www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
DPRD Siak Minta Evaluasi Program Tour de Kampung
 
Lima Kebijakan Ekonomi Jokowi Terkait Dampak Corona; Peserta Kartu Pra Kerja 'Digaji' Rp1 Juta/Bulan
Jumat, 27 Maret 2020 - 11:46:08 WIB
Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi.

JAKARTA-Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan  guna meredam virus corona di Indonesia. Khususnya menjaga masyarakat menengah ke bawah. 

Berikut merdeka.com merangkum sejumlah kebijakan tersebut.

1. Peserta Kartu Pra Kerja Terima Rp 1 Juta untuk 4 Bulan Selama Ada Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan insentif penerima kartu pra kerja yang mulanya Rp 650.000 menjadi Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan. Pemerintah, kata dia, telah mengalokasikan anggaran Rp 10 triliun untuk kartu pra kerja.

"Sehingga nanti setiap peserta kartu pra kerja akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama 3 sampai 4 bulan," ujar Presiden Jokowi saat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020).

"Alokasi anggaran yang disediakan di dalam kartu pra kerja ini sebesar Rp 10 triliun," sambungnya.

Presiden Jokowi menyatakan akan mempercepat penyaluran kartu pra kerja. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi virus corona (Covid-19).

"Untuk mengantispasi para pekerja yang terkena PHK, para pekerja harian yang kehilangan penghasilan, para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM-nya," jelas dia.

2. Pemerintah Tanggung Selisih Bunga & Uang Muka Rumah Subsidi Rp1,5 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan pada program rumah subsidi untuk membantu masyarakat kecil selama virus corona. Pemerintah menyiapkan 2 stimulus.

Pertama, pemerintah akan membayarkan selisih bunga. "Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah," kata Presiden Jokowi saat video conference dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Kedua, pemerintah juga memberikan subsidi berupa bantuan uang muka bagi masyarakat yang ingin mengambil kredit rumah bersubsidi. "Anggaran total yang disiapkan Rp 1,5 triliun," ujar dia.

3. Larang Tagih Utang Gunakan Debt Collector

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang bank dan industri keuangan non bank untuk menagih utang menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. Presiden juga memberikan relaksasi kepada 3 jenis debitur. Yakni pengemudi ojek online, nelayan, dan pengusaha kecil atau UMKM.

"Bank dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-mengejar angsuran apalagi menggunakan debt collector itu dilarang," kata Jokowi saat teleconference bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2020).

4. Ojek Online Hingga UMKM Bisa dapat Penundaan Cicilan 1 Tahun

Presiden Jokowi sudah memerintahkan Oritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19. Hal tersebut kata Jokowi untuk para UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

"Keluhan dari UMKM kita kemarin sudah berbicara dengan OJK, OJK akan memberikan kelonggaran relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank," kata Jokowi saat memberikan arahan pada 34 Gubernur untuk menghadapi Pandemik Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan, penundaan cicilan tersebut akan berlangsung selama satu tahun. "Penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," ungkap Presiden Jokowi.

5. Beri BLT dan Bansos

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat khususnya yang bekerja di sektor informal. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat dampak pandemi virus corona atau Covid-19.

"Kita akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan langsung tunai melalui database yang ada," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat videoconfrence, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, bantuan tunai ini diberikan bagi masyarakat yang mengikuti aturan main pemerintah. Artinya, masyarakat bekerja di sektor informal yang telah disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam upaya menangani virus corona berhak mendapatkan BLT ini.

"Yang bisa bantu tetap mengikuti arahan dan pedoman mengurangi interaksi dan aktivitas dan tidak melakukan kumpul sehingga bisa memerangi penyebaran virus ini namun tetap mendapatkan bahan pokok terutama bagi pekerja harian," tegasnya.

Bendahara Negara ini menambahkan, kebijakan ini nantinya akan masuk dalam social safety net.

Pemerintah juga tengah menyelesaikan payung hukum dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) lainnya seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) serta kartu sembako kepada 15 juta penerima manfaat.

"Tadi dibahas apakah jumlah keluarga ditambah dan dari sisi manfaat sedang dihitung dari sisi anggaran," kata dia.(*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Pertamina menyerahkan bantuan ke panti asuhan An Nuur Kota DumaiPeringati Nuzulul Quran di Masa Pandemi, Pertamina Santuni 500 Anak Yatim
Presien JokowiAlamak! Jokowi Akui Stok Beras hingga Gula Defisit
IlustrasiDi Tengah Wabah Corona, Bulog Pastikan Stok Beras Aman
  Ilustrasi.Pabrik Sepatu Adidas di Tangerang PHK 2.500 Karyawan
Bandara Soekarno HattaBandara Soekarno-Hatta Tak Layani Penerbangan Penumpang Hingga 1 Juni 2020
 Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Dumai Brasto Galih Nugroho menyerahkan bantuan APD mepada Walikota Dumai H.Zulkifli AS.Sinergi dengan Rutan Dumai, Pertamina Serahkan Seribu Pelindung Wajah ke Gugus Tugas

 
Berita Lainnya :
  • DPRD Siak Minta Evaluasi Program Tour de Kampung
  • Apel Pagi Pemkab Kepulauan Meranti Sudah Sesuai Protokol Kesehatan
  • PSBB, Akses Menuju Wisata Pantai Selatbaru Ditutup
  • Seluruh Anggota Dewan di Siak Diajak Pantau Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19
  • Fasilitas di Ruang Isolasi BLK Meranti Tidak Memadai, Ini Kata Jubir Gugus Tugas
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Polda Riau Semprot Disinfektan di Kantor PT RFB
     
     
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved