www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Pemko Gandeng Kejari Pekanbaru Tarik 6 Mobil Dinas yang Dikuasai Oknum Eks Pejabat
 
Berharap Penanganan Kasus Jiwasraya Usai
Jumat, 17/01/2020 - 16:49:30 WIB
Jiwasraya.
Jiwasraya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi (gagal bayar) JS Savings Plan.


Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan, penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan.

Jiwasraya ternyata kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk.

"Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negative spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada PT Asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar," kata Agung di BPK RI, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Adapun kasus Jiwasraya disebut-sebut bermula pada 2002. Saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan. Namun, berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba semu sejak 2006.

Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia, Manchester City, pada 2014.

Kemudian pada tahun 2015, Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Pada 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal, saat ini Jiwasraya mampu membukukan laba Rp 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan sebesar Rp 7,7 triliun.

"Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi (pada saat itu)," ungkap Agung. Berlanjut ke tahun 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudited sebesar Rp 15,3 triliun. Pada September 2019, kerugian menurun jadi Rp 13,7 triliun.

Kemudian pada November 2019, Jiwasraya mengalami negative equity sebesar Rp 27,2 triliun. Disebutkan sebelumnya, kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan dengan cost of fund tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015.

Adapun dalam kurun waktu 2010-2019, BPK telah dua kali melakukan pemeriksaan atas Jiwasraya, yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2016 dan pemeriksaan investigatif pendahuluan tahun 2018. Dalam investigasi tahun 2016, BPK mengungkapkan 16 temuan terkait dengan pengelolaan bisnis, investasi, pendapatan, dan biaya operasional tahun 2014-2015.

Temuan tersebut mengungkapkan, Jiwasraya kerap berinvestasi pada saham gorengan, seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. Lagi-lagi, investasi tak didukung oleh kajian usulan penempatan saham yang memadai. Pada tahun 2016 pula, Jiwasraya telah diwanti-wanti berisiko atas potensi gagal bayar dalam transaksi investasi dengan PT Hanson Internasional. Ditambah, Jiwasraya kurang optimal dalam mengawasi reksadana yang dimiliki. "Jadi ini sudah dideteksi pada 2016," tutur Agung.

Lebih lanjut, BPK juga mendapat permintaan dari Komisi XI DPR RI dengan surat Nomor PW/19166/DPR RI/XI/2019 tanggal 20 November 2019 untuk melakukan PDTT lanjutan atas permasalahan itu. Selain DPR, BPK juga diminta oleh Kejaksaan Agung untuk mengaudit kerugian negara. Permintaan itu dilayangkan melalui surat tanggal 30 Desember 2019.

"Jadi jelas, penanganan kasus Jiwasraya bukan hanya masuk di ranah audit, tapi juga sudah masuk di ranah penegakan hukum," tuturnya.

Kasus masih berlanjut, BPK pun saat ini tengah melakukan dua pekerjaan, yaitu melakukan investigasi untuk memenuhi permintaan DPR dan menindaklanjuti hasil investigasi pendahuluan. Sekaligus menghitung kerugian negara atas permintaan Agung.

BPK dan Kejagung berjanji, dalam kurun waktu dua bulan pihaknya akan mengungkap pelaku yang terlibat, institusi yang terlibat, dan angka pasti kerugian negara.

"Ini skala kasus yang sangat besar, memiliki risiko sistemik dan gigantik. Beri kami waktu. Dalam waktu dua bulan kami bisa segera memberi tahu teman-teman siapa pelakunya dan berapa kerugian negaranya," tutup Agung.
 
Penulis : Rismanto, Mahasiswa Universitas Abdurrab Jurusan Ilmu Pemerintahan



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau, Evarefita pada pemaparan realisasi investasi Riau 2019, di Kota Pekanbaru, Rabu (5/2/2020). Foto: AntaraMudahkan Investor Lihat Peluang Investasi, Riau Luncurkan RIC
InvestasiInvestasi PMA di Kota Pekanbaru Didominasi Malaysia dan Singapura
Persawahan.10 Tahun ke Depan, Asia Diramal Hadapi Krisis Pangan
  Jiwasraya.Berharap Penanganan Kasus Jiwasraya Usai
Ovo.Benarkah Bakar Duit Ala OVO Bikin Investor Rugi?
Sekdaprov Riau Yan Prana JayaSekda Sebut Percepatan Investasi Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Riau

 
Berita Lainnya :
  • Pemko Gandeng Kejari Pekanbaru Tarik 6 Mobil Dinas yang Dikuasai Oknum Eks Pejabat
  • Akibat Corona, PTPN V Bakal Fokus Produksi CPO Kelas Premium
  • Suzuki XL7 Resmi Dipasarkan, Lebih Murah dari Kompetitornya
  • Merusak Lingkungan, Izin Kilang Sagu dan Panglong Arang di Meranti segera Dicabut
  • Awal Maret Praktek Kerja Lapangan, Mahasiswa AKNP Diberikan Pembekalan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    APPI Riau Gelar Forum Grup Discussion
     
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved