www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Pembak Kuansing Akan Surati Kementerian Pariwisata Terkait Pelaksanaan Pacu Jalur
 
Somasi Kemenhub, Komunitas Konsumen Desak Cabut Izin Bagasi Berbayar
Jumat, 01 Februari 2019 - 19:49:30 WIB
Ilustrasi maskapai. Foto : CNN Indonesia
Ilustrasi maskapai. Foto : CNN Indonesia

JAKARTA - Terkait persetujuan pemberlakuan bagasi berbayar yang diberikan kepada Lion Air, Wings Air, dan Citilink, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) melayangkan somasi (peringatan) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam somasinya, KKI mendesak Kemenhub untuk mencabut ijin atau persetujuan pemberlakuan bagasi berbayar tersebut serta mengubah atau merevisi frasa "paling lama" dalam Pasal 63 ayat (2) Permenhub No 185 Tahun 2015 menjadi "paling lambat" atau "tidak boleh kurang dari".

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing mengatakan bahwa pemberian ijin atau persetujuan pemberlakuan bagasi berbayar oleh Kemenhub kepada Lion Air, Wings Air, dan Citilink telah melanggar ketentuan Pasal 63 ayat (2) Permenhub No 185 Tahun 2015. Ia menyebut pengajuan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Lion Air, Wings Air, dan Citilink terkait bagasi berbayar tidak dilakukan dalam rentang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan, yakni paling lama 60 hari sebelum pelaksanaan.

Menurut David, sesuai pernyataan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti, Lion Air dan Wings Air baru mengajukan permohonan perubahan SOP pada 4 Januari 2019 untuk pelaksanaan 8 Januari 2019 (H-2 hari kerja sebelum pelaksanaan). Sama halnya dengan Lion Air dan Wings Air, Citilink juga baru mengajukan permohonan perubahan SOP pada bulan Januari.

"Maskapai tidak bisa seenaknya langsung memberlakukan kebijakan bagasi berbayar, mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Permenhub 185/2015, permohonan perubahan SOP yang diajukan pada bulan Januari setidak-tidaknya baru bisa diberlakukan pada bulan April." ujar David dalam keterangan resmi seperti yang dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat (1/2).

Menurut David, Kemenhub seharusnya memberikan sanksi kepada Lion Air yang mengumumkan pengenaan berbayar pada 8 Januari 2019 atau sebelum mendapat izin Kemenhub. Namun, bukan memberi sanksi, Kemenhub hanya menyurati Lion Air agar meminta izin terlebih dulu, bahkan memberikan restu tak lama kemudian. 

"Pelanggaran kok difasilitasi," ungkap David.

David juga menilai bahwa frasa "paling lama" dalam pasal 63 ayat (2) telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena hal tersebut seolah-olah memperbolehkan permohonan perubahan SOP diajukan dalam waktu kurang dari 60 hari kerja sebelum pelaksanaan sebagaimana dipraktikkan Kemenhub dalam memberikan persetujuan perubahan SOP kepada Lion Air, Wings Air dan Citilink.

"Kalau dengan frasa pengajuan persetujuan perubahan SOP diajukan "paling lama" 60 hari kerja sebelum SOP diberlakukan, itu sama saja Kemenhub membiarkan tindakan sewenang-wenang dari maskapai yang bisa mengajukan persetujuan perubahan SOP kapan saja" ungkap David.

Ia menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan apabila tuntutan mereka melalui somasi tidak ditanggapi dengan baik oleh Kemenhub. Ia berharap Kemenhub dan maskapai dapat mengkaji ulang penerapan bagasi berbayar. 

Selain adanya permasalahan hukum terkait proses perubahan SOP, Kemenhub dan maskapai juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat selaku konsumen jasa penerbangan agar hak-hak mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya tidak mengalami hambatan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan menegaskan tak ada pelanggaran dalam penerapan bagasi berbayar. Penerapan bagasi berbayar, menurut dia, berlaku umum pada penerbangan berjenis no frils (LCC) di luar negeri dan murni masalah suplai dan permintaan. 

"Dari awal dikeluarkan peraturan ini, maskapai dengan layanan LCC secara regulasi diperbolehkan menerapkan bagasi berbayar, tetapi saat itu maskapai memberikan cuma-cuma kepada penumpang," kata dia. 

Namun, menurut dia, pertumbuhan dan biaya operasional yang kian meningkat membuat mulai menerapkan peraturan ini. "Dan itu diperbolehkan secara regulasi," tegas dia. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiJakarta Futures Exchange Peduli Covid-19
Ilustrasi: Uang basah.Bagi Warga yang Duitnya​ Rusak Terendam Banjir Bisa Ditukar Gratis Loh !
Penandatanganan Nota Kesepahaman.Jakarta Future Exchange dan Asia Pacific Exchange Teken MoU
  Riau mengalami inflasi sebesar 0,34 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 103,46.BPS Catat Riau Alami Inflasi Sebesar 0,34 Persen
SPBU milik Pertamina.Jakarta Dikepung Banjir, 7 SPBU Pertamina Terpaksa Tutup
IlustrasiBPS Ungkap Riau Alami Deflasi -0,07 Persen di Bulan Oktober

 
Berita Lainnya :
  • Pembak Kuansing Akan Surati Kementerian Pariwisata Terkait Pelaksanaan Pacu Jalur
  • Kabar Gembira, RSUD Arifin Ahmad Pulangkan Satu Pasien Covid-19 Terakhir Dirawat
  • PPDB Tingkat SD dan SMP Negeri di Pekanbaru Dibuka 1-7 Juli 2020
  • Bobol Karaoke dan Kafe di Pekanbaru, Doyok Diamankan Polisi
  • Besok Citilink Terbang Lagi, Penumpang Cek Kembali Kelengkapan Dokumen
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Polda Riau Semprot Disinfektan di Kantor PT RFB
     
     
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved