Dumai
Pemkab Dumai | DPRD Dumai | MAKLUMAT
 
 
+ INDEX BERITA

16:04 - Polres Dumai Fasilitasi Si...
19:38 - Sempat Nihil Dua Pekan, Po...
18:31 - 435 Pelanggar Kena Tilang ...
17:29 - Dikelola Bapeda, Pajak Par...
15:50 - Cegah Covid-19, 50 Petugas...
18:08 - Pemko Dumai Syaratkan Rapi...
14:09 - Zul As Tinjau Lokasi Pemba...
18:37 - Walikota Tinjau Proyek Jal...
17:23 - Ditanami 2020 Bibit Mangro...
17:01 - Walikota Zul As Optimistis...
18:51 - Walikota Ajak Masyarakat D...
17:58 - Resmikan Masjid Al-Furqon,...
17:11 - Hari Ini Semua Pasien Covi...
13:48 - Idul Adha 2020, Pemko Duma...
19:40 - Akibat Pandemi Covid-19, P...
20:03 - Walikota Dumai Masih Tungg...
19:06 - Kabar Baik dari Gugus Tuga...
15:24 - Cegah Karhutla, Dua Kelura...
18:00 - Tiga Pasien Corona di Duma...
17:20 - Anggota DPR RI Dapil Riau ...
 
Buntut Unjuk Rasa Buruh, Pemprov Riau Surati Walikota Dumai untuk Revisi UMK 2020
Selasa, 19 November 2019 - 17:08:48 WIB
  Ratusan buruh demonstrasi didepan kantor Disnaker Dumai menolak kenaikan UMK 2020 yang dinilai tidak sesuai dengan PP78/2015 tentang pengupahan.
Ratusan buruh demonstrasi didepan kantor Disnaker Dumai menolak kenaikan UMK 2020 yang dinilai tidak sesuai dengan PP78/2015 tentang pengupahan.
TERKAIT:

DUMAI - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Cabang Dumai menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Duma, Senin (18/11/2019) kemarin.

Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kota UMK  tahun 2020. Aksi demontrasi dipimpin langsung oleh Ketua KSBSI Kota Dumai Hasrizal dan Korwil KSBSI Riau Juandi

Dalam orasinya, Hasrizal menolak penetapan UMK Dumai 2020 yang dinilai tidak sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan.

Hasrizal meminta pemerintah melalui Dewan Pengupahan Kota (DPK) menaikkan UMK  sebesar 8,51 persen dari UMK tahun sebelumnya. "Hal itu sesuai dengan PP 78/2015," kata Hasrizal.

Aksi ini, lanjut Hasrizal untuk menolak penetapan UMK 2020 yang hanya naik sekitar 5,4 persen tidak sesuai dengan PP 78/2015.

Buntut dari aksi demo tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Walikota Dumai dan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai untuk segera merevisi UMK 2020 yang diusulkan sebesar Rp 3,289.033, atau naik 5,47 persen dari UMK tahun sebelumnya.

Dimana, dalam surat dari Pemprov Riau tersebut, penetapan UMK kota Dumai tak berdasarkan PP 78 tahun 2015 yang seharusnya kenaikan UMK sebesar 8,51 persen.

Walikota Dumai, Drs H Zulkifli AS MSi saat dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui surat dari Provinsi terkait revisi UMK Dumai.

"Ya, saya sudah tahu, dan kita meminta kepada DPK beserta pihak pihak terkait segera melakukan pembahasan ulang," kata walikota, Selasa (19/11/2019), di Hotel Grand Zuri Dumai.

Menurut wako, UMK Dumai segera dibahas ulang, sesuai surat dari Pemprov Riau tersebut hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Mudah mudahan dalam beberapa hari ini sudah rampung untuk dibahas, sehingga bisa segera disampaikan kembali ke Pemprov Riau," harap walikota,

Sebelumnya ketua DPK Dumai H Hamdan Kamal didampingi anggota DPK yang juga sekretaris di Disnaker Dumai M.T. Parulian mengaku, dalam penetapan UMK Dumai, pihaknya sudah mengacu dengan PP 78 tahun 2015, dan berdasarkan dinamika hasil rapat, maka disetujuilah kenaikan UMK sebesar 5,47 persen.

Parulian, menambahkan, setelah disetujui bersama, UMK Dumai 2020 ditetapkan naik sebesar 5,47 persen dari tahun sebelumnya lalu diajukan ke walikota untuk di tandatangani sebelum dikirim ke Pemprov Riau untuk disetujui.

Diakui Parulian, dalam Kepmen Naker besar kenaikan UMK sebesar 8,51 persen sementara UMK Dumai hanya naik sebesar 5,47 persen. Oleh sebab itu KSBSI menuntut kenaikan sebesar 8,51 persen dan menolak UMK Dumai 2020 yang hanya naik 5,47 persen.

Penulis: Bambang
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Terancam PTDH, Bawaslu Kepulauan Meranti akan Tindak ASN yang Jadi Anggota Partai Politik
  • Gak Kapok, Lagi-lagi Gandeng Brondong Tampan, Elly Sugigi: Pusing Banyak yang Cemburu
  • Kisah Perjuangan Riski, Penyandang Disabilitas Tetap Semangat Jalani Hidup
  • Libatkan Ribuan Partisipan, Ini Alasan Vaksin Corona Bisa Rampung Lebih Cepat
  • Bakal Ada Sanksi Bagi Masyarakat Siak Pelanggar Protokol Kesehatan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved