www.halloriau.com  
HalloIndonesia
BREAKING NEWS :
Sumbar Diguncang Gempa Magnitudo 5,5, Kerusakan dan Korban Belum Diketahui
 
ADUH! Tak Bayar Iuran, Peserta BPJS Dipersulit Urus SIM, Paspor dan Ajukan Kredit
Rabu, 09/10/2019 - 11:18:14 WIB
Layanan BPJS
Layanan BPJS
TERKAIT:

JAKARTA - Bagi Anda yang terdata menunggak iuran akan memperoleh kesulitan dalam berbagai proses pengurusan administrasi, bersiaplah bakal kesulitan memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM dan paspor dan pengajuan kredit.

Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan sanksi itu akan diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres yang tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Soal sanksi, kami sedang siapkan proses teknis selanjutnya yang diatur dalam Inpres. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK," ujar Fachmi, Senin (7/10/2019).

Kepala Pusat Pemberdayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalsum Komaryani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan bauran kebijakan yang ditengarai akan berdampak bagi keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan. Selain Inpres, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun menerbitkan beleid yang mengatur review kelas bagi peserta untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Kami juga sedang menyiapkan peraturan untuk perbaikan sistem manajemen, administrasi klaimnya. Terus ada sistem rujukan, ada juga strategyc purcasing, ada pencegahan fraud, ada sinergisme dengan badan penyelenggara lainnya," jelasnya dilansir tempo.co.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mencatat, 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri penerima Jaminan Kesehatan Nasional saat ini menunggak iuran. Dari 32 juta total peserta mandiri yang ada saat ini, 16 juta di antaranya tercatat tidak tertib membayar premi.

"Jadi sampai saat ini masih 50 persen yang bayar. (Setengahnya) Dia mendaftar pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Mardiasmo.

Mardiasmo mengatakan tunggakan peserta mandiri menyebabkan defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan terus membengkak. Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.(*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sumbar Diguncang Gempa Magnitudo 5,5, Kerusakan dan Korban Belum Diketahui
  • Komunitas Pesepeda TGC Susuri Keindahan Alam Air Terjun Panisan
  • Ketua MUI Riau Apresiasi Kinerja TNI-Polri Suskes Amankan Pilpres hingga Pelantikan
  • Satu Juta Lebih Warga Riau Tak Punya Jaminan Kesehatan
  • Prabowo Benarkan akan Bantu Presiden di Bidang Pertahanan, Jadi Menhan?
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
    Potret Lensa
    Studi Jurnalistik to Vietnam PWI Riau
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved