www.halloriau.com
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Wartawan Halloriau Raih Juara 2 Lomba Essai Jurnalis Tingkat Riau
 
Peserta BPJS Masih Bisa Turun Kelas Tanpa Syarat, Bahkan yang Nunggak
Jumat, 03 Januari 2020 - 16:00:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan kesempatan bagi pesertanya untuk turun kelas perawatan tanpa syarat hingga akhir April 2020. Potensi turun kelas menjadi salah satu dampak dari kenaikan iuran badan per 1 Januari 2020 tersebut.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris menjelaskan bahwa terdapat kemudahan bagi para peserta mandiri untuk turun kelas rawatan tanpa syarat dalam kurun 9 Desember 2019 hingga 30 April 2020. Sebelumnya, peserta yang ingin turun kelas memiliki syarat sudah menjadi peserta di kelas yang lama minimal satu tahun.

Dalam kurun waktu tersebut, kata Fachmi, peserta juga diperbolehkan turun dua tingkat dari kelas perawatan yang lama. "Dan seluruh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terdaftar peserta mandiri juga mengikuti kelas rawatan yang sama," ujarnya seperti dilansir tempoco, Kamis (2/1/2019).

Namun Fachmi menjelaskan bahwa aturan tersebut berlaku bagi peserta mandiri yang telah melakukan pendaftaran dan membayar iuran pertama sebelum 1 Januari 2020. Penurunan kelas perawatan kurang satu tahun hanya dapat dilakukan satu kali.

Apabila peserta ingin melakukan perubahan kelas perawatan kembali, dapat dilakukan setelah peserta satu tahun terdaftar di kelas yang sama. Bagi peserta mandiri yang melakukan perubahan kelas perawatan pada bulan berjalan, maka pemberlakuan kelas perawatan yang baru adalah satu bulan berikutnya.

Fachmi menyebutkan, peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran pun dapat melakukan perubahan kelas perawatan. Syaratnya, peserta harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu dan status kepesertaannya telah aktif kembali.

Perubahan kelas perawatan ini, kata Fachmi, dapat dilakukan melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kabupaten atau Kota. "MCS, atau secara online melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400 dan Mobile JKN," ujarnya.

Per Rabu, 1 Desember 2020, mulai diberlakukan kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran tersebut resmi seiring ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 24 Oktober 2019.

Berdasarkan Perpres tersebut, tertulis dalam Pasal 29, iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meningkat menjadi Rp42 ribu dari sebelumnya sebesar Rp25.500. Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini berlaku surut pada 1 Agustus 2019.

Kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 meningkat menjadi Rp 42 ribu, dari sebelumnya sebesar Rp25.500.
 
Iuran peserta atau mandiri Kelas 2 meningkat menjadi Rp110 ribu dari sebelumnya sebesar Rp51 ribu. Lalu, iuran peserta Kelas 1 naik menjadi Rp160 ribu dari sebelumnya sebesar Rp80 ribu.

Pemerintah mengambil kebijakan menaikkan iuran peserta mandiri sebagai salah satu upaya untuk mempersempit celah defisit. Sebelumnya, Fachmi Idris menyampaikan entitasnya bakal menanggung defisit hingga Rp77,9 triliun seumpama hingga 2024 iuran BPJS tidak naik.

"Kalau tidak melakukan apapun, BPJS Kesehatan akan defisit sampai Rp77,9 triliun dalam lima tahun ke depan, sedangkan 2023 Rp67,3 triliun," ujar Fachmi awal September 2019 lalu.

Sementara itu, secara berturut-turut potensi defisit BPJS Kesehatan pada 2022 bisa mencapai Rp58,6 triliun dan pada 2021 sebesar Rp50,1 triliun. Selanjutnya, pada 2020, defisit ditengarai mencapai Rp39,5 triliun. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiSiapkan Kelas Standar, Pemerintah Hapus Sistem Tingkatan Kelas BPJS Kesehatan
Menteri Keuangan Sri MulyaniBPJS Kesehatan Diminta Tanggung Pasien Corona
BPJS Kesehatan batal naik.SAH! Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
  IlustrasiIuran BPJS Kesehatan Dinaikan Jokowi, Penggugat Nilai Keputusan MA Diakali
Menkeu Sri MulyaniMA Batalkan Kenaikan Iuran, Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Transparan soal Gaji
Menkes TerawanKaji Potensi Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menkes: Surat Rekomendasi Sudah Dikirim

 
Berita Lainnya :
  • Wartawan Halloriau Raih Juara 2 Lomba Essai Jurnalis Tingkat Riau
  • Angkut Warga Rohul Positif Covid-19, Penumpang Lion Air Pekanbaru-Jakarta 5 Juli Diminta Cek Kesehatan
  • Surat Edaran dari Kemenkes Keluar, Tarif Tertinggi Rapid Test Rp150 Ribu
  • Dua Warga Reaktif Saat Rapid Test Massal di Senapelan Pekanbaru
  • 7 Titik Blankspot, Pemkab Kepulauan Meranti Ajukan Pembangunan BTS ke Kominfo
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    AFFCO Riau Lepas Finalis KBANNOVATION 2109
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved