DUMAI - Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Dumai, Muhammad Abduh mengatakan pihaknya saat ini sudah menyebar intel untuk mendeteksi keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kota Dumai.
 
"Guna mendeteksi Gafatar di Dumai, Kesbangpolinmas bekerjasama dengan Polres dan Kodim Dumai sudah menyebar intel untuk mendeteksi keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kota Dumai," kata Muhammad Abduh, kepada halloriau.com, Kamis (28/1/2016).
 
Penyebaran intel untuk mendeteksi secara dini keberadaan Gafatar di Kota Dumai agar jangan sampai organisasi terlarang ini berkembang di Dumai. Kita berharap dukungan masyarakat untuk memberi informasi jika menemukan gerakan Gafatar di lingkungannya.
 
Diakui Abduh, pada 2013 Pemerintah Kota Dumai melalui Kesbangpolinmas mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap organisasi Gafatar. Bahkan organisasi tersebut beberapa kali melaksanakan kegiatan sosial.

"Pada 2013 Pemerintah melalui Kesbangpolinmas mengeluarkan SKT terhadap Gafatar. SKT berlaku hingga 2018, bahkan mereka (Gafatar) beberapa kali mengadakan kegiatan yang bersifat sosial. Namun belakangan ini Gafatar tidak terlihat lagi, bahkan kantor sekretariat Gafatar yang terdaftar di Purnama sudah tidak ada, papan nama Gafatar juga sudah diturunkan," sebutnya.
 
Lanjutnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kodim Kota Dumai untuk terus mendeteksi keberadaan Gafatar di Kota Dumai, selain itu kita sudah berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Dumai terkait Gafatar.
 
Jika ada fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa Gafatar menyimpang kami akan mencabut izinnya dengan segera. Namun sebelum membekukan izin Gafatar kami masih akan menunggu maklumat MUI terkait organisasi tersebut. Sebab hingga kini MUI Kota Dumai belum mengeluarkan surat resmi terkait organisasi Gafatar.

Penulis : Bambang
Editor : Yusni Fatimah