www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Dipanggil Hearing, DLHK Pekanbaru Ajukan Kekurangan Anggaran Sampah
 
MA Batalkan Kenaikan Iuran, Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Transparan soal Gaji
Selasa, 10 Maret 2020 - 14:12:51 WIB
Menkeu Sri Mulyani
Menkeu Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada BPJS Kesehatan untuk transparan dalam menjalankan tugas mereka melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia mengatakan pembatalan tersebut bakal berdampak terhadap keuangan BPJS Kesehatan dan kelangsungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kami minta BPJS transparan, biaya operasi berapa dan berapa gajinya, defisit berapa. Itu semua kami rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi. Ini dilakukan pemerintah, kami terus coba bangun ekosistem JKN yang sehat dan berkeadilan, sustain (berkelanjutan)," katanya di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (10/3) dikutip dari cnnindonesia.

MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen bagi peserta bukan penerima upah. Pembatalan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas gugatan uji materi terhadap Perpres No.75 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Dalam pertimbangan putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah merumuskan aturan tersebut dengan cermat.

Aturan dibuat dengan mempertimbangkan keberlanjutan Program JKN. Ia mengatakan dalam menaikkan iuran pemerintah telah mengkaji cara bagaimana jasa kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan.

Kelanjutan pelayanan tersebut hanya bisa dicapai bila kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehat. Selain itu, ia juga menjelaskan kenaikan iuran juga dilakukan untuk mewujudkan aspek keadilan bagi masyarakat.

Sri Mulyani menganggap aturan yang dibatalkan MA tersebut telah mendukung pembiayaan bagi masyarakat miskin yang ingin menggunakan jasa kesehatan. "Ada masyarakat miskin 96,8 juta dianggap tidak mampu, (sehingga) dibayar negara. Dan mereka yang mampu, diminta juga untuk ikut bergotong royong dengan dibagi jadi 3 kelas. Dari swasta, mereka juga gotong royong. Dari TNI, Polri, ASN juga," katanya.

Atas dasar itulah, ia khawatir ke depan selain mengganggu keberlangsungan Program JKN keputusan tersebut juga berpotensi mengubah rencana yang sudah dibuat pemerintah.  "Keputusan tersebut buat ini semua berubah. Apakah pemerintah melakukan? Ya kami pelajari. Kami berharap masyarakat tahu ini konsekuensi nya besar terhadap JKN. Karena kalau bicara ekosistem, enggak mungkin satu sistem cabut, sisanya pikirin sendiri. Kami lihat penuh," ungkapnya.

Agar kekhawatiran tersebut tidak terjadi, ia memastikan pemerintah akan mengambil langkah untuk mengamankan dan menjaga keberlangsungan JKN. Ia belum menyebut langkah yang dimaksudnya tersebut. Ia hanya  berharap, seluruh pihak dapat bergotong royong dalam memanfaatkan biaya BPJS kesehatan dan juga meningkatkan sisi transparansi. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Mendagri Tito KarnavianCuti Bersama 30 Oktober, Tempat Hiburan Diminta Tidak Adakan Acara
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di Jakarta beberapa waktu lalu. Foto: KompasSebelum November, Subsidi Gaji Karyawan Gelombang Kedua Cair
IlustrasiViral Jadi Bahasan di Medsos, Paranormal Masuk Nakes di UU Cipta Kerja
  IlustrasiBesok, Buruh-Mahasiswa Bersiap Kepung Istana Setahun Jokowi-Maaruf
Ilustrasi vaksinVaksin Covid-19 Tiba di RI November, Kapan Disuntik ke Masyarakat?
IlustrasiSubsidi Gaji Tahap 5 untuk Karyawan Cair, Cek Rekeningmu!

 
Berita Lainnya :
  • Dipanggil Hearing, DLHK Pekanbaru Ajukan Kekurangan Anggaran Sampah
  • Malam Ini, Mitsubishi Indonesia Siap Luncurkan Xpander Baru
  • Kasus Suap DAK Kota Dumai, KPK Panggil Dua Saksi
  • Polresta Pekanbaru Ringkus Remaja 17 Tahun Pengedar Narkoba
  • Mandiri Syariah Dipercaya dan Ditunjuk BPKH Sebagai Pemberi Layanan Kustodian Rp5,5 Triliun
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    AFFCO Riau Lepas Finalis KBANNOVATION 2109
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved