www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Menkes Budi Gunadi: Masyarakat dan Pemerintah Harus Kerja Keras Tekan Laju Covid
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
ADUH! Tak Bayar Iuran, Peserta BPJS Dipersulit Urus SIM, Paspor dan Ajukan Kredit
Rabu, 09 Oktober 2019 - 11:18:14 WIB
Layanan BPJS
Layanan BPJS

JAKARTA - Bagi Anda yang terdata menunggak iuran akan memperoleh kesulitan dalam berbagai proses pengurusan administrasi, bersiaplah bakal kesulitan memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM dan paspor dan pengajuan kredit.

Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan sanksi itu akan diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres yang tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Soal sanksi, kami sedang siapkan proses teknis selanjutnya yang diatur dalam Inpres. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK," ujar Fachmi, Senin (7/10/2019).

Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan bauran kebijakan yang ditengarai akan berdampak bagi keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan. Selain Inpres, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun menerbitkan beleid yang mengatur review kelas bagi peserta untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Kami juga sedang menyiapkan peraturan untuk perbaikan sistem manajemen, administrasi klaimnya. Terus ada sistem rujukan, ada juga strategyc purcasing, ada pencegahan fraud, ada sinergisme dengan badan penyelenggara lainnya," jelasnya dilansir tempo.co.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mencatat, 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri penerima Jaminan Kesehatan Nasional saat ini menunggak iuran. Dari 32 juta total peserta mandiri yang ada saat ini, 16 juta di antaranya tercatat tidak tertib membayar premi.

"Jadi sampai saat ini masih 50 persen yang bayar. (Setengahnya) Dia mendaftar pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan tunggakan peserta mandiri menyebabkan defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan terus membengkak. Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.(*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiMulai Hari Ini, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik
IlustrasiBPJS Kesehatan Bakal Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Syaratnya
IlustrasiMulai 1 November, PNS Diminta Daftar Ulang BPJS Kesehatan
  IlustrasiSiap-siap, Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Naik Mulai Januari 2021
IlustrasiTahun Depan Iuran BPJS Kesehatan Naik Rp9.500, Berapa Jadinya?
Asisten III Bidang Administrasi Umum T Zainuddin saat memimpin rapat.Rapat BPJS Kesehatan Semester II, Bengkalis Terdisiplin Bayar Iuran BPJS

BERITA LAINNYA    
Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi SadikinMenkes Budi Gunadi: Masyarakat dan Pemerintah Harus Kerja Keras Tekan Laju Covid
IlustrasiSudah Ditetapkan, 4 Daerah di Riau Usulkan Pelantikan Bupati dan Walikota Terpilih
Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit PrabowoHari Ini, Jokowi Lantik Listyo Sigit Sebagai Kapolri
  ilustrasiRamalan Zodiak Keuangan 27 Januari 2021, Gemini Dapat Rezeki Nomplok, Scorpio Batasi Pengeluaran
Anggota KPU Provinsi Riau, Firdaus SH (paling kiri) mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan MK secara Daring di Gedung Grand Mercure Jakarta. 
KPU Riau Dampingi 5 Daerah di Persidangan MK
Camat Dumai Timur, Zulfahren secara simbolis menyerahkan bantuan Pertamina RU II Dumai kepada Yustanto ketua MPA Kelurahan Tanjung Palas.
Mitigasi Bencana Karhutla, Pertamina Dumai Latih dan Bantu MPA Tanjung Palas
Komentar Anda :

 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved