www.halloriau.com


Ekonomi
BREAKING NEWS :
Suzuki New Carry Pilihan Utama Pengusaha, Ini 6 Keunggulan yang Jarang Diketahui
 
Begini Aturan THR Bagi Karyawan Masa Kerja Sebulan sampai Setahun
Selasa, 19 Maret 2024 - 06:03:13 WIB

JAKARTA - Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mewajibkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan dibayar penuh tidak boleh dicicil. Namun, bagaimana dengan karyawan yang masa kerjanya belum setahun atau bahkan baru sebulan, bisakah dapat THR?

Ida mengatakan, THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

"Bahwa terkait upah 1 bulan, terdapat pengaturan khusus bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas," kata Ida dalam keterangannya, Senin (18/3/2024).

Bila pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

"Sedangkan untuk pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," ucapnya.

Sementara itu, bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan telah mengatur besaran THR lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan.

Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2024, Menaker meminta gubernur beserta seluruh jajarannya di daerah untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.

Selain itu, ia meminta gubernur agar membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui websitehttps://poskothr.kemnaker.go.id

Kemnaker sendiri membuka Posko THR untuk melayani konsultasi perhitungan THR peserta pengaduan secara fisik atau tatap muka, dan juga secara online. Adapun secara online, masyarakat dapat menghubungi viaposkothr.kemnaker.go.id, menghubungi call center 1500-630, atau whatsapp 08119521151, seperti yang dilansir dari detik. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: [email protected]
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Suzuki New Carry pilihan utama pengusaha (foto/ist)Suzuki New Carry Pilihan Utama Pengusaha, Ini 6 Keunggulan yang Jarang Diketahui
Ilustrasi Karhutla di Riau masih nihil (foto/int)BMKG: Sore Ini Riau Masih Nihil Karhutla
Anggota DPR RI, Dr Syahrul Aidi Maazat salurkan dana aspirasi untuk perbaikan sekolah di Inhil (foto/ist)Rp46,5 M Dana Aspirasi Syahrul Aidi Disalurkan untuk Perbaikan Sekolah di Inhil
  Ratusan Ormas di Dumai ikuti sosialisasi pertanggungjawaban dana hibah 2024 dan 2025 (foto/bambang)Ratusan Ormas di Dumai Ikuti Sosialisasi Pertanggungjawaban Dana Hibah
FWL audiensi bersama Fraksi Nurani Bangsa DPRD Pekanbaru (foto/Mimi)Fraksi Nurani Bangsa DPRD Pekanbaru Ajak Wartawan Bersinergi
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi NasDem, Muhammad Rizki Rinaldi SE (foto/Mimi)Pemko Diminta Segera Tertibkan Tiang Reklame Ilegal di Pekanbaru
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
RGE Jurnalism Workshop Perkaya Pengetahuan Wartawan
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved