www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Toyota Raize 1.200 cc Resmi Rilis di Indonesia, Ini Spesifikasi Lengkapnya
 
Sri Mulyani Buka Suara Soal PPN Sembako dan Sekolah
Jumat, 11 Juni 2021 - 00:31:43 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako dan sekolah. Jawaban itu ia berikan dalam rapat di Komisi XI DPR, Kamis (10/6/2021).

Saat buka suara, Ani, sapaan akrabnya mengaku bingung untuk memberikan jawaban kepada publik. Sebab, secara etika politik seharusnya draf rencana aturan pajak itu tidak bocor ke publik sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan langsung ke DPR.

Setelah itu, draf tersebut akan dibahas antara pemerintah dan DPR melalui komisi bersangkutan, yaitu Komisi XI. Bila pembahasan final dan kebijakan bisa dinyatakan menjadi aturan, barulah pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi ke publik.

"Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden. Oleh karena itu, ini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita," ungkap Ani saat rapat di Komisi XI DPR, Kamis (10/6).

Lebih lanjut, bendahara negara menyayangkan bila draf aturan pajak yang bocor ini kemudian beredar menjadi informasi publik. Apalagi, rencana ini kemudian hanya dipahami secara sepotong atau tidak menyeluruh.

"Tapi yang keluar sepotong-sepotong, yang kemudian di-blow up menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini. Padahal, hari ini fokus kita adalah pemulihan ekonomi," sambungnya.

Untuk itu, Ani meminta masyarakat untuk sabar menanti kelanjutan dari pembahasan rencana aturan pajak tersebut ke depan antara pemerintah dan DPR sesuai etika politik yang berlaku.

"Nanti kami akan lihat secara keseluruhan dan bisa bahas apakah timing-nya harus sekarang? Apakah fondasinya harus seperti ini? Siapakah di dalam perpajakan yang harus bersama-sama disebut prinsip gotong royong? Siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semuanya perlu untuk kita bawakan dan akan kami presentasikan secara lengkap by sector, by pelaku ekonomi," jelasnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Selain itu, pihaknya juga akan menjelaskan alasan kenapa usulan disampaikan.

"Kenapa kita usulkan suatu pasal ini? Alasannya? Background-nya? Dan kalau pun itu adalah arah yang benar, apakah harus sekarang? Atau enam bulan lagi atau tahun depan? Itu semua akan kita bahas penuh dengan Komisi XI," sambungnya.

Namun Ani menekankan berbagai rencana pungutan pajak itu tentu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, belum ada pembahasan antara pemerintah dan DPR. Hal ini membuat belum ada kebijakan yang final untuk dikeluarkan dan diimplementasikan ke masyarakat.

"Tidak mungkin pemerintah melakukan policy perpajakan tanpa didiskusikan dengan DPR. Itu saja dulu jawaban paling mantep, tidak mungkin itu. Jangankan pajak PPN, wong cukai saja kita harus minta dan diskusikan lama banget sama Bapak Ibu sekalian," pungkasnya. (*)

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
Toyota Raize 1.200 ccToyota Raize 1.200 cc Resmi Rilis di Indonesia, Ini Spesifikasi Lengkapnya
Marc Marquez saat balapan pada MotoGP Spanyol 2021. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)(PIERRE-PHILIPPE MARCOU)
Jadwal MotoGP Jerman 2021, Tantangan Marquez Pertahankan Dominasi
IlustrasiHati-hati Jika Muncul Iklan di Ponsel, Bisa Jadi Itu Adware Berbahaya
  Daihatsu Rocky 1.2Daihatsu Luncurkan Rocky 1.2, Ini Harganya
intBelanda Vs Austria, Menang 2-0, De Oranje ke 16 Besar Euro 2020
Cristiano RonaldoMarcus Rashford: Cristiano Ronaldo Sekarang Banyak Berubah
Komentar Anda :

 
 
Potret Lensa
Balai PPW Riau Tinjau Program Pamsimas dan Kotaku di Kuansing
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved