Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) adalah salah satu unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Unit vertikalnya tersebar ke seluruh penjuru nusantara baik sebagai kantor wilayah di ibukota provinsi maupun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kabupaten atau kota. Kantor wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Provinsi Riau terdapat satu Kantor Wilayah yang membawahi tiga KPPN yaitu Pekanbaru, Dumai dan Rengat.

Pada beberapa waktu yang lalu Presiden RI meminta Menteri Keuangan untuk mendorong dan memonitor secara ketat pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga dan APBD. Hal itu diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi hingga akhir tahun.

Pada kesempatan lain Ibu Menteri Keuangan menyampaikan bahwa beliau minta Kepala Kanwil DJPb bertindak sebagai chief economist di daerah di dalam menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal dalam melihat bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah dan juga memiliki sensitifitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian untuk menciptakan kesejahteraan dan penciptaan kesempatan kerja.

"Jadi jangan memiliki mental hanya kasir penyaluran uang tapi harus memiliki kerangka berpikir policy maker untuk mewakili kementerian keuangan di daerah sebagai ekonomis dan juga sebagai policy maker," tegasnya.

Kemudian arahan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto mengungkapkan jika kita melihat tugas dan fungsi DJPb, seperti pengelolaan kas, pelaksanaan anggaran, pembinaan BLU, investasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, kalau melihat tugas fungsi itu kemudian diturunkan di kanwil, maka sebenarnya praktis DJPb itu wakil Kementerian Keuangan di daerah.  

Berlatar belakang arahan dan perintah diatas maka peran Kanwil DJPb sebagai wakil Kementerian Keuangan di daerah saat ini mempunyai peran atau posisi baru yaitu sebagai Regional Chief Economist (RCE). Chief Economist adalah posisi yang memiliki tanggung jawab utama untuk pengembangan, koordinasi, dan produksi analisis ekonomi dan keuangan, dengan lingkup tanggung jawab yang lebih luas meliputi perencanaan, pengawasan, dan koordinasi penelitian ekonomi.

Regional Chief Economist berarti peran Chief Economist yang secara spesifik ditugaskan dalam lingkup regional tertentu, dalam hal ini di lingkup kerja Kanwil DJPb. Kanwil DJPb dengan data-data yang dimiliki, memiliki peran strategis sebagai RCE untuk memberikan dorongan, masukan dan rekomendasi kebijakan bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

APBN di Provinsi Riau tahun 2021 sebesar Rp12,64 trilliun terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp8 trilliun, terealisasi sebesar Rp5,85 triliun (73,09%) dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp4,64 trilliun, terealisasi RP3,03 triliun (65,37%). Sedangkan APBD sebesar Rp31,18 trilliun, sampai dengan bulan Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp15,14 trilliun atau 46,55%.

Dana APBN yang besar diharapkan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Riau ditengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Dari rumus pertumbuhan ekonomi Y = C+I+G+(X-M), unsur G (Government) menjadi peran utama untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. walaupun memang saat ini dikarenakan tingkat terpapar COVID-19 sudah menurun, level PPKM sudah level 2 atau 1, tingkat konsumsi masyarakat (Consumption) sudah mulai meningkat, dan ekspor impor (X-M) di Riau juga sudah kembali tumbuh.

Pada Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, di Provinsi Riau secara nasional untuk penyerapan Dana Alokasi Khusus Fisik masih dibawah rata-rata nasional yaitu 28,14%, sedangkan rata-rata nasional sebesar 33,53%. Prosentase tersebut berada di peringkat kelima dari bawah. Sedangkan dana desa juga sebesar 65,61% masih dibawah rata-rata nasional yaitu 70,11%, dan berada di peringkat 11 dari bawah.

Data-data diatas merupakan beberapa contoh dari data yang dapat dihasilkan oleh Kanwil DJPb Riau. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kanwil DJPb sebagai RCE untuk melakukan analisis dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan karena masih perlu dorongan terkait penyerapan anggaran khususnya di Pemerintah Daerah.

Beberapa peran strategis Kanwil DJPb Riau sebagai RCE dalam mengawal isu strategis keuangan negara antara lain konsolidasi fiskal pusat dan daerah, peningkatan kualitas penerimaan dan belanja di daerah dengan monitoring pelaksanaan APBN dan APBD agar lebih tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran, mendukung strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perluasan akses pembiayaan infrastruktur kepada Pemda, penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan peran sebagai key opinion leaders di daerah, penguatan kebijakan pengelolaan kas di daerah, pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan di daerah.

Kanwil DJPb Riau dengan jumlah pemangku kepentingan sebanyak 484 satuan kerja, 1 provinsi,12 kabupaten dan 1591 desa dapat menjalankan peran strategis sebagai RCE di Riau dengan tujuan untuk menyampaikan kebijakan dari Kementerian Keuangan, menangkap konstelasi keuangan di daerah, dan memberikan insight, masukan, rekomendasi mengenai peran yang bisa ditingkatkan oleh wilayah di lingkup kerja Kanwil DJPb Riau yang dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Fungsi perbendaharaan terus dapat diperkuat oleh Kanwil DJPb Riau. Kolaborasi dengan regional economist di Riau harus secara intens dilakukan dalam rangka penajaman fungsi Kajian Fiskal Regional. Selain itu dapat memperluas akses data dan informasi serta mengoptimalkan keterlibatan Kanwil DJPb dalam berbagai tim asistensi daerah.

Peran strategis diatas diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nyata kepada Pemerintah baik pusat dan daerah , khususnya kepada masyarakat Riau. Selanjutnya sejalan dengan tema Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2021 yaitu mengawal pemulihan kesehatan untuk kebangkitan ekonomi, peran strategis RCE ini dapat dijalankan dengan baik, lancar dan kebangkitan ekonomi di Riau semakin meningkat serta kita semua berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.

Selain itu publikasi data yang valid dari peran RCE ini dapat menimbulkan efek positif bagi masyarakat, pelaku ekonomi dan investor sehingga dalam beberapa waktu kedepan semoga ekonomi di Riau akan semakin unggul dan tangguh.

Penulis:
Khusnul Fuad
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIB
Kanwil DJPb Provinsi Riau

# Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, bukan atas nama organisasi

BERITA LAINNYA
PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai		AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau