JAKARTA - Forum guru honorer mengancam tak akan memberi dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang akan maju kembali pada Pemilihan Presiden 2019.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, pihaknya kecewa karena aksi unjuk rasa di depan Istana yang dilakukan sejak Selasa (30/10/2018), diabaikan oleh Presiden Jokowi.

"Pak Jokowi mau nyalon nih, ada massa begitu banyak, berarti kan enggak butuh suara (guru honorer). Ya sudah kalau enggak butuh suara," kata Titi kepada kompas.com, Kamis (1/11/2018). Padahal, kata dia, para guru honorer sampai menginap di jalanan sekitar Istana untuk menunggu jawaban dari Presiden.

Namun, hingga Rabu (31/10/2018) sore, Presiden serta menteri terkait tak ada yang menerima perwakilan guru honorer. Perwakilan guru honorer hanya diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pihak KSP juga tak menjanjikan apapun mengenai nasib guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

"Kalau begini terus caranya, Presiden Jokowi bisa kehilangan suara guru honorer di Pilpres 2019 nanti," kata dia. Titi mengatakan, jumlah guru honorer di seluruh Indonesia cukup besar, yakni mencapai 438.000.

 Angka ini belum termasuk para keluarga mereka hingga orang-orang yang ikut bersimpati terhadap nasib guru honorer. "Kemarin saja teman-teman mahasiswa ikut berdemonstrasi karena simpatik dengan nasib guru honorer," kata Titi. Menurut Titi, saat ini memang forum guru honorer yang ia pimpin belum menentukan sikap politik terkait pilihan di Pilpres 2019.

Tagih janji

Menurut Titi, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu, ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara.

Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer. "Katanya 'Iya akan diselesaikan'. Kalau tidak ada janji, kita enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa kan lebih enak," kata Titi. Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah mereka yang berusia dibawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu.

"Kami hanya menagih janji, tidak ada yang salah," kata dia. (*)

Berita Terkait Launching Model SUV Baru, NETA Auto Indonesia Bakal Ramaikan PERIKLINDO Vehicle Show 2024 Tiga Guru Besar Dikukuhkan, Syafrinaldi Ingatkan Agar Tidak Mandul Karya Ilmiah Hotel Pemprov Riau di Jakarta Akan Groundbreaking Juni Mendatang Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto? Silakan SMS ke 0813 7176 0777 via EMAIL: redaksi@halloriau.com (mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA
Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak 10 Qori dan Qoriah Kepulauan Meranti dari 8 Cabang Masuk Final Pada MTQ 42 di Kota Dumai Pererat Silaturahmi dan Sinergi, JNE Gelar Halalbihalal dengan Media Pekanbaru		Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel Persoalan Tanah di Jalur Tol Pekanbaru-Rengat Muncul, Nasib 200 Pemilik Lahan Terkatung-katung Visa Mulai Dicetak, Jamaah Haji Riau Segera Berangkat ke Tanah Suci