prakerja, termasuk penyediaan barang dan jasa pemerintah atau bukan.

Ketiga, KPK juga menilai, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Alex menyebut hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang memenuhi syarat, baik materi maupun penyampaian secara daring.

Keempat, KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan secara daring rawan jadi fiktif, tidak efektif, dan dapat merugikan keuangan negara.

"Karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta," ujar Alex. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto KPK Temukan Masalah Kartu Prakerja, Istana Enggan Berkomentar
Wahyu Setiawan.Kena OTT KPK, Presiden Jokowi Berhentikan Wahyu Setiawan dengan Tidak Hormat
Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, C-1, Kuningan, Jakarta, sempat dilanda banjir.Tahanan KPK Sempat Diungsikan saat Banjir Terjang Rutan
  Ketua KPK Firlu BahuriKPK Tak Ada Lagi OTT, Firli Sebut Mungkin Pencegahannya Berhasil
Petugas keamanan berjalan di samping ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang disegel KPK di Jakarta, Kamis (9/1/2020). Foto: KompasLambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri).Pimpinan KPK Resmi Menjabat, Ini Harapan Jokowi

 
Berita Lainnya :
  • KBI Catat Pendapatan Rp81,4 Miliar Semester I 2020
  • Razia Protokol Kesehatan Depan STC, Warga Tak Gunakan Masker Kena Sanksi
  • Korsleting Listrik, Rumah Nelayan di Desa Alai Ludes Terbakar, Tersisa Baju di Badan
  • Mahasiswa STIT Al-Kifayah Riau Salurkan Bantuan Bibik Ikan Lele pada Masyarakat
  • Gubri Kembali Akan Evaluasi Pejabat Eselon II Pemprov Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    AFFCO Riau Lepas Finalis KBANNOVATION 2109
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved