PEKANBARU – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun, organisasi ini berharap agar kebijakan tersebut tidak membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketua Umum Apkasindo, Dr Gulat Manurung, MP, CIMA, CAPO, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk menopang pembangunan nasional. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perlindungan bagi UMKM agar mereka dapat terus berkembang dan bersaing.

“Kenaikan PPN ini memang tidak masalah, karena negara membutuhkan dana dari partisipasi semua anak bangsa, terutama dari pajak sektor besar. Namun, saya sarankan agar UMKM tidak dikenakan beban ini. Sebaliknya, pajak UMKM sebaiknya dikurangi sebagai langkah afirmatif,” kata Gulat, Kamis (21/11/2024).

Gulat juga mengingatkan kenaikan PPN akan berdampak pada sektor hulu, termasuk para petani sawit. Ia menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit bisa terpengaruh jika beban di hilir industri meningkat.

“Beban PPN ini pada akhirnya akan ditimpakan ke sektor hulu, yakni harga TBS. Maka itu, penting untuk menjaga agar harga TBS stabil di atas Rp3.000 per kilogram. Jika harga TBS jatuh di bawah Rp2.500, tentu akan menjadi beban berat bagi petani,” jelasnya.

Gulat mencontohkan saat ini harga TBS rata-rata mencapai Rp3.200 per kilogram bagi petani swadaya di Sumatera dan Kalimantan. Dengan harga tersebut, petani yang memiliki rata-rata lahan 4,2 hektare memperoleh pendapatan sekitar Rp3,36 juta per bulan, sedikit di bawah UMR Riau sebesar Rp3,451 juta.

Namun, jika harga TBS turun menjadi Rp2.400 per kilogram, pendapatan petani akan merosot drastis menjadi sekitar Rp1 juta per bulan, jauh dari layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Gulat menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan strategi khusus untuk menjaga semangat petani sawit dalam menghadapi kebijakan baru ini. Selain menjaga harga TBS tetap kompetitif, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.

“Peningkatan produktivitas ini sejalan dengan poin ke-6 Asta Cita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semua menteri dan pejabat kabinet harus menjadikan visi misi ini sebagai panduan utama,” tegasnya.

Gulat juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM, khususnya di sektor pertanian. Ia berharap langkah ini dapat membantu UMKM naik kelas dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dengan kebijakan yang mendukung keberlangsungan hidup petani sawit dan UMKM, Gulat berharap kenaikan PPN ini tidak menjadi beban berlebih, melainkan menjadi langkah bersama untuk pembangunan yang berkeadilan.

“Petani sawit siap berkontribusi pada pembangunan nasional, tetapi kita perlu memastikan kebijakan ini diterapkan dengan bijak, agar tidak memberatkan sektor kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Dengan berbagai pandangan dan usulan tersebut, APKASINDO berharap pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM di Indonesia. (rilis)