www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Mahasiswa KKN Universitas Andalas Bagikan Masker Gratis di Simpang Garoga Duri
 
Ikut Aturan Kemenhub, Maxim Terapkan Tarif Baru
Rabu, 29 Januari 2020 - 17:52:54 WIB
Driver Maxim.
Driver Maxim.

PEKANBARU-Mengacu pada Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 tentang perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi, Maxim akhirnya lakukan penyesuaikan tarif mulai tanggal 22 Januari 2020.

"Tarif baru Maxim ini telah berlaku di seluruh wilayah operasi Maxim yang tersebar di 24 daerah di Indonesia. Dengan langkah tersebut, Maxim telah mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia," ungkap Dmitry Radzun, selaku Direktur Pengembangan Maxim di Indonesia dalam rilis yang dikirim kepada halloriau.com.

Katanya lagi, berkaitan dengan pemberitaan yang sedang ramai terkait pemblokiran aplikasi Maxim, perlu disampaikan bahwa surat yang Maxim terima sifatnya masih berupa surat peringatan dari Kementerian Kominfo. Tetapi Maxim telah mengikuti apa yang telah diperintahkan.

"Aplikasi Maxim tidak diblokir dan masih terus beroperasi. Pengguna dan para mitra pengemudi tetap dapat memesan dan mengambil orderannya. Kami tetap melayani masyarakat seperti hari-hari biasa," sebutnya.

Selang 2 hari pasca penyesuaian tarif yang dilakukan oleh Maxim, pada tanggal 24 Januari 2020 pemerintah mengungkapkan rencananya untuk mengevaluasi kembali aturan tarif. Atas rencana tersebut, Maxim menyampaikan dukungan penuh agar penetapan nilai tarif dapat ditinjau kembali.

Menurut Maxim, tarif yang saat ini ditetapkan pemerintah dinilai tinggi dan tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat di setiap daerah. Maxim berharap agar besaran tarif dapat mencapai konsensus yang seimbang antara kepentingan aplikator, kebutuhan pengemudi dan kemampuan masyarakat.

Dalam hal ini Maxim beranggapan bahwa tindakan yang paling adil adalah menyesuaikan tarif minimal ojek dengan upah minimum regional untuk setiap provinsi. Penetapan tarif berdasarkan zonasi dapat menimbulkan kesenjangan daya beli.

Misalnya saja, upah minimum resmi yang ditentukan di Kalimantan Timur adalah Rp2.981.378,72 sementara di Nusa Tenggara Timur – Rp1.945.902. Walau demikian, Surat Keputusan Nomor 348 memasukkan provinsi-provinsi ini ke dalam Zona III, yang menetapkan biaya minimal perjalanan sebesar Rp7.000. Padahal penghasilan dan daya beli masyarakat di provinsi tersebut berbeda, sehingga biaya perjalanan tidak dapat disamaratakan.

"Posisi Maxim dalam industri transportasi online adalah sebagai penyedia jasa transportasi yang ekonomis. Maxim ingin agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakan layanan Maxim. Maxim juga ingin memberikan peluang usaha yang menguntungkan bagi para mitra pengemudi dengan potongan komisi yang rendah antara 10 – 11 persen," sebutnya lagi.

Selain itu Maxim juga berharap Pemerintah dapat segera membahas dan membuat payung Undang – Undang untuk transportasi angkutan orang dengan motor agar dapat segera terealisasi. Bahwa setiap mitra pengemudi berhak memperoleh perlindungan hukum yang pasti dan status mereka diakui sebagai sebuah pekerjaan yang layak. Karena saat ini UU No 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR belum memasukkan motor sebagai angkutan orang. (rilis)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA LAINNYA    
Mahasiswa KKN Universitas Andalas Bagikan Masker Gratis di Simpang Garoga Duri
IlustrasiBus Vaksinasi Keliling Dihentikan Sementara, Warga Pekanbaru Diminta Suntik Vaksin di Lokasi Ini
Ketum PBNU KH Said Aqil SiradjSaid Aqil: Ada Kiai yang Suuzan Vaksinasi Itu Pembantaian Massal
  Polres Dumai Bagikan Paket Bansos Kepada PKL Terdampak Pandemi Covid-19Polres Dumai Bagikan Paket Bansos Kepada PKL Terdampak Pandemi Covid-19
Menko Marves Luhut Binsar PandjaitanKasus Kematian Tinggi di 4 Provinsi Ini, Luhut Minta Laporkan Penyebabnya
Kadiskes Riau Mimi Yuliani NazirPekanbaru Berlakukan PPKM Level 4: WFH 100% hingga Semua Tempat Makan Wajib Tutup
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Balai PPW Riau Monev Program Pamsimas dan IPAL Pesantren di Bengkalis
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved