JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberi sinyal adanya potensi defisit pasokan gas yang dikelola perusahaan. Kondisi ini dipicu oleh penurunan produksi gas secara alami dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), kendala infrastruktur, hingga faktor harga.
Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menjelaskan bahwa ketika terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami, pasokan gas yang dikelola emiten berkode saham PGAS tersebut ikut terdampak. Gangguan operasional di sisi hulu juga memperburuk situasi.
“Apabila dari sisi hulu terjadi natural decline dan ada rencana operasional yang terganggu, pastinya akan memengaruhi pasokan gas yang tersedia,” ujar Fajriyah di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Fajriyah menegaskan, PGN tidak memproduksi gas karena bukan perusahaan hulu. Oleh sebab itu, pasokan gas yang dikelola PGN sangat bergantung pada kinerja mitra di sisi hulu.
Permasalahan pasokan semakin kompleks ketika permintaan pelanggan meningkat. Hal ini memicu ketidakseimbangan antara supply dan demand.
Keterbatasan infrastruktur juga menjadi faktor penghambat. Saat ini, jaringan pipa gas baru tersambung dari Sumatra hingga Jawa, sementara potensi sumber daya gas bumi lebih banyak berada di kawasan Indonesia Timur.
“Infrastruktur masih dalam proses perluasan jaringan ke daerah lain,” kata Fajriyah.
Solusi Mengatasi Keterbatasan Pasokan
Untuk mengatasi kendala pasokan, PGN mulai menawarkan produk liquefied natural gas (LNG) kepada pelanggan. Perusahaan telah memiliki fasilitas Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Lampung untuk melakukan regasifikasi LNG.
“Kini semakin banyak LNG digunakan karena pasokan gas pipa terbatas. Optimalisasi fasilitas regasifikasi kami juga meningkat,” jelasnya.
Namun, pemasaran LNG menghadapi tantangan harga. Biaya tambahan untuk proses regasifikasi membuat harga LNG lebih tinggi dibandingkan gas pipa, sehingga berpengaruh pada harga gas industri secara keseluruhan.
Selain itu, PGN terus menjalin komunikasi intensif dengan KKKS untuk memastikan pasokan.
“Secara reguler kami rapat dengan KKKS, baik langsung dengan pemasok maupun melalui pemerintah,” kata Fajriyah.
Sebagai pembeli gas dan pemilik infrastruktur penyaluran, PGN selalu dilibatkan pemerintah dalam pembahasan dengan KKKS. Topik yang dibahas meliputi destinasi penyaluran gas, pembangunan infrastruktur baru, hingga distribusi ke berbagai sektor industri.
“Pembahasan secara rutin mencakup proyek-proyek seperti Andaman dan Masela. Harapannya, PGN bisa memperoleh pasokan dari sumur-sumur baru tersebut,” tutup Fajriyah, seperti yang dilansir dari bisnis.(*)
