www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Wartawan Halloriau Raih Juara 2 Lomba Essai Jurnalis Tingkat Riau
 
Iuran BPJS Kesehatan Dinaikan Jokowi, Penggugat Nilai Keputusan MA Diakali
Rabu, 13 Mei 2020 - 16:03:41 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II lewat Perpres 64/2020. Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI), selaku penggugat Perpres sebelumnya, menilai pemerintah mengakali keputusan keputusan Mahkamah Agung (MA).

"KPCDI melihat hal itu sebagai bentuk pemerintah mengakali keputusan MA tersebut," kata Sekjen KPCDI Petrus Hariyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2020) dikutip dari detik.

Ia menilai tarif BPJS Kesehatan masih memberatkan masyarakat.

"Walau ada perubahan jumlah angka kenaikan, tapi dirasa masih memberatkan masyarakat, apalagi masih dalam situasi krisis wabah virus Corona," ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak naik, terutama kelas III. Walau Perpres tersebut masih memberikan subsidi bagi kelas III, per Januari 2021 iuran akan naik menjadi Rp 35 ribu. Petrus mengatakan pihaknya akan mengajukan uji materi ke MA atas Perpres ini.

"KPCDI akan berencana mengajukan uji materi ke MA kembali atas perpres tersebut. Saat ini sedang berdiskusi dengan tim pengacara dan menyusun uji materi tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, keputusan kenaikan tarif BPJS Kesehatan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut ini kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34 sebagaimana dikutip detikcom, Rabu (13/5/2020):

Iuran Kelas I, yaitu sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan, dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Iuran Kelas II, yaitu sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan, dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp 25.500, tahun 2021, dan tahun berikutnya menjadi Rp 35 ribu.

Perpres menjelaskan, ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Sebelumnya, pada 2018, Jokowi menandatangani Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selanjutnya Jokowi meneken Perpres No 75/2019. KPCDI menggugat perpres ini. MA pun akhirnya membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran menjadi:

1. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas III
2. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas II
3. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas I

"Perpres bertentangan dengan UU, bahkan UUD 1945," ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiImbas Corona, Presiden Jokowi Putuskan UN Ditiadakan
Wahyu Setiawan.Kena OTT KPK, Presiden Jokowi Berhentikan Wahyu Setiawan dengan Tidak Hormat
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Foto: CNNIndoensiaDitugaskan Jadi Wamen, Ketum Projo: Ada Perasaan Cinta Sedikit ke Prabowo
  Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman. WHO Minta Jokowi Umumkan Darurat Nasional Corona, Begini Tanggapan Istana
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua KPK Firli Bahuri (kiri).Pimpinan KPK Resmi Menjabat, Ini Harapan Jokowi
Erick Thohir Butuh Wakil Urus BUMN, Erick Thohir: Perlu 5 Wamen, Presiden Akan Kasih

 
Berita Lainnya :
  • Wartawan Halloriau Raih Juara 2 Lomba Essai Jurnalis Tingkat Riau
  • Angkut Warga Rohul Positif Covid-19, Penumpang Lion Air Pekanbaru-Jakarta 5 Juli Diminta Cek Kesehatan
  • Surat Edaran dari Kemenkes Keluar, Tarif Tertinggi Rapid Test Rp150 Ribu
  • Dua Warga Reaktif Saat Rapid Test Massal di Senapelan Pekanbaru
  • 7 Titik Blankspot, Pemkab Kepulauan Meranti Ajukan Pembangunan BTS ke Kominfo
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    AFFCO Riau Lepas Finalis KBANNOVATION 2109
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved