DUMAI - Kakanwil Kemenkumham Riau, M Jahari Sitepu menggelar rapat persiapan penginputan laporan kriteria Kabupaten/kota peduli HAM pemerintah Daerah di Kantor Walikota Dumai, Rabu (1/2/2023).

Rapat ini menindaklanjuti Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Pemerintah Daerah.

Rapat dibuka langsung Kakanwil Kemenkumham Riau, M Jahari Sitepu bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemko Dumai Yusrizal, Kepala Bagian Hukum serta 10 OPD Pemko Dumai.

"Harapan kami dumai ikut berpartisipasi untuk meraih predikat peduli HAM tingkat provinsi riau," kata Kakanwil Kemenkumham Riau, M Jahari.

Lanjut Kakanwil, program Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain.

Artinya, jelas Jahari, program ini bukan merupakan kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukkan dunia internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan 'prestise' daerah bersangkutan.

"Di sini saya mendukung penuh dan mengharapkan agar Pemko dumai tahun ini mendapatkan penghargaan kabupaten/kota peduli HAM, untuk itu kepada para peserta yang hadir saat ini termasuk OPD agar dapat mendukung dan menyiapkan data dukung supaya tahun ini Pemko dumai menjadi kota peduli HAM," pesan Kakanwil.

Turut menambahkan, Maini Asna selaku Kadis PPA Dumai mengatakan, pihaknya meminta bantuan Kemenkumham dalam memberikan Bantuan Hukum Gratis serta pendirian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di daerah Dumai demi memberikan pembinaan khusus bagi anak-anak bermasalah.

Merespons pernyataan tersebut, Kakanwil mengatakan, sejauh ini hanya terdapat 1 LPKA yang ditempatkan pada Ibukota setiap Provinsi di Indonesia.

"Namun tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibangun LPKA pada daerah-daerah tertentu. Sementara itu, dalam hal pembinaan anak, mungkin kita bisa bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Seperti misalnya Dinsos atau yang lainnya," jawab Kakanwil.

Penulis: Bambang
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Kelayakan Angkutan Mudik Lebaran 2023 Diperiksa, Dishub Riau: Tak Lengkap, Dilarang Beroperasi Aneh, WN Malaysia Punya KTP Bengkalis, Buka Kantor Tambang Batu Bara di Pekanbaru Tangkap Terduga Pencuri Sawit, 4 Security BGN Malah Ditahan Honda Civic Type R 2023 Meluncur dengan Harga Rp1,4 Miliar, 95 Orang Rebutan Beli Disperindag Pekanbaru Imbau Masyarakat Agar Waspadai Takjil dengan Kandungan Bahan Berbahaya		Guru Dapat Tunjungan Profesi 50 Persen, Pencairan THR PNS Dipercepat BMKG: Riau Berpotensi Diguyur Hujan Tak Merata Riau Masih Terdeteksi Hotspot, Tersebar di Kepulauan Meranti dan Inhil Safari Ramadan di Bagansiapiapi, Gubri Salurkan Bantuan Ratusan Juta Rupiah Inilah 8 Pejabat Tinggi di Riau yang Mendapatkan Fasilitas Mewah Mobil Listrik Seharga Rp 1,3 M