Dumai
Pemkab Dumai | DPRD Dumai | MAKLUMAT
 
 
+ INDEX BERITA

19:08 - Hari Ini Tambah 26 Kasus P...
18:33 - Selasa Malam, Satpol PP Ra...
17:52 - Walikota Dumai Launching A...
18:04 - Dua Pasien Covid-19 di Dum...
17:57 - Besok, Walikota Zulkifli A...
21:55 - Bahas Kawasan Minapolitan,...
18:41 - Satgas Covid-19 Kota Dumai...
18:16 - Ketua TP PKK Provinsi Riau...
17:43 - Antisipasi Kenaikan Kasus ...
17:06 - Tekan Covid-19, Syamsuar A...
23:07 - Satpol PP Dumai Warning PK...
20:15 - Hadapi Lonjakan Wisatawan ...
18:30 - 14 Pasien Covid-19 di Duma...
17:35 - Walikota Dumai Minta OPD P...
15:58 - Satu Lagi Tenaga Medis di ...
17:15 - Pasien Covid-19 di Rutan K...
15:19 - Pegawai Kejari Dumai Jalan...
12:30 - Pertamina Gelar Doa Bersam...
21:27 - TP PKK Dumai Gelar Penilai...
18:20 - Banjir Rob Masih Landa Dum...
 
Tidak Bayar Pajak, Bapenda Ancam Segel Sarang Walet di Dumai
Selasa, 29 September 2020 - 15:07:10 WIB
Kepala Bapenda Kota Dumai H Marjoko Santoso memimpin rapat rencana penyegelan sarang burung walet.
Kepala Bapenda Kota Dumai H Marjoko Santoso memimpin rapat rencana penyegelan sarang burung walet.
TERKAIT:

DUMAI - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai mengancam akan menyegel rumah sarang burung walet yang enggan membayar pajak.

Bapenda telah menyurati pemilik usaha sarang burung walet agar segera melaporkan pendapatannya ke Bapenda Kota Dumai agar tidak disegel.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Kota Dumai H Marjoko Santoso di ruang kerjanya, Selasa (29/9/2020).

"Sebanyak 123 pemilik usaha sarang burung walet di Dumai belum melaporkan pajaknya, kita beri waktu hingga 30 September 2020, jika tidak membayar akan kita segel," kata Marjoko.

Pemilik usaha, lanjutnya, sudah disurati, bahkan tempat usaha sarang walet juga sudah ditempel stiker tanda belum bayar pajak.

"Jika sampai 30 September 2020 belum melaporkan pajaknya, terpaksa akan kita segel," tegasnya.

Dijelaskan Marjoko, sesuai Perda, bagi pengusaha sarang burung walet yang terlambat membayar pajak akan dikenakan denda keterlambatan.

"Denda keterlambatan penyampaian laporan sebesar 25 persen dari jumlah pendapatan. Sedangkan denda bunga keterlambatan 2 persen per bulan," terang Marjoko.

Marjoko berharap, pengusaha sarang burung walet segera melaporkan omsetnya lalu membayarkan pajaknya di kantor Bapenda Kota Dumai. 

Lebih lanjut Marjoko mengatakan saat ini baru sekitar 51 objek pajak sarang burung walet yang taat melaporkan pendapatannya dan membayar pajaknya ke Bapenda Dumai.

Akibat masih banyaknya pengusaha sarang burung walet yang belum melaporkan pajaknya, diakui Marjoko penerimaan pajak sarang burung walet masih rendah. 

"Sampai September sektor tersebut baru menyumbangkan pendapatan daerah Rp24,5 juta lebih atau 21,35 persen dari target refocousing Rp115,2 juta, besaran pajak atas sarang burung walet yang diterima masih sangat jauh dari target. Hal itu diakibatkan masih banyak pengusaha penangkaran sarang burung walet yang belum taat membayar pajak," sebut Marjoko

Sebelumnya Bapenda dan Asosiasi Sarang Burung Walet (ASBW) Kota Dumai sudah mensosialisasikan Perda Pajak Sarang Burung Walet, namun sampai saat ini, pengusaha sarang burung walet yang membayar pajak masih minim.

"Untuk itu kami akan terus melakukan upaya jemput bola agar target pendapatan dari sektor pajak sarang burung walet dapat tercapai sampai Desember 2020," pungkasnya.

Penulis : Bambang
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Diskes Riau Sudah Salurkan Insentif Tenaga Kesehatan Rp 6 Miliar Lebih
  • Hargai Perjuangan Tenaga Medis dengan Terapkan Protokol Kesehatan
  • Belum Sepekan, 2 Pasien Covid-19 asal Mandau Meninggal Dunia
  • Antisipasi Karhutla 2021, Riau Dapat Tawaran Bantuan Helikopter Water Bombing Chinook dari BNPB
  • Jijik! Pabrik Roti Ketahuan Bikin Adonan Pakai Air Mentah dari Toilet Jorok, Tempat Penyimpanan Dipenuhi Kotoran Tikus
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved