JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan Pertamax (RON 92) untuk dijadikan BBM bersubsidi menggantikan Pertalite.

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Daymas Arangga, mengatakan lebih baik Pemerintah memperhatikan lagi terkait revisi Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Lantaran aturan tersebut masih belum jelas.

Menurutnya, revisi aturan tersebut diperlukan agar subsidi bahan bakar minyak bisa lebih tepat sasaran.

"Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah revisi Perpres No 191 tahun 2014 terkait siapa yang berhak untuk menerima bahan bakar bersubsidi, karena sampai saat ini belum ada kejelasan terkait revisi yang menjelaskan target siapakah yg memang berhak untuk membeli JBT dan JBKP," kata Daymas kepada Liputan6.com, Selasa (29/8/2023).

Selain itu, ia menilai pemberian subsidi untuk BBM jenis Pertamax dikhawatirkan akan mengulang skema Premium dan Pertalite yang pada akhirnya akan menambah beban subsidi negara.

Pihaknya mengaku telah berulang kali menyuarakan bahwa subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada yang berhak, dibandingkan dengan pemberian subsidi pada komoditas bahan bakarnya.

"Karena kencenderungan subsidinya tidak tepat sasaran sangatlah tinggi," ujarnya.

Pertalite Bakal Dibatasi, Pertamax Siap-Siap Jadi BBM Subsidi
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan rencana untuk membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite (RON 90). Di sisi lain, pihak instansi juga berencana memberikan subsidi kepada BBM jenis Pertamax (RON 92).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencana pembatasan BBM Pertalite saat ini masih di tingkat pembahasan internal. Pasalnya, keputusan itu perlu mempertimbangkan sisi teknis maupun ekonomi.

"Kita lagi bahas, lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian, karena kan berbeda. Tapi kami masih bahas di internal," ujar Dadan di Bali, Kamis (24/8/2023).

Pembahasan internal itu pun termasuk rencana mengalokasikan anggaran subsidi untuk Pertamax. "Itu termasuk yang sedang dibahas," imbuh Dadan.

Penyebab Polusi Udara
Dadan menyebut, pembahasan ini digelar lantaran bahan bakar dengan tingkat oktan rendah semisal Pertalite punya peluang lebih besar untuk menyumbang polusi udara.

Di sisi lain, semakin tinggi nilai oktan atau research octane number (RON) yang terkandung di dalamnya, maka pembuangan emisinya akan lebih sedikit.

"Kan secara teknis makin tinggi angka oktan, pembakarannya makin bagus. Kalau pembakaran makin bagus, emisi akan semakin sedikit. Jadi kita lagi lihat juga, apakah bisa dilakukan upaya untuk peningkatan angka oktan untuk bahan bakar," tuturnya.

Konsumsi BBM Pertalite Rencana Dibatasi Tahun Ini, Siapa Boleh Beli?
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji, mendesak urgensi percepatan pembatasan konsumsi BBM jenis Pertalite (RON 90) sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

Rencana pembatasan konsumsi Pertalite ini dilakukan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

"Diperlukan pengaturan BBM JBT (Jenis BBM Tertentu, Solar dan minyak tanah) dan JBKP (Pertalite) tepat sasaran. Sebab, belum adanya pengaturan konsumen pengguna untuk JBKP, pengaturan untuk konsumen pengguna JBT yang berlaku masih terlalu umum, sehingga menimbulkan multitafsir," kata Tutuka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2/2023).
Pertalite

Tutuka menyampaikan, dalam revisi Perpres 191/2014 yang saat ini masih dibahas turut dijabarkan siapa saja konsumen yang berhak membeli Pertalite.

"Sektor konsumen pengguna JBKP atau bensin Pertalite RON (90) meliputi industri kecil, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum," papar dia.

Minyak Tanah
Untuk usulan konsumen JBT minyak tanah (kerosene) belum ada perubahan, meliputi rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan.

Solar
Sementara untuk JBT jenis Solar terdapat penambahan konsumen, sehingga meliputi industri kecil, usaha perikanan, pertanian, transportasi darat, transportasi laut, transportasi KA, dan pelayanan umum.

Menurut Tutuka, revisi Perpres 191/2014 perlu segera dilaksanakan. Karena jika tidak, maka berpotensi terjadinya overkuota untuk pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite.

"Sehingga, diperlukan pengaturan konsumen pengguna melalui revisi Perpres 191/2014 agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi dan subsidi menjadi lebih tepat sasaran," tuturnya, seperti yang dilansir liputan6.(*)

BERITA LAINNYA
BRK Syariah Silaturahmi dan Beri Bimbingan untuk Nasabah JCH Hasil Survei Pilgubri 2024: Ustaz Abdul Somad 'Singkirkan' Para Kandidat Hingga Petahana Hadiri Pengukuhan DPP Orahua Nias Nusantara Periode 2023-2027, Ini Harapan Pj Gubri		KONI Riau Optimis Venue PON XII 2024 di Aceh-Sumut Siap Tepat Waktu BI Launching Riau Sharia Week 2024: Perkuat Ekonomi Syariah dengan Sinergi Bupati Pelalawan Dorong Keberadaan NU di Tengah-tengah Masyarakat