PEKANBARU – Industri perhotelan di Provinsi Riau masih menghadapi tekanan bisnis menjelang akhir 2026.

Berkurangnya kegiatan pemerintah di hotel akibat efisiensi anggaran membuat sumber pendapatan pengelola menyusut, sementara biaya operasional, perawatan gedung, dan upah karyawan terus membebani keuangan perusahaan.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Riau, Nofrizal menilai, situasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan musiman.

Setelah dua tahun terakhir melewati masa sulit, pelaku usaha perhotelan kini menghadapi tantangan mempertahankan operasional sekaligus menjaga standar pelayanan di tengah melemahnya permintaan.

“Jangankan kegiatan besar, kegiatan kecil-kecil pun hari ini sudah tidak kelihatan lagi,” ungkap Nofrizal, Selasa (27/10/2026).

Menurut Nofrizal, yang juga anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), berkurangnya kegiatan pemerintah berdampak langsung terhadap pendapatan hotel.

Rapat, pertemuan, dan berbagai acara kedinasan selama ini menjadi salah satu sumber pemasukan penting bagi industri tersebut.

Ketika aktivitas itu berkurang, tekanan tidak hanya dirasakan hotel yang kehilangan pesanan ruang pertemuan.

Restoran dan pelaku usaha lain yang bergantung pada pergerakan peserta kegiatan juga berpotensi kehilangan peluang ekonomi.

Persoalan utama yang dihadapi pengelola hotel adalah ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

Ketika jumlah tamu dan frekuensi acara menurun, biaya untuk mempertahankan bangunan, membayar tenaga kerja, serta merawat fasilitas tidak otomatis ikut berkurang.

Nofrizal mengatakan, pemeliharaan gedung merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terlepas dari tingkat keterisian kamar maupun jumlah kegiatan yang berlangsung.

“Beban hotel itu besar. Ada beban karyawan, beban maintenance, dan beban renovasi. Gedung itu tidak mungkin tidak direnovasi. Dipakai atau tidak, gedung tetap dimakan waktu dan cuaca,” ujarnya.

Kondisi ini membuat pengelola hotel menghadapi dilema. Penghematan biaya diperlukan agar usaha tetap berjalan, tetapi pemangkasan berlebihan berisiko memengaruhi kualitas fasilitas dan pelayanan kepada pelanggan.

Di sisi lain, kemampuan menaikkan tarif kamar juga terbatas. Nofrizal menilai, dalam sekitar satu dekade terakhir, harga kamar hotel sulit mengalami kenaikan yang sebanding dengan pertumbuhan biaya operasional.

Akibatnya, ketika permintaan melemah, pelaku usaha tidak memiliki banyak ruang untuk menutup selisih antara pemasukan dan pengeluaran.

Di tengah persaingan mendapatkan tamu, penurunan harga kamar kerap menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan pelaku usaha.

Namun, Nofrizal mengingatkan bahwa perang tarif berlebihan justru dapat memperburuk kondisi industri perhotelan.

Menurut dia, harga yang terlalu rendah berisiko mengurangi kemampuan pengelola membiayai pemeliharaan bangunan, memperbarui fasilitas, dan mempertahankan mutu pelayanan.

“Bertahan hidup itu tidak mesti harus banting harga. Kalau sudah banting harga, ekonomi tidak baik lagi. Kami khawatir kualitas hotel semakin menurun,” katanya.

Peringatan tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi industri perhotelan Riau bukan sekadar bagaimana menarik lebih banyak tamu, melainkan juga bagaimana mempertahankan kelayakan bisnis di tengah tekanan biaya.

Jika persaingan hanya bertumpu pada tarif murah, hotel berpotensi terjebak dalam kondisi ketika jumlah pelanggan harus terus dikejar, tetapi pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menopang kebutuhan operasional.

Dalam jangka panjang, tekanan semacam itu dapat menyulitkan pengelola menjaga standar pelayanan

Meski demikian, dampak tersebut bergantung pada kondisi keuangan, strategi usaha, dan kemampuan masing-masing hotel.

Tekanan bisnis perhotelan juga menjadi perhatian karena industri ini berperan dalam menyiapkan tenaga kerja sektor pariwisata.

Hotel tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga profesional, tetapi juga menjadi tempat praktik bagi siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) yang mempelajari perhotelan dan pariwisata.

Nofrizal menyebut lebih dari 800 siswa magang di Pekanbaru tercatat dalam pendataan PHRI.

Menurut dia, keberlangsungan usaha hotel turut menentukan tersedianya ruang pembelajaran bagi para siswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung.

Jika aktivitas industri terus melemah, peluang memperoleh pengalaman praktik yang memadai berpotensi ikut terpengaruh.

Karena itu, persoalan lesunya perhotelan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan perusahaan, tetapi juga kesinambungan pembentukan tenaga kerja terampil untuk sektor pariwisata.

Namun, besarnya dampak terhadap program magang tetap perlu dilihat berdasarkan data penempatan siswa, kapasitas hotel, dan perkembangan kegiatan operasional masing-masing perusahaan.

Untuk membantu menggerakkan kembali aktivitas perhotelan, Nofrizal menilai kegiatan pemerintah perlu disesuaikan dengan jumlah peserta, kebutuhan fasilitas, dan kemampuan anggaran.

Ia mencontohkan, acara yang melibatkan lebih dari 500 orang dapat mempertimbangkan hotel berbintang empat atau lima.

Sementara kegiatan berskala lebih kecil bisa dilaksanakan di hotel berbintang satu hingga tiga selama fasilitas yang tersedia memenuhi kebutuhan acara.

Pendekatan tersebut dinilai dapat membuka peluang bagi berbagai kelas hotel untuk memperoleh pasar kegiatan pemerintah, tanpa harus memaksakan penggunaan fasilitas yang lebih besar dari kebutuhan sebenarnya.

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan tetap perlu mempertimbangkan prinsip efisiensi anggaran, transparansi pengadaan, serta kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan acara.

Dengan demikian, upaya menggerakkan industri perhotelan tidak harus bertentangan dengan tuntutan penggunaan uang negara secara bertanggung jawab.

Nofrizal juga menyoroti hubungan antara kegiatan pemerintah dan aktivitas sektor swasta.

Menurut dia, ketika pemerintah menyelenggarakan acara, pelaku usaha swasta cenderung ikut mengadakan kegiatan yang turut menggerakkan hotel dan restoran.

Karena itu, berkurangnya kegiatan pemerintah dapat memberikan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Lesunya bisnis perhotelan Riau menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan efisiensi anggaran dan keberlangsungan kegiatan ekonomi daerah.

Meski kegiatan pemerintah menjadi salah satu sumber permintaan, industri perhotelan juga membutuhkan pasar swasta, wisatawan, dan kegiatan pariwisata yang mampu menopang pendapatan secara berkelanjutan.

Di tengah tekanan tersebut, diversifikasi pasar menjadi salah satu tantangan bagi pengelola hotel.

Penguatan segmen wisata, kegiatan perusahaan, acara keluarga, serta pertemuan komunitas dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.

Pada saat yang sama, pemerintah daerah dan pelaku industri perlu melihat kondisi perhotelan melalui indikator yang terukur, seperti tingkat hunian kamar, tarif rata-rata kamar, pendapatan per kamar tersedia, jumlah kegiatan pertemuan, serta perkembangan tenaga kerja.

Data tersebut penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya berangkat dari keluhan pelaku usaha, tetapi juga didukung gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasar.

Bagi PHRI Riau, meningkatnya kembali aktivitas rapat, pertemuan, dan berbagai acara di hotel diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempertahankan operasional, kualitas layanan, serta kesempatan kerja.

Tantangannya adalah memastikan pemulihan tersebut berjalan seiring dengan efisiensi anggaran dan penguatan sumber permintaan baru, sehingga keberlangsungan industri perhotelan tidak semata-mata bergantung pada belanja pemerintah.