JAKARTA - Polri menuturkan beberapa anggotanya menjalani sidang kode etik lantaran pamer gaya hidup mewah di media sosial. Namun, Polri tak menyebutkan jumlah pasti anggotanya yang dinilai berprilaku tak etis tersebut.

"Namanya perkembangan teknologi, senang upload, dan lain-lain, kita telah sidang kode etik dan beri sanksi, ada beberapa," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Jl Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2019).

Argo menyebut kegiatan pamer kemewahan di media sosial sebagai perbuatan yang tidak senonoh. "Artinya yg melakukan kegiatan yang tidak senonoh," imbuh dia.

Sebelumnya, aturan agar anggota Polri hidup sederhana itu tertuang dalam telegram dari Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo nomor: ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Aturan ini diteken tanggal 15 November 2019.

"Itu memang arahan langsung dari Bapak Kapolri Jenderal Idham Azis terkait dengan profil Polri berada di tengah-tengah masyarakat tentunya harus menampilkan sebagai Polri yang dekat dengan masyarakat. Terhadap hal-hal yang sifatnya hedonis, mem-posting hal-hal yang sifatnya pamer jadi sesuatu yang seharusnya kita hindari," kata Irjen Listyo saat dihubungi, Sabtu (16/11/2019).

Irjen Listyo mengatakan hendaknya anggota Polri di media sosial menampilkan gaya hidup yang sederhana. Aturan ini, menurutnya, juga berlaku bagi anggota keluarga Polri.

"Instruksi dari pimpinan Polri agar semua anggota Polri, termasuk keluarga, untuk tampil bersahaja dan tidak berlebihan. Gunakan media sosial untuk kegiatan hal yang bersifat positif. Hindari tampilan yang bersifat hedonis, ini merupakan bagian dari reformasi mental untuk menjauhi pelanggaran dan lebih mendekatkan diri ke masyarakat, melayani masyarakat dan tentunya mewujudkan Polri yang lebih dekat dan dicintai Masyarakat," ucapnya, dikutip detikcom.

Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan jika ada personel yang terbukti menampilkan kemewahan, akan diancam sanksi kurungan hingga pencopotan jabatan.

"Apabila melanggar kita akan lakukan pemeriksaan, terbukti benar-karena era digital bisa saja di-create, ditempel sana tempel sini. Kalau misalnya terbukti bahwa dia melakukan itu kita akan tindak sesuai mekanismenya, bisa sampai ke ancaman kurungan, demosi, pencopotan jabatan," kata Iqbal di Gedung Tri Brata, Jalan Wijaya II, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019). (*)

BERITA LAINNYA
Disnakertrans Riau Resmi Tutup Posko Pengaduan THR 2024 DPD Golkar Riau Pastikan Syamsuar Maju Pilgubri Petani di Rohil Dibekuk Polisi Saat Komsumsi Sabu, 4,8 Gram Barang Bukti Disita Bandara SSK II Pekanbaru Masih Berstatus Bandara Internasional Google Kian Ditinggal, Gen Z Pilih TikTok untuk Cari Berita dan Informasi		Termasuk Riau, BMKG Catat Ini Jumlah Hotspot di Sumatera Pasca Lebaran, Koramil 09/LGM Gelar Makan Siang Gratis di Ponpes Bahrul Hidayah Disnakertrans Riau Telah Selesaikan 28 Laporan Terkait THR 3 Pria Pemerkosa Gadis di Sumbar Ditangkap, Polisi: Korban Dicecoki Miras Harga Emas Antam 1 Gram Jumat Ini di Pekanbaru Bertahan Rp1.319.000