JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memilih jalan damai melalui diplomasi untuk menghadapi polemik kepemilikan perairan Natuna oleh China. Kendati begitu, langkah ini diklaim tidak berarti jika pemerintah Indonesia 'lembek' dalam melindungi kedaulatan Tanah Air.
Hal ini diungkapkan oleh Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia meluruskan maksud dari cara bersahabat dan damai dalam menghadapi China seperti yang sempat disampaikan Prabowo sebelumnya.
"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yg defensive bukan offensive. Maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip dan langkah damai harus selalu diprioritaskan," ungkap Dahnil dalam pernyataannya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (4/1).
Ia mengatakan sikap ini merupakan cerminan dari hasil pembahasan internal di kalangan pemerintah antara Prabowo dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD. Keduanya sudah sempat rapat mengenai penanganan polemik Natuna bersama pada Jumat (3/1) kemarin.
"Langkah damai bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yg dipilih tentu adalah jalur diplomasi," tekannya.
Lebih lanjut, ia kembali memaparkan empat langkah damai yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi China terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna. Pertama, Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.
Kedua, Indonesia menolak klaim penguasaan Natuna atas dasar Nine Dash Line. Ketiga, pemerintah Indonesia melalui TNI akan melakukan operasi di perairan Natuna (ZEEI). Keempat, pemerintah Indonesia akan meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah perairan Natuna.
"Keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo mengungkapkan akan mencari solusi terbaik dalam menghadapi China dalam penyelesaian polemik klaim kepemilikan perairan Natuna. Tak hanya dengan Mahfud, ia juga sempat rapat membahas Natuna bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Kita harus cari satu solusi baiklah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo.
Namun demikian, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku tak ada penambahan pasukan di Natuna sampai saat ini. Dia juga tak melihat polemik Natuna bisa mengganggu investasi yang tengah digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo.
"Kita cool saja (soal investasi), kita santai kok ya," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia telah melayangkan nota protes kepada China terkait kapal Coast Guard mereka memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kementerian Luar Negeri menyatakan telah memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.
"Kemlu telah memanggil Dubes Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," kata Kemlu dalam rilis di web resmi kemlu.go.id, Senin (30/12).
TNI sendiri juga sudah siap tempur terkait masuknya armada China awal pekan ini. Operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah disiapkan yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
