PEKANBARU-Hiruk pikuk Natuna, salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, usai didatangi oleh Kapal Coast Guard China, membuat pemerintah pusat bergerak. Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi, giliran Menko Polhukam Mahfud Md terbang ke sana. Tak hanya melihat banyaknya pasukan dari Indonesia yang berjaga-jaga di perairan Natuna, tapi juga bertemu dengan para nelayan.
Mahfud mengatakan, selain memastikan instruksi Presiden Jokowi terkait memastikan hak-hak berdaulat di wilayah Natuna yang sudah tak bisa ditawar lagi, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan daya alam di daerah tersebut, juga tengah dipersiapkan untuk segera dipercepat.
"Saya ingin menyampaikan informasi pemerintah akan segera melakukan pembangunan di daerah ini, mulai dari pembangunan ekonomi, pemberdayaan nelayan," kata Mahfud saat berdialog dengan para nelayan di SKPT Natuna, Riau, Rabu (15/1/2020).
Menurut dia, yang perlu dijelaskan adalah mengenai mobilisasi nelayan dari luar Natuna. Yang menurutnya untuk bersama-sama hadir membangun pulau tersebut.
"Oleh sebab itu tidak mungkin, tidak mungkin pemerintah melakukan mobilisasi nelayan tanpa menomorsatukan nelayan dari daerah ini sendiri," ungkap Mahfud.
Lalu pihak pemerintah tak akan sembarangan mendatangkan nelayan dari luar Natuna. Semuanya akan dipertimbangkan dan dilihat terlebih dahulu. "Banyak yang dibutuhkan di sini akan didatangkan dari luar, untuk membantu saudara bersama membangun daerah ini," jelas Mahfud.
Salah satu warga lokal, Cerman menjelaskan, bahwa kapal asing memang acap kali melintasi dan datang ke Natuna. "Namun, karena media sosial ini akhirnya jadi ramai lagi," ungkap Cerman.
Dia menegaskan, memang baru era Presiden Jokowi, wilayahnya dibangun dan mulai diperhatikan. "Baru tahun 2016, ada jalan, infrastruktur. Dan baru kami diperhatikan," jelas Cerman.
Sementara itu, Menteri KKP Edhy Prabowo menegaskan, pemerintah pusat tengah memperhatikan apa yang jadi kebutuhan nelayan di sini. Dia memberikan contoh, sempatmenyalurkan 70 kapal bantuan untuk nelayan, tapi tak sesuai kebutuhan lantaran kapal yang diinginkan adalah kapal kayu bukan berbahan fiber.
Sebelumnya, China mengklaim Perairan Natuna masih wilayah mereka. Padahal, secara tegas, badan hukum laut internasional di bawah PBB, UNCLOS 1982 menyatakan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
Salah satu penyebab sengketa China dengan Indonesia karena kekayaan Natuna. Daerah yang memiliki luas sekitar 141.901 Km2 ini disebut memiliki kekayaan alam melimpah.Cadangan gas alam di kepulauan ini disebut sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia.
Hitungan pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna D-Alpha, di mana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Jika diambil, cadangan gas alam itu tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.
Sementara, potensi gas yang recoverable atau yang bisa diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) setara dengan 8,383 miliar barel minyak.
Total, jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut. Maka wajar saat sejumlah ahli mengklaim wilayah ini memiliki cadangan energi terbesar di dunia.
Itu baru dari sisi volume, jika diuangkan, kekayaan gas Natuna bernilai mencapai Rp 6.000 triliun. Angka ini didapat dari asumsi rata-rata minyak selama periode eksploitasi sebesar USD 75 per barel dan kurs Rp 10.000 per USD.
Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang hanya sekitar Rp 1.700 triliun.
Penulis : Sisi Andriani, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
