Polemik Anggaran Tak Masuk Akal RAPBD DKI Berujung Mundurnya Para Kepala Dinas
Sabtu, 02 November 2019 - 10:57:46 WIB
JAKARTA - Publik tengah ramai menyoroti usulan RAPBD Daerah Khusus Ibukota 2020 atau KUA-PPAS APBD 2020. Sebab, beberapa usulan anggaran dinilai tak masuk akal.
Misalnya, mulai dari anggaran pengadaan ballpoint Rp124 miliar, anggaran komputer Rp121 miliar, hingga pembelian lem aibon senilai Rp82 miliar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menegur para beberapa kepala dinas terkait anggaran fantastis tersebut.
Meski begitu, Anies juga menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau 'smart', sehingga tak bisa mendeteksi anggaran janggal.
Setelah anggaran-anggaran janggal itu mencuat ke publik, sejumlah pejabat di Pemprov DKI pun memilih mundur. Berikut ulasannya dikutip dari
merdekacom :
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Mundur
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dispar Asiantoro.
"Tadi ya ngomong gitu (mundur) sama saya," katanya saat dihubungi, Jumat (1/11/2019).
Asiantoro mengaku belum mengetahui pasti alasan Edy mundur dari jabatannya. "Enggak tahu alasannya," ucapnya.
Asiantoro menyebut penjelasan mundurnya Edy dapat dikonfirmasi pada pekan depan. "Senin nanti saja," katanya.
Terkait siapa pengganti Edy, Asianto menyebut belum mengetahui penggantinya. "Belum tahu," singkatnya.
Sebelum Edy mundur dari jabatannya, Dinas Pariwisata tengah mendapat sorotan publik. Tepatnya terkait usulan anggaran sebesar Rp5 miliar hanya untuk membayar lima influencer pada tahun 2020.
Kelima influencer itu akan diminta mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followersnya) di media sosial.
Belakangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, sudah mencoret anggaran tersebut.
Kepala Bappeda Mengundurkan Diri Karena Polemik APBD DKI
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya. Kabar itu diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Kepala Bappeda Bapak Mahendra mundur per hari ini," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11).
Anies menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyebut Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.
"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.
Sementara itu, Mahendra menyebut alasan mundur dirinya karena melihat situasi penyusunan anggaran DKI saat ini.
"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra.
Mahendra berharap kinerja Bappeda lebih baik lagi setelah dia mengundurkan diri.
"Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.
Sebelum mengundurkan diri, rancangan KUAPPAS tengah disorot karena adanya berbagai kejanggalan anggaran aneh. Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta.
Berbagai kejanggalan itu seperti anggaran influencer Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, hingga pembelian komputer Rp121 miliar. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :