Virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Bukan hanya menyerang kesehatan manusia, tetapi juga menyerang perekonomian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Virus ini mengakibatkan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat Indonesia menurun drastis.
Sri mulyani, Menteri Keuangan, mengungkapkan bahwa gelombang PHK sudah terjadi di tanah air. Hal ini terlihat dari pembayaran pajak penghasilan (PPh) 21 atas Jaminan Hari Tua/pensiun yang naik signifikan 10,12% pada Maret 2020 dibandingkan Maret 2019.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut tidak dapat dihindari mengingat lemahnya permintaan konsumen atau menurunnya daya beli masyarakat akibat covid-19 ini. Banyak sekali pedagang kecil maupun perusahaan besar sekalipun yang kehilangan pasar konsumen serta menurunnya omset. Selain itu penetapan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing juga membuat aktifitas masyarakat menjadi sangat terbatas.
Terkait dari pernyataan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan yang disampaikan pada Selasa, 24 Maret 2020 lalu untuk menjaga stabilitas ekonomi, resiko PHK dan mempertahankan produktifitas ekonomi masyarakat. Nyatanya hingga saat ini sudah lebih dari 2 juta karyawan dan pekerja yang di-PHK.
Berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, terdapat 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Adapun rinciannya, sektor formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan.
Selanjutnya, dari kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut juga menyatakan bahwa para pelaku UMKM diberikan relaksasi kredit UMKM untuk tujuan usaha dan penundaan cicilan selama 1 tahun, pada kenyataan nya justru saat ini pelaku UMKM menjadi sektor utama yang sangat terpukul akibat Covid-19 ini.
Mentri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul.
"Padahal, selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat besar, karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya resilient, bisa menghadapi kondisi. Tahun 97-98, justru UMKM masih resilience. Sekarang ini dalam COVID-19 ini, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat,” katanya.
Namun dengan begitu pada saat ini masih banyak sekali masyarakat yang kesulitan dan terpaksa mencari nafkah di tengah pandemi ini demi keberlangsungan hidup anak istri dan keluarganya. Adapun beberapa bantuan pemerintah daerah, tetapi hal tersebut banyak yang belum sampai ke tangan masyarakat secara merata dan apalagi masyarakat lapisan bawah yang sangat merasakan kesulitan untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini.
Hal tersebut mengharuskan masyarakat kecil dan pekerja harian untuk tetap keluar rumah demi mencari nafkah walaupun mereka tahu bahwa mereka akan rentan untuk tertular virus covid - 19 ini. Walau begitupun biasanya pendapatan mereka yang sudah kecil dan pas-pasan, kini di tengah pandemi ini pendapatan mereka menjadi semakin sangat kecil dan sangat menurun dari biasanya.
Dan tentunya hal ini mengakibatkan semakin tinggi nya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan serta melemahnya perekonomian lebih drastis. Dan akan berdampak sangat buruk apabila tidak ada jalan keluar dalam waktu dekat.
Pemerintah harus segera mencari jalan keluar dan memberikan solusi terbaik menyikapi pandemi ini. Masyarakat berharap pemerintah lebih sigap dalam menghadapi situasi yang mengancam perekonomian. Dan masyarakat juga berharap pandemi ini segera berakhir. Agar bisa kembali beraktivitas seperti biasa lagi.
Penulis: Hayatul Fitriyana
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
