JAKARTA - Ancaman resesi kian nyata setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2020 minus 5,32%. Para ekonom pun menilai resesi tak terelakkan, yang artinya kontraksi ekonomi di kuartal III bakal jadi kenyataan.
Untuk menghadapi ancaman itu, masyarakat disarankan menyiapkan uang tunai atau dana likuid sebagai upaya mempersiapkan diri.
Menurut ekonom INDEF Bhima Yudhistina, dana darurat yang berbentuk tunai atau mudah diakses memang dibutuhkan untuk menghadapi resesi ekonomi.
"Dana darurat sangat penting setidaknya mencapai 30% dari penghasilan bulanan saat terjadinya resesi," kata Bhima, dikutip dari detik, Sabtu (8/8/2020).
"Tujuan memegang dana darurat apabila terjadi kondisi yang menekan keuangan pribadi seperti di-PHK secara mendadak oleh perusahaan, dirumahkan tanpa digaji. Atau bagi pengusaha, omzet alami penurunan karena daya beli loyo dan perlu membiayai operasional perusahaan dari kantong sendiri," lanjutnya.
Dihubungi secara terpisah, Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Andy Nugroho juga menyarankan masyarakat untuk menyiapkan dana likuid ketika ancaman resesi menjadi nyata. Apalagi, ketika gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga mengiringi ancaman resesi itu.
"Bagi teman-teman yang kemungkinan terdampak secara finansial, misalnya kena lay off, mungkin mereka punya investasi di pasar saham atau reksadana. Daripada nilainya anjlok lebih baik ditarik sekarang. Karena kalau ada ancaman lay off mereka sudah ada dana darurat," terang Andy kepada detikcom.
Menurut Andy, dana darurat ketika menghadapi resesi yang ideal khususnya bagi masyarakat yang masih lajang atau belum berkeluarga ialah 3 kali dari gaji bulanannya. Sementara, bagi yang berkeluarga 6 kali dari gaji bulanannya.
"Tapi itu angka ideal, kan angka yang besar juga untuk mengumpulkan sedemikian besar. Kalau mereka nggak punya uang tunai, misalnya logam mulia, itu bisa dianggap sebagai cadangan dana darurat, atau investasi lain yang gampang dicairkan seperti deposito," papar dia.
Andy menjelaskan, dana darurat ini sangat diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian ketika adanya resesi. Apalagi ketika gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa gaji kembali muncul akibat resesi.
"PHK paling nggak masih ada pesangon. Tapi kan yang repot kemarin kan ada yang dirumahkan, jadi cuti di luar tanggungan perusahaan. Status karyawan tidak diberhentikan, tapi perusahaan tidak memberikan gaji kepada mereka, kalau itu kan repot. Nah di saat itulah dana darurat akan bekerja," ujarnya.
Pasalnya, menurut Andy, ketika seseorang mengalami penurunan pendapatan, atau pun tak lagi memiliki pendapatan, kewajiban cicilan atau tagihan yang dimiliki tak akan berkurang. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
