JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil rencananya kembali digelar di Jakarta. Aksi yang berpusat di Gedung DPR ini akan menghadirkan massa lebih besar dari sebelumnya.
Demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar, pertama kali terlontar dari pihak mahasiswa, kemarin, setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota DPR.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Nabil menyatakan aksi mahasiswa hari ini lebih besar karena diikuti mahasiswa dari luar Jabodetabek.
"Besok pasti lebih banyak," kata Nabil kemarin dikutip dari CNNIndonesia.
Pesan singkat ajakan demonstrasi telah beredar luas di media sosial dan aplikasi percakapan.
Mahasiswa dari Universitas Diponegoro, Semarang, dan sejumlah kampus lain di Jawa Tengah disebut bakal ke Jakarta bergabung dengan massa aksi di Gedung DPR. Estimasi massa dari Jawa Tengah mencapai 5.000 orang.
Mahasiswa dari Jawa Barat dan Banten juga dikabarkan bakal ke Jakarta. Isu yang diusung gerakan mahasiswa masih sama. Mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah persoalan seperti pelemahan KPK dan kebakaran hutan yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Dari elemen buruh, demo disebut juga bakal digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Demo turut akan melibatkan massa dari elemen petani, masyarakat adat, dan perempuan.
Komite Nasional Pembaruan Agraria yang tergabung dalam Aliansi Hari Tani Nasional (HTN) 2019 menyatakan demo hari ini yang jatuh tepat di Hari Tani Nasional akan diikuti 94 organisasi masyarakat.
Unjuk rasa akan menyerukan sejumlah tuntutan, terutama terkait agenda reforma agraria yang dinilai macet total.
"Lima tahun berjalan, agenda Reforma Agraria yang dijanjikan pemerintah macet total. Tanah-tanah petani dan rakyat yang telah lama dirampas oleh negara dan perusahaan tidak kunjung kembali," kata Dewi Kartika, Koordinator HTN 2019 dalam keterangan resmi.
"Justru di lapangan, perampasan tanah dan kriminalisasi terus-menerus terjadi. Di tengah kegentingan tersebut, pemerintah dan DPR RI akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) yang akan memperluas konflik agraria," katanya menambahkan.
Demo akan digelar bertepatan dengan rapat paripurna yang digelar anggota DPR. Rapat Paripurna hari ini mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Pemasyarakatan, RUU tentang APBN 2020 dan Nota Keuangan, RUU Pesantren.
Selain itu pengambilan keputusan terhadap RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta RUU Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada agenda pengambilan keputusan terhadap RKUHP dan RUU Pertanahan.
Sementara itu Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 18 ribu personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan personel gabungan itu berasal dari dari anggota Polri, TNI, hingga Satpol PP.
"Personel yang diterjunkan adalah 18.000 personel gabungan," kata Argo saat dikonfirmasi.
Selain menerjunkan ribuan personel, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi guna menghindari penumpukan arus kendaraan.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir mengatakan rekayasa lalu lintas itu masih bersifat situasional, tergantung kondisi dan situasi di lapangan.
"Kita sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR. Rekayasa tersebut disesuaikan dengan giat massa," tuturnya.
Polisi juga telah memasang kawat berduri di depan Gedung DPR/MPR sebagai bagian dari upaya pengamanan.
"Untuk di depan DPR sudah dipasang sejak pukul 4 subuh," ucap Nasir. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
