www.halloriau.com
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
14:00 - Kecelakaan Maut Terjadi Lagi di Tol Pekanbaru-Dumai, 5 Orang Tewas 2 Luka Berat | 13:28 - Riau Akan Distribusikan 15.240 Vaksin Covid-19 untuk 3 Daerah Ini | 12:32 - Abaikan Prokes Covid-19, Kerumunan Warga Penerima BLT Dibubarkan | 18:21 - Kadiskes Riau: Rapid Test Antigen Swab Syarat Perjalanan Keluar Daerah | 18:21 - Penahanan Yan Prana, Kejati Beralasan Tersangka Menghilangkan Barang Bukti | 16:00 - Setdaprov Riau, Yan Prana Jaya ditahan Jaksa Penyidik Pidsus Kejati Riau
 
Pemerintah Keluarkan Aturan Baru Perjalanan Dinas Bagi PNS, Berikut Daftarnya
Selasa, 10 Desember 2019 - 17:14:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan baru untuk para PNS. Aturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Aturan baru tersebut merupakan hasil revisi dari PMK nomor 164 tahun 2015 tentang hal yang sama. Secara umum, peraturan baru ini banyak membahas mengenai prosedur pembatalan perjalanan dinas luar negeri serta penanganan biaya yang timbul akibat pembatalan perjalanan dinas tersebut.

"Dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan. Pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas," tulis PMK tersebut, sebagaimana dikutip dari Detik, Selasa (10/12/2019).

"Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas jabatan yang ditandatangani oleh PPK."

Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan pindah akan dibebankan ke DIPA satuan kerja masing-masing. Lalu dalam hal pembatalan perjalanan dinas surat pernyataan disertai dengan dokumen pendukung yang relevan.

Adapun biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja adalah:

1. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
2. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
3. Biaya aplikasi visa; dan/atau
4. Biaya lainnya dalam melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima.

Sebagai catatan, berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan sebagai perjalanan dinas menurut PMK ini adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti kegiatan magang di luar negeri;
3. Melaksanakan pengumandahan (detasering);
4. Mengikuti konferensi/ sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
5. Mengikuti dan atau melaksanakan pameran dan promosi; dan/ atau
6. Mengikuti training, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat (short course), penelitian, atau kegiatan sejenis.

PMK terbaru ini pun berlaku sejak diundangkan pada 5 Desember 2019. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Kadiskes Riau Mimi Yuliani Nazir1,8 Juta Vaksin Corona Tambahan Tiba, Distribusi ke Riau Tunggu Arahan Pemerintah Pusat
Nursal Tanjung, Ketua Konfederasi SPSI Riau SPSI Riau: Kesejahteraan Masyarakat adalah Tanggung Jawab Pemerintah
IlustrasiPemerintah Perpanjang Waktu Unggahan Dokumen Pemberkasan CPNS hingga 21 November
  IlustrasiPemerintah RI Prediksi Covid-19 Melonjak di Januari, Riau Siapkan Rumah Sakit
Kadiskes Riau Mimi Yuliani NazirPemerintah Singapura Bantu 800.000 Masker untuk Riau
IlustrasiRiau Belum Terima Vaksin Covid-19, Aturan Pemberian Patuhi Pemerintah Pusat

BERITA LAINNYA    
IlustrasiGunung Sinabung Erupsi, Masyarakat Diminta Jauhi Radius 3 Kilometer
Apel kesiapan kontijensi bencana banjir, Karhutla dan antisipasi putusan MK.Antisipasi Banjir, Karhutla dan Keputusan MK, Polres Inhu Gelar Apel
Gubernur Riau H SyamsuarGubri Syamsuar tetap Jalani Aktifitas Pemerintahan
  Foto bersama.Polda Riau Gagas Dialog Interaktif Bertema Riau Sejahtera, Polri dan Masyarakat Menjaga
Ismardi Ilyas Kadisdik Ingatkan Sekolah Tidak Ambil Kebijakan Sendiri Soal Belajar Tatap Muka
intMarsma TNI Andi Kustoro Jabat Danlanud Rsn
Komentar Anda :

 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved