PEKANBARU – Provinsi Riau dinilai memiliki modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui sektor industri berbasis sumber daya alam. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tampubolon, dalam forum detikcom Regional Summit Riau yang mengusung tema Bumi Lancang Kuning Menyongsong 2026: Kolaborasi Membangun dan Menjaga Lingkungan untuk Kemajuan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara besarnya aktivitas industri dan kontribusinya terhadap keuangan daerah.

Muller menyoroti keberadaan sejumlah industri besar di Riau, termasuk dua pabrik kertas dan satu pabrik kerayon, yang seharusnya mampu memberikan dampak signifikan terhadap PAD. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kontribusi tersebut masih tergolong rendah.

“Riau punya pabrik-pabrik besar dengan potensi luar biasa, tetapi PAD kita masih rendah. Ini harus menjadi evaluasi bersama,” ujar Muller dalam forum tersebut.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan pesan Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Muller menegaskan bahwa pembangunan industri harus berlandaskan prinsip keberlanjutan.

Menurutnya, filosofi menjaga alam agar alam menjaga manusia harus menjadi dasar pengelolaan industri di Riau. Pembangunan tidak boleh merusak lingkungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi daerah.

"Pembangunan industri harus seimbang, tidak merusak lingkungan dan mampu memberi dampak ekonomi yang nyata. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi serius, terutama dukungan dari pemerintah pusat,” katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemaparan Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Riau, Purnama Irwansyah, yang menyebut Riau sebagai salah satu provinsi dengan basis industri pengolahan strategis di Indonesia. Meski demikian, optimalisasi nilai tambah dan kontribusi fiskal masih menjadi tantangan besar.

Muller menilai ke depan diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, termasuk penguatan peran pemerintah pusat dalam mendorong industri hilir serta sistem bagi hasil yang lebih adil.

“Kami meminta dukungan pusat, bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga keberpihakan agar daerah tidak hanya menjadi lokasi produksi, melainkan juga menikmati dampak ekonomi yang signifikan,” tegasnya.

Forum yang digelar di Ballroom The Premiere Hotel Pekanbaru ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah. Di antaranya Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono, serta jajaran kepala daerah se-Provinsi Riau.

Turut hadir Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Bupati Siak Afni Zulkifli, Bupati Pelalawan Zukri, Bupati Bengkalis Kasmarni, serta Wakil Bupati Indragiri Hulu Hendrizal yang mengikuti rangkaian diskusi hingga akhir acara.