www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Kemendikbud Bantah Klaster Sekolah Penularan Covid-19
 
Baru Dilarang Jokowi Mudik, 1 Juta Orang Curi Start Pulang Kampung
Kamis, 23 April 2020 - 09:04:36 WIB
Foto: Detik
Foto: Detik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melarang masyarakat untuk mudik. Pemerintah melarang kegiatan mudik khususnya di wilayah Jabodetabek yang sudah menjadi zona merah virus Corona.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menilai kebijakan ini bisa dibilang terlambat untuk diputuskan. Pasalnya sudah ada 900 ribu orang yang colong start pulang kampung duluan.

"Apakah kebijakan ini telat atau tidak? yang jelas sudah 900 ribu orang mudik terlebih dahulu kalau data Kemenhub," ungkap Yayat dalam diskusi online dengan YLKI, Rabu (22/4/2020) dikutip dari detik.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono sebelumnya pernah memaparkan bahwa ada potensi 1,3 juta warga Jabodetabek bakal mudik.

Dari data yang dia sampaikan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Timur menjadi daerah paling dituju pemudik.

"Ada 1,3 juta orang yang dianggap ada potensi mudik. Ke mana mereka menyebar? Jabar 13%, Jateng-DIY 41%, dan Jatim 20%. Lalu yang ke Sumatera itu sekitar Sumsel dan Lampung ada 8%, sisanya ke tempat lain," papar Agus dalam diskusi online via video, Selasa (14/4/2020). Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Sandi: Tepat!

Sebelum melarang masyarakat mudik, pemerintah sendiri sudah melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, hingga pegawai BUMN dan BUMD untuk tidak mudik.

Lantas, apa sih alasan 900 ribu warga colong start pulang kampung duluan?

Faktor kesulitan ekonomi menjadi biang kerok warga terpaksa mudik. Yayat menjelaskan semenjak pemerintah mengumumkan situasi darurat, kebijakan belajar hingga kerja di rumah pun mulai banyak diterapkan. Hal ini membuat banyak pekerja informal kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, untuk bertahan hidup di Jakarta sangat sulit. Tak bisa bertahan akhirnya 900 ribu orang ini mudik ke kampung halaman.

"Ketika sekolah, kampus diliburkan, semua sektor UMKM informal semua pekerjanya itu nggak ada pilihan untuk bertahan. Akhirnya mau nggak mau mereka pulang," jelas Yayat.

Kemudian Yayat mengingatkan agar pemerintah jangan hanya memberikan sembako kalau mau menahan bahkan melarang mudik. Menurutnya, salah satu instrumen terbesar biaya hidup di Jakarta adalah penyewaan hunian, alias biaya kontrakan.

"Persoalan mendasar bagi pemudik bukan hanya sembakonya saja. Bagi kelompok migran yang ngontrak bulanan ini nggak ada yang bantu, ini cost untuk bertahan di luar sembako juga besar," kata Yayat.

"Biaya ini kalau tidak terpenuhi bisa membuat mereka tetap nekat pulang kampung," ujarnya. (*)




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Presiden Joko WidodoJokowi Terbitkan PP Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN
Presiden Joko Widodo (Jokowi).Survei Sebut Responden Puas dengan Kinerja Jokowi Atasi Pandemi
BIN kini langsung dibawahi presiden.Jokowi Keluarkan Perpres, BIN Kini Lapor Langsung ke Presiden
  Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto disumpah saat dilantik di Istana. Foto: TribunpekanbaruUsai Dilantik Presiden Jokowi Gubernur Kepri Positif Covid-19, Istana Beri Tanggapan
Presiden Joko WidodoSempat Bertemu Wakil Walikota Solo yang Positif Covid-19, Jokowi Segera Uji Swab
Presiden Joko Widodo.Fakta di Balik Penyetopan Penerimaan CPNS Pemerintahan Jokowi

 
Berita Lainnya :
  • Kemendikbud Bantah Klaster Sekolah Penularan Covid-19
  • Sempat Terganggu, OJK: Layanan ATM Pekanbaru sudah Normal Kembali
  • Kabupaten Kepulauan Meranti Targetkan 1000 Warga yang Beresiko Ikut Swab Test
  • Kasus Terkonfirmasi Covid-19 Riau Bertambah 68, Siak Penyumbang Terbanyak
  • Soal Pemerasan oleh Oknum Jaksa, KPK Periksa Kepala SMP di Inhu
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    AFFCO Riau Lepas Finalis KBANNOVATION 2109
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved