www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Korban Bertambah, Wakil Presiden Iran Positif Terinfeksi Virus Corona
 
Rencana Pembubaran SKK Migas dalam Revisi UU Migas Didukung INDEF
Jumat, 22/03/2019 - 10:14:18 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendukung rencana pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam revisi Undang-undang Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Direktur INDEF Berly Martawardaya mengungkapkan, saat ini, pengusahaan hulu migas di Indonesia menggunakan sistem kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC). Padahal, sistem tersebut lazimnya digunakan oleh negara yang hanya memiliki dua lembaga dalam pengelolaan sektor hulu migasnya seperti Malaysia dan Angola. 

Dalam hal ini, tata kelola hanya terdiri dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan perusahaan pelat merah nasional (NOC) sebagai pengatur dan operator bisnis. 

"Kalau sistem kita sudah lebih maju seperti Norwegia, Meksiko, bisa dipecah tiga (lembaga kebijakan, pengaturan, dan operator bisnis). Di sini, makin banyak lembaga makin susah untuk koordinasi," ujar Berly dalam Diskusi Publik 'Mencari Solusi Revitalisasi Sektor Migas di Indonesia' di Jakarta, Kamis (21/3), seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Saat ini, tata kelola sektor migas di Indonesia terdiri dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, SKK Migas selaku pengatur, dan PT Pertamina (Persero) NOC yang menjadi operator bisnis. Tata kelola ini seperti yang diterapkan oleh Brazil, Meksiko, Aljazair, dan Norwegia di mana sistem pengusahaan migasnya menggunakan skema konsesi.

"Kalau tiga lembaga, SKK Migas harus menetapkan berapa harga PSC yang layak. Padahal, dia (SKK Migas) bukan operator dan tidak mendapatkan informasi terkini soal harga-harga terbaru. Jadi ada kelemahan institusi," ujarnya.

Oleh karena itu, Berly menilai Pertamina bisa menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) di sektor hulu migas. Sementara, SKK Migas nantinya bisa menjadi salah satu unit atau divisi BUK yang mengurus kerja sama dengan kontraktor lain dalam pengusahaan hulu migas.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy mengungkapkan dalam revisi UU Migas, DPR memang mengusulkan pembentukan BUK yang diberikan kuasa oleh negara untuk mengusahakan bisnis hulu migas. Nantinya, SKK Migas akan dilebur ke dalam BUK tersebut. Sejauh ini, Tjatur melihat Pertamina sebagai instansi yang paling berpotensi untuk menjadi BUK.

"Jadi, seperti Pertamina zaman dulu, seperti Petronas," ujarnya.

Namun, lanjut Tjatur, pemerintah juga bisa membentuk badan lain yang akan ditunjuk. Kendati demikian, Tjatur menyebutkan BUK tetap berada di bawah Kementerian BUMN.

"Apakah nanti holding migas akan dibubarkan itu menjadi kebijakan Kementerian BUMN," ujarnya.

DPR telah merampungkan seluruh usulan terkait revisi UU Migas tersebut. Saat ini, DPR masih menanti amanat presiden Joko Widodo terkait pembahasan RUU Migas. Tjatur berharap revisi UU Migas bisa terbit tahun ini. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Pertamina targetkan 20 sumur minyak tahun 2020. Foto: AntaraPertamina Targetkan 20 Pengeboran Sumur Minyak Usai Ditetapkan Kelola Blok Rokan
Ilustrasi: Uang basah.Bagi Warga yang Duitnya​ Rusak Terendam Banjir Bisa Ditukar Gratis Loh !
Presiden Direktur Pertamina EP,  Nanang Abdul Manaf. Tingkatkan Produksi, Pertamina EP Raup Laba USD604 Juta
  Bupati Bengkalis Amril Mukminin ketika memberikan pengarahan pada audiensi bersama SKK Migas Sumbagut dan Malacca Strait.SKK Migas dan Malacca Strait Rencanakan Survei Seismic di Tiga Desa Pulau Bengkalis
SPBU milik Pertamina.Jakarta Dikepung Banjir, 7 SPBU Pertamina Terpaksa Tutup
Penandatanganan Nota Kesepahaman.Jakarta Future Exchange dan Asia Pacific Exchange Teken MoU

 
Berita Lainnya :
  • Korban Bertambah, Wakil Presiden Iran Positif Terinfeksi Virus Corona
  • Pengamat Ini Beri Saran Sebaiknya Ketua Golkar Riau Terpilih Kader yang "Berdarah-darah" Besarkan Partai
  • Lewati Fit and Proper Test di DPP PKS, Normansyah: Tinggal Tunggu Ridho Allah
  • DPRD Riau Sambut Baik Rencana Gubri Bakal Mutasi Kepsek Bermasalah
  • Dramatis! Olympiakos Singkirkan Arsenal
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    APPI Riau Gelar Forum Grup Discussion
     
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved