JAKARTA - Karena sejumlah faktor, Pertamina berpeluang besar mendapatkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Java 1 Muara Tawar. Namun belakangan ada upaya-upaya menyingkirkan perusahaan negara ini dalam tender tersebut.

Direktur Eksekutif  Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menjelaskan sesuai Request For Proposal (RFP) dari PLN yang dibuat oleh konsultan Ernst & Young (kuasa PLN untuk melelang pekerjaan PLTGU Java 1), rencana titik serah listrik bisa dilakukan di dua titik, yaitu Muara Tawar dan Cibatu Baru (dekat Cilamaya).

"Dua titik serah ini dengan mempertimbangkan efisien pembangunan PLTGU," kata keterangannya kepada Halloriau.com, Senin (27/6/2016).

Menurut Yusri, peluang lokasi ini yang sangat menguntungkan bagi konsorsium Pertamina karena bisa menggunakan Cilamaya untuk membangun PLTGU-nya. Sedangkan bagi  peserta yang lain bisa membangun PLTGU tersebut di dekat Muara Tawar harus dengan cara mereklamasi pantai Muara Tawar.

"Namun demikian, reklamasi tersebut termasuk dalam biaya proyek investasi," katanya.

Sehingga dengan ketentuan ini, lanjutnya, membuat peserta lain tidak akan bisa bersaing dengan Pertamina yang tentu saja akan jauh lebih murah dan lebih cepat membangunnya dibandingkan peserta yang lain, yaitu mampu menyelesaikan COD (Commerce operation Date) pada tahun 2019 atau bahkan bisa lebih cepat dari jadwal proyek.

"Sementara pesaing lain seperti konsorsium Mitsubishi dan Rukun Raharja, Adaro dan Sembcorp, Medco dan Nebras dan lainnya baru mampu status komersialnya/COD paling cepat tahun 2020 dengan biaya yang jauh lebih mahal," katanya.

Disebutkan Yusri Usman, keunggulan Pertamina inilah kemudian ditakuti oleh peserta  lain sebagai kompetitornya. "Sehingga mereka diduga melakukan segala cara yang tidak etis dengan memperalat Kementerian BUMN melalui salah seorang komisarisnya untuk memaksa Pertamina untuk mundur dari kesertaannya dalam proyek ini yang rencana batas penawarannya dilakukan pada tanggal 25 juli 2016," lanjutnya.

Menurut Yusri, operasi yang dilakukan untuk menekan Direksi Pertamina dimulai dengan adanya perintah lisan dari salah satu anggota Komisaris Pertamina, agar Pertamina tidak usah terlibat di bisnis power, sehingga harus mundur dari peserta tender PLTGU Java 1.

"Anehnya sang komisaris tersebut menyatakan perintah itu atas arahan Menteri BUMN. Padahal Pertamina melalui keputusan BoD ( Board of Director) sudah memutuskan tetap maju tender Java 1, meski RFP dari PLN direvisi di tengah jalan dengan tidak memasukkan LNG suplai sebagai kewajiban pemenang tender IPP yang dikenal dengan istilah "lockin" , tetapi energi priemer gas disediakan  oleh PLN dan sudah dapat jaminan suplai LNG dari Tangguh. Lucunya kebijakan PLN sebagai BUMN adalah untuk menutup peluang Pertamina yang bisa lebih murah menawar dalam tender PLTGU ini," paparnya.

Dia mengungkapkan, padahal kesiapan Pertamina dalam tender PLTGU  Java 1 sangat baik untu kepentingan korporasi dan PLN lebih murah membeli listriknya dan tentu rakyat juga yang akan diuntungkan akibat efisiensi  ini, karena selain sudah memiliki tanah dan sudah ada jaminan suplai LNG yang lebih murah. Sehingga tanah milik Pertamina di Cilamaya sangat strategis untuk menjadi tempat membangun PLTGU IPP-nya, karena tidak perlu melakukan reklamasi laut di Muara Tawar dan pekerjaan reklamasi laut di Muara Tawar itu selain akan menambah biaya juga akan memperlambat waktu COD selama setahun.

"Mundurnya Pertamina dari Java 1 bukan hanya merugikan Pertamina, tetapi  juga merugikan negara,  karena harus melakukan reklamasi dan keterlambatan COD 1 tahun," lanjutnya.

Yusri mengaku prihatin melihat cara tender yang dilakukan oleh pihak PLN yang rawan diintervensi kekuatan cukong ini akan membuat harga investasi dan harga beli listrik oleh PLN akan semakin mahal dan rakyat juga sebagai korban membayar tarif listrik per Kwh akan jadi mahal.

"Jekas kita sangat prihatin atas kentalnya intervensi kekuasaan dalam program listrik 35.000 MW yang akan berpotensi mangkrak, sehingga Presiden Jokowi harus segera turun tangan membenahi kekisruhan ini agar publik bisa percaya bahwa program ini bukan hanya program bagi hasil sesama pendukung presiden atas balas jasa pada saat Pilpres 2014  dan persiapan Pilpres 2019," tukasnya.

Penulis : Asril Darma
Editor : Yusni Fatimah